Beritaterheboh.com - Lima orang relawan Pro Jokowi (Projo) saban hari stand by di dunia maya. Sebagian berkumpul di markas Dewan Pimpi...
Beritaterheboh.com - Lima orang relawan Pro Jokowi (Projo) saban hari stand by di dunia maya. Sebagian berkumpul di markas Dewan Pimpinan Pusat Projo, organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Joko Widodo, Jalan Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan.
Para relawan itu memantau aneka konten yang berseliweran di jaringan media sosial (medsos), terutama yang berkaitan dengan Jokowi. Bila menemukan konten yang berbau SARA, fitnah, dan menghina Jokowi, Projo tak segan melaporkannya kepada pihak berwajib.
“Kita selalu melaporkan, memantau, dan melihat. Beberapa melakukan langkah hukum. Misalnya kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi,” ujar Ketua DPP Projo, Budi Arie Setiadi, kepada detikX, Sabtu, 26 Agustus 2017.
Selain melapor ke polisi, Projo melakukan perlawanan terhadap serangan para haters Jokowi itu lewat akun Facebook Projo. Mereka menyebarkan meme tandingan untuk meluruskan isu tak benar guna menjatuhkan pamor Jokowi.
“Misalnya soal utang negara. Kan nggak benar semuanya utang pemerintahan Pak Jokowi yang Rp 3.500 triliun. Kan ada utang pemerintah sebelumnya, tanpa menyalahkan pemerintah sebelumnya itu,” kata Budi.
Selain itu, disebarluaskan meme yang berisi pesan-pesan damai dan persatuan bangsa. Projo menggelar lomba meme cinta Indonesia. Pemenang lomba akan diumumkan dalam Rakernas Projo, September nanti.
Salah satu aksi Projo untuk melawan penghinaan presiden.
Budi
pun menyesalkan tindakan sekelompok aktivis di medsos yang menyebarkan
isu-isu SARA, seperti Saracen, yang ditangkap Bareskrim Polri baru-baru
ini. Isu SARA yang disebarkan di jagat medsos itu sangat berpotensi
memecah belah bangsa Indonesia.
“Kalau isu politik, nggak apa-apa, masih oke. Kritik kan boleh saja karena demokrasi itu memerlukan kritik. Tapi (Saracen) ini isinya fitnah karena bohong informasinya,” ujarnya.
Menurut Budi, pasukan medsos Projo mungkin akan ditambah menjadi 50 orang menjelang Pemilihan Presiden 2019. Penambahan personel itu bukan tanpa alasan. Sebab, tugas pasukan medsos Projo menyambut pilpres akan sangat berat.
“Akan kami tingkatkan menjadi 50 orang nanti menjelang Pilpres 2019. Tapi kan akun-akun Projo daerah banyak, karena Projo ini sudah tersebar. Projo ini sudah ada di seluruh provinsi,” kata Budi.
Kiprah para relawan medsos yang berada di kubu Jokowi juga dibenarkan Michael Umbas, salah seorang relawan Jokowi. Para relawan Jokowi lainnya di medsos sampai sekarang juga masih aktif memonitor kegiatan Presiden dan kebijakan-kebijakannya sekaligus meng-counter isu-isu negatif maupun hoax.
“Para relawan biasanya spontan saja. Kebetulan banyak relawan Jokowi yang passion-nya di dunia cyber,” tutur Umbas kepada detikX.
“Kalau isu politik, nggak apa-apa, masih oke. Kritik kan boleh saja karena demokrasi itu memerlukan kritik. Tapi (Saracen) ini isinya fitnah karena bohong informasinya,” ujarnya.
Menurut Budi, pasukan medsos Projo mungkin akan ditambah menjadi 50 orang menjelang Pemilihan Presiden 2019. Penambahan personel itu bukan tanpa alasan. Sebab, tugas pasukan medsos Projo menyambut pilpres akan sangat berat.
“Akan kami tingkatkan menjadi 50 orang nanti menjelang Pilpres 2019. Tapi kan akun-akun Projo daerah banyak, karena Projo ini sudah tersebar. Projo ini sudah ada di seluruh provinsi,” kata Budi.
Kiprah para relawan medsos yang berada di kubu Jokowi juga dibenarkan Michael Umbas, salah seorang relawan Jokowi. Para relawan Jokowi lainnya di medsos sampai sekarang juga masih aktif memonitor kegiatan Presiden dan kebijakan-kebijakannya sekaligus meng-counter isu-isu negatif maupun hoax.
“Para relawan biasanya spontan saja. Kebetulan banyak relawan Jokowi yang passion-nya di dunia cyber,” tutur Umbas kepada detikX.
Contoh konten kampanye Projo. Foto: dok Projo
Contoh konten kampanye Projo Foto: dok. Projo
Contoh konten kampanye Projo Foto : Dok. Projo
Namun
sikap berbeda diambil Jokowi Advanced Social Media Volunteers alias
Jasmev. Jasmev adalah relawan medsos Jokowi ketika berlaga di Pilkada
DKI Jakarta 2012 dan kemudian Pilpres 2014. Menurut Koordinator Jasmev,
Kartika Djoemadi, Jasmev saat ini nonaktif.
Dikatakan Kartika, Jasmev hanya wadah relawan digital untuk membantu Jokowi dalam perhelatan politik. Ketika perhelatan sudah selesai, Jasmev dinonaktifkan. Dia juga menegaskan Jasmev adalah relawan independen yang tidak dibiayai Istana maupun partai politik tertentu.
Namun, setahun ke depan, sepertinya para relawan medsos Jokowi akan bekerja ekstrakeras menjelang Pilpres 2019, yang diprediksi bakal memanaskan dunia medsos.
Apalagi melihat sejumlah bukti yang dikantongi polisi dalam penangkapan sindikat Saracen yang diduga menjadi produsen ujaran kebencian dan berita hoax. Sindikat Saracen melayani jasa kampanye di pilkada dengan bayaran tertentu. Pemesannya bisa siapa saja.
Terkait bakal ramainya “perang” di medsos menjelang pilpres 2019, Dimas Okky Nugroho, seorang anggota staf di Kantor Staf Kepresidenan, tidak menampiknya. “Dulu relawan medsos Jokowi saat di Pilkada Jakarta (2012) dan Pilpres (2014) sangat mumpuni. Saat ini pihak oposisi dan yang tidak suka pada Jokowi punya kemampuan yang sama,” ujar Dimas.
Bahkan dia melihat perang propaganda yang beredar di medsos saat ini terjadi bukan antara pendukung Jokowi dan lawannya (oposisi). “Bisa saja ada musuh dalam selimut atau pihak lain yang sengaja memperkeruh keadaan,” begitu kata Dimas.
Dikatakan Kartika, Jasmev hanya wadah relawan digital untuk membantu Jokowi dalam perhelatan politik. Ketika perhelatan sudah selesai, Jasmev dinonaktifkan. Dia juga menegaskan Jasmev adalah relawan independen yang tidak dibiayai Istana maupun partai politik tertentu.
Namun, setahun ke depan, sepertinya para relawan medsos Jokowi akan bekerja ekstrakeras menjelang Pilpres 2019, yang diprediksi bakal memanaskan dunia medsos.
Apalagi melihat sejumlah bukti yang dikantongi polisi dalam penangkapan sindikat Saracen yang diduga menjadi produsen ujaran kebencian dan berita hoax. Sindikat Saracen melayani jasa kampanye di pilkada dengan bayaran tertentu. Pemesannya bisa siapa saja.
Terkait bakal ramainya “perang” di medsos menjelang pilpres 2019, Dimas Okky Nugroho, seorang anggota staf di Kantor Staf Kepresidenan, tidak menampiknya. “Dulu relawan medsos Jokowi saat di Pilkada Jakarta (2012) dan Pilpres (2014) sangat mumpuni. Saat ini pihak oposisi dan yang tidak suka pada Jokowi punya kemampuan yang sama,” ujar Dimas.
Bahkan dia melihat perang propaganda yang beredar di medsos saat ini terjadi bukan antara pendukung Jokowi dan lawannya (oposisi). “Bisa saja ada musuh dalam selimut atau pihak lain yang sengaja memperkeruh keadaan,” begitu kata Dimas.
Sindikat Saracen saat ditunjukkan kepada wartawan di Mabes Polri. Foto: Vino/detikcom
Dia kemudian mencontohkan isu PKI yang dikait-kaitkan dengan Jokowi selama ini di medsos. Padahal tokoh-tokoh politik yang ada di oposisi, seperti Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal itu.
Lebih lanjut Dimas mengatakan tidak ada gagasan yang hendak diperjuangkan dalam “kritik” terhadap pemerintah yang beredar di medsos saat ini. Hampir semuanya berisi kebencian dan fitnah.
Untuk mengatasi fitnah dan kebencian di medsos yang bermotif politik, Dimas berpendapat institusi demokrasi harus diperkuat sehingga perdebatan menjadi jelas dan tidak bias. Selain itu, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan sehingga bisa menjadi efek jera bagi yang coba-coba ingin melanggarnya.
Hal yang sama dikatakan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris. Menurutnya, kelompok-kelompok penyebar isu SARA dan ujaran kebencian, seperti Saracen, harus ditindak tegas polisi. Jika tidak, ancaman konflik horizontal akan membayangi Indonesia.
"Ya, jangan dibiarkan kelompok-kelompok itu. Jadi polisi mesti menindak tegas pelaku berikut pengguna sindikat ujaran kebencian itu. Intinya itu saja," kata Syamsuddin.
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto
Jokowi
kabarnya memiliki tim medsos di Istana Negara, yang diurus oleh Kepala
Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki. Jokowi rajin mengunggah berbagai
pandangan dan sikap terhadap sebuah masalah melalui akun Facebook
Presiden Joko Widodo. Selain itu, Jokowi mengabarkan banyak kemajuan
pembangunan infrastruktur selama menjabat.
Pekan lalu ia bertemu dengan para pegiat medsos di Istana Negara, Jakarta. Terkait kelompok penebar kebencian seperti Saracen, Jokowi mengatakan organisasi itu harus diberantas karena mengancam persatuan bangsa.
“Presiden sempat juga mengatakan, selain anggota dari jaringan ini, siapa saja penyewa jasa mereka, melalui siapa mereka menyewa, juga harus diusut dan dibawa ke ranah hukum agar menjalani proses hukum sesuai UU yang berlaku,” kata pegiat medsos Chico Hakim, yang ikut dalam pertemuan tersebut, kepada detikX.(detik.com)
Pekan lalu ia bertemu dengan para pegiat medsos di Istana Negara, Jakarta. Terkait kelompok penebar kebencian seperti Saracen, Jokowi mengatakan organisasi itu harus diberantas karena mengancam persatuan bangsa.
“Presiden sempat juga mengatakan, selain anggota dari jaringan ini, siapa saja penyewa jasa mereka, melalui siapa mereka menyewa, juga harus diusut dan dibawa ke ranah hukum agar menjalani proses hukum sesuai UU yang berlaku,” kata pegiat medsos Chico Hakim, yang ikut dalam pertemuan tersebut, kepada detikX.(detik.com)
