Beritaterheboh.com - Berbagai kalangan menyayangkan pernyataan anggota DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto bahwa reform...
Beritaterheboh.com - Berbagai kalangan menyayangkan pernyataan anggota DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto bahwa reformasi tidak membuat Indonesia lebih baik dibandingkan era Orde Baru. Putri Soeharto ini dinilai mengabaikan banyak pencapaian di era reformasi, antara lain adanya penguatan peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan nasional.
“Kami menilai pernyataan Titiek Soeharto itu menyesatkan, seolah mengabaikan fakta jika ada perbedaan sangat besar masa Orde Baru dengan masa Reformasi,” kata Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rumah Gerakan (RG) 98 Wawan Purwandi dalam rilisnya di Jakarta, Senin (13/3/2017).
Dia menjelaskan, sejak Orde Baru runtuh, terjadi perubahan besar-besaran dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, jika sebelumnya semua aktivitas pembangunan serba bersifat sentralistik, maka reformasi membuat proses pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang ditandai oleh pelibatan aktif masyarakat.
"Belum lagi di zaman Orde Baru banyak kejahatan kemanusiaan seperti pelanggaran HAM, penculikan dan penghilangan aktifis, teror dan intimidasi, kejahatan kerah putih, korupsi yang merajalela, dan sebagainya," ujarnya.
Wawan mengatakan, reformasi membuat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tiap level legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertumbuh, bahkan telah menjadi keharusan.
“Penguatan peran masyarakat sipil terjadi di era Reformasi. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan seperti di masa Orde Baru, tetapi mereka juga bisa berperan aktif sebagai subjek pembangunan," ujarnya.
Penguatan peran masyarakat , kata Wawan, dapat dilihat dari berbagai bidang seperti desentralisasi politik, ekonomi dan administratif. Dia mencontohkan di bidang politik, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah merupakan buah reformasi.
"Jika di masa Orde Baru tentu hal tersebut tidak dimungkinkan, karena kuatnya intervensi penguasa dalam menentukan pemimpin-pemimpin pemerintahan," katanya.
Dalam bidang ekonomi, katanya, juga terjadi perubahan besar yaitu munculnya sistem desentralisasi fiskal, yang memungkinkan transfer anggaran dari pusat ke daerah jauh lebih besar dibandingkan saat Orde Baru.
“Di masa Reformasi ini pengakuan terhadap peran masyarakat dilakukan dari level provinsi, kabupaten hingga di level desa dengan diundangkannya UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 6/2014 tentang Desa," ujarnya.
Kedua UU tersebut, katanya, menjamin pendanaan pembangunan daerah dan desa, sehingga bisa dialokasikan untuk membiayai kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Wawan mengatakan, jika saat ini masih dijumpai ketimpangan sosial, maka hal tersebut hanya dampak dari mental Orde Baru yang belum semuanya terkikis.
“Sejak reformasi hal itu pelahan diubah, tentu tidak bisa dengan sim salabim semua bisa berubah dengan waktu cepat. Namun kami melihat sudah ada perubahan mendasar jika dibandingkan masa Orde Baru," pungkasnya.
"Kami curiga pernyataan Titiek Soeharto hanya mencoba mengelabui masyarakat dengan iming-iming kesejahteraan semu seperti pada masa orba. Masyarakat hanya dicekoki dengan jargon sembako murah, BBM murah, dan kondisi damai tanpa mengetahui jika semuanya diciptakan dengan timbunan utang dan moncong senapan,” katanya.
Menurut Wawan, masa orba peran masyarakat dalam proses pembangunan nasional justru dikebiri. Kondisi tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana peran masyarakat terus diperkuat baik dalam proses menentukan kebijakan maupun pelaksanaan kebijkakan pembangunan di lapangan.
Misalnya saja dalam bidang politik, Wawan mencontohkan adanya pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Padahal sebelum reformasi, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Selain itu, dalam bidang ekonomi juga telah terjadi perubahan sangat besar di mana dengan sistem desentralisasi transfer anggaran ke daerah jauh lebih besar dibandingkan saat orde baru.
Wawan menilai jika masih dijumpai berbagai ketimpangan sosial hal tersebut merupakan sisa dampak pola pembangunan yang dilakukan di masa orde baru yang hanya difokuskan di Pulau Jawa. Menurut Wawan, berbagai regulasi pembangunan juga dirancang untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sehingga ketimpangan pembangunan masih terasa.
"Sejak reformasi hal itu perlahan diubah, tentu tidak bisa dengan sim salabim semua bisa berubah dengan waktu cepat. Namun kami melihat sudah ada perubahan mendasar jika dibandingkan masa orde baru," ujar Wawan.(indonesiasatu.co dan tempo.co)
baca juga: - Anang Hermansyah Kritik Habis-habisan Anies Baswedan, Bocorkan Mengapa Anies Didepak dari Kabinet
- Presiden Jokowi Emang 'Gila'
- Ridwan Kamil: Mari Kita Lawan Mereka yang Kutip Ayat untuk Tebar Kebencian
