Beritaterheboh.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menjadi sorotan usai pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoy...
Beritaterheboh.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menjadi sorotan usai pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Kamis, 27 Juli 2017.
Penyebabnya unggahan lawas Rachland di akun Twitternya @ranabaja yang menyebut partainya tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Gerindra menjadi viral di media sosial.
"Berkoalisi dgn Prabowo bukan saja tak bisa, tapi juga salah. PD tak mau dan tak akan membantu membalik masa lalu jadi masa depan Indonesia," kicau Rachland. Unggahan tersebut dimuat pada 20 Mei 2014 dan telah tersebar dalam bentuk gambar.
Kicauan (Tweet) Rachland itu menimbulkan reaksi beragam dari kalangan warganet. Rachland pun kemudian menanggapi beredarnya kicauannya itu. Dia menganggap beredarnya kicauannya itu didalangi oleh sebuah akun anonim yang selama ini kerap menyebar berita fitnah.
"Pertama, akun anonim @digembok adalah buzzer Jokowi yang selama ini menebar kampanye permusuhan bahkan fitnah pada SBY dan keluarga serta Partai Demokrat," ujar Rachland dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (28/7/2017).
Berbeda dengan yang dia kicaukan pada 2014, dia saat ini justru memuji Prabowo Subianto.
"Bahwa pada kenyataannya saat ini Pak Prabowo melakukan banyak hal baik, termasuk menolak Perppu pembubaran Ormas dan UU Pemilu yang dinilai inkonstitusional, itu membuat posisi politik Partai Demokrat lebih dekat pada Pak Prabowo," kata Rachland.
Berikut klarifikasi lengkap Rachlanc Nashidik:
Pendirian moral saya sebagai aktivis HAM disoal di medsos oleh Buzzer Jokowi. Berikut adalah jawaban saya:
Pertama, akun anonim @digembok adalah buzzer Jokowi yang selama ini menebar kampanye permusuhan bahkan fitnah pada SBY dan keluarga serta Partai Demokrat.
Tiga, pendirian moral saya pada Pak Prabowo tidak berubah. Bahwa pada kenyataannya saat ini Pak Prabowo melakukan banyak hal baik, termasuk menolak Perppu pembubaran Ormas dan UU Pemilu yang dinilai inkonstitusional, itu membuat posisi politik Partai Demokrat lebih dekat pada Pak Prabowo.
Empat, namun demikian, seperti jelas dari pernyataan Pak SBY, Partai Demokrat dan Partai Gerindra sepakat untuk bekerjasama mengontrol pemerintah, dalam pengertian menjadi oposisi demokratik yang absah secara konstitusional. Dua partai tidak bicara mengenai koalisi untuk pemilihan Presiden 2019.
Lima, sebagai Kader Partai Demokrat, saya dibebaskan oleh Partai untuk memiliki pendirian moral dan politik yang bisa berbeda. Dalam berbagai forum pengambilan keputusan partai, saya menyuarakannya dan tidak pernah menyembunyikannya. Sebagai kader, saya juga terikat dan setia pada keputusan yang pada akhirnya diambil oleh forum pimpinan partai.(liputan6.com)
