Sejak Kapan Istighotsah Minta Izin ke PWNU? Mengapa NU Terseret Politik Praktis di Pilkada DKI?




Beritaterheboh.com - Acara Istighotsah Kebangsaan yang digelar oleh Warga Nahdliyin Jakarta di Masjid al-Huda Jl Talang No 3 Jakarta Pusat, mengundang polemik. PWNU mengirimkan rilis yg memprotes istighotsah itu. Anehnya rilis hanya ditandatangani Rais Syuriah dan Wakil Ketua Tanfidziyah. Kalau resmi, rilis itu mestinya ditandatangi oleh Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris Tanfidziyah. Tapi yang menarik, sejak kapan Istighotsah Nahdliyin perlu izin PWNU?

Apalagi yang mengadakan adalah tokoh NU yakni Djan Faridz yang mantan Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta (2011-2014) dan dihadiri oleh KH Nur Iskandar SQ, yang baru sembuh dari sakit, yang pernah dikabarkan wafat gara-gara menolak Aksi 411 (Alhamdulillah Kyai, njenengan dipanjangkan umur dan diberi kesehatan setelah difitnah macam2).

Bagi pihak yg menolak istighotsah ini menganggap istighosah ini politis, karena diadakan oleh Djan Faridz yg juga Ketua Umum PPP dan hanya dihadiri oleh salah seorang Cagub yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kita sayangkan politisasi ini, tapi, politisasi terhadap NU tidak hanya dilakukan oleh Djan Faridz, karena sampai ke struktur PBNU juga melakukan. Rais Aam Syuriah, Ketum PBNU dan Sekjend PBNU hanya menerima Paslon Nomer 1: Agus-Sylvi pada bulan Oktober tahun lalu, bahkan diberi KartaNU.

Sejak kapan Agus jadi NU, peduli ke NU, datang ke NU dan sowan ke Kyai, tiba2 dapat keistimewaan diberi KartaNU dan langsung oleh Rais Aam PBNU dan Ketum PBNU? Apa kriteria ini? Saya saja yg dari lauhul mahfudz sudah NU, hingga lahir dan besar, perlu ngantri untuk dapat KartaNU hehehe..

Banyak yg curiga karena Sekjen PBNU juga merupakan politisi PKB dan anggota DPR Fraksi PKB yg satu koalisi dgn Cikeas. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Rais Aam PBNU, Kyai Ma’ruf Amin (semoga Allah SWT memberikan beliau kesehatan dan panjang umur) adalah Watimpres zaman SBY dan pada Pilkada 2012 mendukung Foke yang merupakan cagub dari Demokrat.

Andai PBNU dan struktur PBNU tidak main2 dgn khittah 1926 yakni benar2 netral dari politik praktis, maka pihak-pihak lain akan segan melakukan politisasi NU, tapi karena di Pengurus Besarnya sudah “main” maka tidak heran, pihak2 lain juga akan melakukan hal yang sama dgn dalih yg bermacam2, apalagi di NU dikenal yang kuat adalah jamaah dan Kyainya, bukan di strukturnya. Di NU tergantung Kyai, juga tergantung kemana arah politik Kyai.

Andai PBNU melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Keluarga Gus Dur di Ciganjur dalam Acara Haul bulan Desember 2016, yakni mengundang semua calon maka, ini akan memberikan dampak yang lebih baik. Meski kita juga tahu, Keluarga Gus Dur sangat dekat secara emosional dengan Ahok. Karena Ahok pernah diberikan Gus Dur Award dan Ahok membangun RPTRA dengan patung Gus Dur Kecil di depan Taman Amir Hamzah di depan kantor Wahid Institute. Tapi, kedekatan dan kesukaan keluarga Gus Dur pada Ahok, tidak mengurangi mereka untuk bersikap adil pada calon2 yang lain.

Jadi, kalau menurut Al-Quran, “janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong mu tidak berbuat adil” maka dalam pesan yang lain bisa juga ditangkap, “janganlah kecintaanmu pada suatu kaum mendorong mu tidak berbuat adil.” Jadi, meskipun Sekjen PBNU adalah politisi PKB dan satu koalisi dgn Cikeas, harusnya bisa bersikap adil pada cagub2 yg lain.

Publik dan warga NU juga tidak bisa dibohongi, bicara Khittah 1926 dan netral politik, ternyata malah “main” dengan salah satu Paslon Cagub. Ini yang benar2 disayangkan, sehingga ini menyeret kemuliaan Rais Aam PBNU dan nama baik NU secara Jam’iyyah.

Intinya, banyak pihak yang sekarang “main” di NU, khususnya para politisi NU yg masuk di banyak2 parpol yang tergantung dengan arah koalisi Cagub. Secara struktural PKB memegang NU di Tanfidziyahnya. Tentu saja mereka melakukan segala helah agar NU tetap bisa dimanfaatkan untuk Paslon mereka dan melakukan “blocking” terhadap pengaruh dari politisi2 NU dari non-PKB.

Politisi2 NU dari parpol2 lain tidak kehilangan akal, karena sebenarnya warga NU sangat cair, tergantung pada Kyai. Di sinilah mereka tetap bisa “main”. Karena Kyai ibarat pemilih saham di NU, yang punya jamaah. Meskipun kyai ini tidak masuk dlm struktur NU, tapi punya jamaah yang banyak dan sdah dikenal sebagai Kyai NU, maka tidak ada yg bisa membendung pengarung Kyai tersebut. Gelar Kyai juga dapat dari pengakuan masyarakat, bukan dikasi struktur NU.

Maka, apabila struktur NU, yakni Jam’iyyah NU dikooptasi oleh satu parpol, oleh satu kepentingan politik tertentu pastilah akan ada perlawanan dari gerakan kultural, jamaah NU yg bisa saja ditunggangi kelompok2 politik lain. Dan NU terjebak dalam pusaran politis yg tak habis2nya.

Biar gak mumet, apa solusinya?

Ke depan dan unt panjang, pengurus struktur NU harus benar2 menunjukkan keseriusan dan komitmen pada Khittah 1926, artinya ya jangan “main” politik, kehadiran Agus-Sylvi ke PBNU itu jelas2 bagian dari “main politik”, kalau ada pihak2 saat ini yang menyeret2 NU, maka itu tdk lebih dari reaksi terhadap oknum PBNU yang mempolitisasi NU dgn kehadiran Agus-Sylvi.

Nah, agar tidak “main” politik maka, Pengurus di PBNU, jangan dipilih dari politisi, seperti Sekjen PBNU sekarang yang berasal dari politisi dan anggota DPR PKB. Sebagai “petugas partai” Sekjen PBNU sekarang pastilah akan membela habis2an kepentingan partainya di PBNU dengan pelbagai dalih: PKB dilahirkan NU, hanya PKB yang peduli NU dan Kyai dll. Harusnya kalau konsisten dan Khittah 1926, maka, tidak boleh ada satu parpol yang punya klem dan satu2nya yg punya akses, bahkan menguasai NU.

Untuk jangka pendek, masih ada waktu bagi PBNU untuk menetralisir semua ini dengan mengundang semua Paslon agar tidak dianggap sepihak dengan “permainan” oknum di PBNU yg mendukung Pasangan Agus-Sylvi saja. Cara Keluarga Gus Dur bisa ditempuh. Ini cara yang sangat arif yang bisa meletakkan politik keadilan dan kesetaraan, semua Paslon diundang. Meski kita juga tahu, Yenny Wahid adalah seorang politisi, yang juga punya arah politik tapi tidak mengurangi kearifan Keluarga Gus Dur untuk bersikap adil.

Maka, untuk menunjukkan netralitas PBNU dan komitmen pd Khittah 1926, bisa mengundang semua Paslon, memberikan doa dan taushiyah Kebangsaan bagi mereka, siapapun yg menang, terserah pilihan warga DKI.

Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan Ahok yang bukan muslim? Kalau memakai argumen kaidah fiqih maka mudah menjawabnya yang biasa dilakukan oleh kyai2 NU, bahwa pencalonan Ahok adalah produk Konstitusi negeri ini, selama ini dikenal kepanjangan PBNU adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Maka, apabila NU rela dan setia pd dasar2 dan pilar2 tadi, maka harus lah rela dengan apa yang menjadi produk dari Konstitusi.

Kaidahnya berbunyi الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه rela pada sesuatu, maka harus rela apa yang lahir dari sesuatu itu. Konstitusi Indonesia tidak mengenal perbedaan agama dan suku dalam pencalonan, maka secara konsisten NU hrus rela dan setia pada produk Konstitusi itu. Dengan tidak membeda2kan Paslon berdasarkan perbedaan agama dan suku.

Kalau tidak rela pada produk Konstitusi ini, maka NU nanti bisa mengusulkan amandemen, perubahan UUD 1945 yang mengharuskan agama Islam misalnya menjadi salah satu syarat menjadi calon pemimpin di negeri ini. Maka, dengan ini, NU akan sama dengan DI/TII, Masyumi, FPI, FUI, Majelis Mujahidin, dllnya —yang tidak akan terjadi, insya Allah, karena Konstitusi 18 Agustus 1945 dan Amandemen UUD setelah reformasi merupakan hasil ijtihad politik orang-orang NU juga.

Kesimpulan, untuk menjaga Khittah NU, ke depan, pengurus2 NU jangan diambil dari politisi. Janganlah politisi yang “nyambi” pengurus NU. Jangan pula menampakkan dukungan dan keterlibatan dengan salah satu partai dan Paslon tertentu, klau pun mau hadir sebagai bagian dari dakwah dan syiar, maka adillah, hadiri semuanya. Jangan mengistimewakan salah satu parpol dan pasangan saja yg selama ini terjadi.

Untuk jangka pendek dalam konteks Pilkada DKI, PBNU mestinya bisa mengundang semua calon dan mendoakan semuanya serta memberikan nasehat pada semuanya. Dengan demikian bisa ditepis kedekatan dan “permainan” oknum di PBNU terhadap salah satu Paslon.

Kira2 demikian. Wallahul muwaffiq ila Aqwawith Thariq.

Solihin Hidayat
  Warga NU pendatang di Jakarta, gak punya KTP Jakarta, masih KTP Madiun.

(via jakartaasoy.com)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sejak Kapan Istighotsah Minta Izin ke PWNU? Mengapa NU Terseret Politik Praktis di Pilkada DKI?"

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.