Luhut juga dengan tegas menolak melakukan negosiasi selama 120 hari sejak Freeport mengirim surat klaim pemberitahuan pelanggaran Kont...
 |
| Luhut juga dengan tegas menolak melakukan negosiasi selama 120 hari sejak Freeport mengirim surat klaim pemberitahuan pelanggaran Kontrak Karya. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Beritaterheboh.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tidak akan mundur dari aturan terkait perubahan status kontrak karya menjadi Izin usaha pertambangan khusus yang menjadi perdebatan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
Sebaliknya, Luhut meminta agar perusahaan multinasional itu menghormati perubahan aturan tersebut.
"Freeport harusnya sadar ini adalah B to B (business to business) jadi tidak ada urusan ke negara. Freeport sudah hampir 50 tahun di sini. Tentu mereka juga harus menghormati undang-undang kita," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (20/2).
Selain itu Luhut juga mengatakan, Freeport telah berulang kali mengelak dari kewajibannya sebagi perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia.
Sejak tahun 2009 misalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini tidak memenuhi kewajibannya membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
"Sekarang pemerintah (Indonesia) tidak mau mundur. Setelah 50 tahun masa kita tidak boleh mayoritas," kata dia.
Selain itu, Luhut juga dengan tegas menolak melakukan negosiasi selama 120 hari sejak Freeport mengirim surat pemberitahuan pelanggaran KK yang diklaim dilakukan oleh pemerintah. Luhut menegaskan, pemerintah tidak bisa diatur oleh perusahaan itu.
Lebih lanjut, Luhut menyatakan jika perusahaan tersebut tetap menolak melakukan kewajibannya, maka justru akan merugi sendiri. Hal itu mengingat waktu kontrak mereka akan habis di tahun 2021.
Sementara, terkait kemungkinan perusahaan itu akan hengkang dari Indonesia karena permasalahan ini, Luhut mengaku tidak ambil pusing.
"Kontraknya saja mau habis 2021 nanti," kata Luhut.
Langkah PT Freeport Indonesia untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional, akan berdampak terhadap kontrak operasi tambangnya di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan kontrak operasi Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Bila perusahaan asal AS ini menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional, maka rencana perpanjangan kontraknya bisa jadi tidak akan disetujui.
"Bagus dong kalau arbitrase, biar ada kepastian (hukum) kita kan begini, itu kan semua aturan ketentuan sudah kita berikan. Tidak boleh dong kita harus didikte, enggak bisa dong. Kan dia harusnya divestasi saham 51% itu 2009, dia harus bangun smelter, dia kan enggak lakukan," jelas Luhut, di kantornya, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Oleh karena itu, hasil keputusan dari arbitrase akan menjadi modal pertimbangan pemerintah pada kontrak Freeport Indonesia ke depan.
"Ya tergantung, kalau nanti dia arbitrase selesai 2021. Ya dia minta begitu ya sudah kalau kau minta begitu," jelasnya.
Luhut menjelaskan, pemerintah Indonesia sangat siap menghadapi gugatan Arbitrase Freeport Indonesia. Luhut menyebutkan, pemerintah tidak boleh terus-terusan didikte oleh perusahaan multinasional seperti Freeport Indonesia.
Bahkan sebagai orang Indonesia, Luhut mengaku pemerintah Indonesia akan memenangkan ancaman arbitrase dari Freeport Indonesia.
"Ya kita tahu kan yang jelas undang-undang di kita, peraturan di kita, pengadilan di kita, ya masak enggak. Enggak mau kita didikte dan kita cukup bagus dan kita mau business to business enggak ada urusan negara ke negara dia private sector kok. Dia kan sudah 50 tahun di Indonesia pada 2021. Masak Indonesia enggak boleh jadi majority (memiliki saham mayoritas)," tambahnya.
Jika nanti gugatan arbitrase Indonesia yang menang, Luhut menyebutkan, pemerintah siap mengajak baik BUMN, swasta nasional untuk mengambilalih pengoperasian Freeport Indonesia.
Apalagi, putra-putri Indonesia sudah banyak yang terlibat langsung diperusahaan-perusahaan tambang besar.
"Ya pemerintah, bisa saja ajak swasta, kenapa gak? yah masak kau enggak bangga dengan republik, kau masak enggak bangga dengan negaramu. Semua kita dorong kalau swasta saham dia pasti jeblok, kalau jeblok bisa juga beli saham dia 30% banyak opsi begitu. Jangan dikira Indonesia bisa diatur-atur, kalian juga harus berpihak pada Indonesia," tegasnya. (cnnindonesia & detik.com)
