Beritaterheboh.com - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto berharap ada solusi terbaik bagi Pemerintah Indonesia...
Beritaterheboh.com - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto berharap ada solusi terbaik bagi Pemerintah Indonesia yang sedang mengalami kekisruhan dengan PT Freeport Indonesia.
"Mudah-mudahan ada solusi yang semua
menanglah, kepentingan republik harus dipikirkan, (termasuk) kepentingan
investor," katanya di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2017).
Tanpa memerinci, Prabowo menyebutkan bahwa Amerika Serikat pernah membantu bangsa Indonesia pada beberapa hal.
"Jadi kita juga harus menghormati orang-orang yang pernah membantu kita," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Prabowo usai
meresmikan kantor DPD Partai Gerindra Jawa Tengah di Jalan Kanguru Raya
Nomor 12 Kota Semarang.
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan
sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi
perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter"
dalam jangka waktu lima tahun.
Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.
Pemerintah menyodorkan perubahan status
PTFI dari sebelumnya Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.
Sementara itu, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam Kontrak Karya 1991 silam.
Lantaran tidak ingin beralih status
menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status Kontrak Karya (KK),
Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga
menyebabkan banyaknya karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pemerintah sudah siap jika pihak PT
Freeport Indonesia benar-benar membawa kasus perubahan status Kontrak
Karya ke Mahkamah Arbitrase Internasional.
Gugatan ke arbitrase itu memang bisa dilakukan Freeport jika tidak menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah. (Antara)
