Beritaterheboh.com - Naif. Itu yang saya pikirkan ketika melihat kader-kader Gerindra begitu sengaja memainkan isu sensitif untuk mela...
Beritaterheboh.com - Naif. Itu yang saya pikirkan ketika melihat kader-kader Gerindra begitu sengaja memainkan isu sensitif untuk melakukan propaganda. Materinya masih sama seperti tahun 2014 lalu, PKI dan Islam.
Sejak Pilpres 2014, Jokowi kerap dituduh sebagai keturunan dan antek PKI, komunis. Jokowi kerap disebut sebenarnya nonmuslim, tidak bisa shalat. Pada masa kampanye, masyarakat Indonesia ditakut-takuti bahwa kalau Jokowi jadi Presiden, maka menteri agamanya adalah Jalaluddin Rahmat, syiah. Bahkan sempat ada fitnah bahwa Jokowi JK menghapus kementerian agama, padahal saat itu Jokowi JK yang terpilih secara sah sedang menyusun kabinet kerja.
PKI anti Islam, PK anti Islam dan PKI anti Islam. Dua materi ini terus menerus menjadi materi untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia. Nyaris tak ada jeda sama sekali sejak 2014.
Bagaimanapun, pada 2014 lalu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Gerindra dan PAN yang bermain dalam materi kampanye hitam tersebut. Sebab perlu bukti, perlu proses penyelidikan dan butuh waktu yang cukup panjang. Namun setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, rupanya kader-kader Gerindra secara terang-terangan memainkan isu PKI dan Islam.
19 April 2016, Fadli Zon memainkan isu tentang PKI. “Nanti kalau minta maaf (pada PKI) pasti akan digugat, saya termasuk yang akan menggugat,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan.
Padahal isu tentang Jokowi meminta maaf pada PKI itu adalah hoax di tahun 2015 dan sudah ditelusuri.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 30 Agustus 2015 sudah mengatakan bahwa identitas penyebar isu tersebut sudah diketahui. Pihak Istana juga sudah membantahnya secara resmi, bahwa sama sekali tidak ada rencana soal itu. Hoax!
Namun kembali, di April 2016 Fadli Zon kembali menggoreng isu bahwa seolah-olah Jokowi akan meminta maaf. Licik memang, dia tidak menyebut bahwa Jokowi akan meminta maaf, tapi berlagak ingin menggungat Presiden jika sampai meminta maaf pada PKI. Padahal apakah Presiden pernah berencana seperti itu? Tidak pernah.
Namun karena isu tersebut sudah menjadi gosip emak-emak yang digunakan untuk menakut-nakuti dan menebar propaganda, disebar secara terstruktur, sistematis dan massif, maka Presiden Jokowi sampai harus mengklarifikasi dan meluruskan.
“Tentang permintaan maaf kepada PKI tahun yang lalu sudah saya sampaikan, tetapi ada isu lagi, ada gosip lagi. Sehingga perlu saya sampaikan tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada,” ucap Jokowi, 27 Juni 2016.
Namun di tahun 2017 ini, isu PKI rupanya kembali mencuat. Kali ini dari wakil ketua Gerindra, Arief Puyono.
“Jadi wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih. Sebab sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu rakyat dengan jargon kerakyatan,” kata Arief saat menanggapi keputusan Presidential Threshold 20 persen.
Lalu sekarang, saat ada kesempatan untuk menggoreng isu tentang Rohingnya, Fadli Zon memanfaatkannya untuk memainkan isu Islam. Dua hari yang lalu, Fadli Zon menuliskan tweet: Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat #rohingya yang jadi korban pengusiran dan pembantaian. Apakah karena kebetulan mereka muslim?
Dalam analisis saya, pertanyaan “apakah karena kebetulan mereka muslim?” adalah pertanyaan dengan muatan kesimpulan, bahwa pemerintahan Jokowi adalah anti Islam atau minimal alergi dengan Islam. Sebab orang-orang waras dan normal, tidak akan menanyakan hal seperti itu. Selengkapnya sudah pernah saya bahas di https://seword.com/politik/analisis-soal-rohingya-kenapa-fadli-zon-mainkan-sentimen-sara/
Namun rupanya kader Gerindra ini belum puas memainkan isu SARA. Fadli Zon kembali mentweet: Bolehkah kita berpendapat bahwa rezim ini tak suka Islam? atau Islamophobia? Ada ulama dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar, dipenjarakan.
Mungkin karena kebetulan sekarang kita sedang fokus pada isu Rohingnya, jadi dimanfaatkan untuk memainkan isu Islam.
Fadli Zon menyebut ada ulama dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar dan dipenjarakan. Siapakah ulama yang dimaksud? Alkhatat.
Alkhatat ditangkap pada Jumat 31 Maret 2017 terkait dugaan pemufakatan makar. Sekjen FUI ini ditangkap sebelum aksi 313 berlangsung. Namun kemudian Alkhatat dibebaskan pada 12 Juli 2017 karena Polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Alkhatat yang statusnya sudah naik menjadi tersangka.
Untuk diketahui, Alkhatat sempat menjadi ketua HTI, ormas anti Pancasila yang baru-baru ini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Namun kemudian Alkhatat mengundurkan diri dari HTI pada 2008 dan kemudian aktif di FUI.
Dalam pandangan saya, Alkhatat lebih cocok disebut aktivis atau politisi dibanding ulama. Mengingat orang ini sangat aktif dalam menanggapi isu-isu terkini. Tahun 2011, Alkhatat menebar wacana pembentukan “Dewan Revolusi Islam Indonesia.” Pembentukan ini dibentuk dengan tujuan untuk menyiapkan negara baru, jika kasus Bank Century berujung chaos.
Lalu jelang aksi 313, Alhkatat melakukan pergerakan dan beberapa kali pertemuan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, “beberapa kali ada pertemuan, intinya akan melengserkan pemerintah yang sah and menduduki DPR/MPR.”
Seruan menduduki DPR MPR sebenarnya sudah didengungkan oleh Rizieq dan kawan-kawannya pada aksi 411 dan 212. Namun karena Rizieq tersandung banyak kasus, mulai dari Firza Hot, sampurasun, penghinaan terhadap umat kristiani sampai penghinaan terhadap pendeta, maka yang menggantikan pimpinan demo adalah Alkhatat.
Saya pribadi menilai tulisan Fadli Zon adalah tuduhan yang sangat serius terhadap Polri. Mengatakan “ada ulama dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar, dipenjarakan,” adalah sebuah pernyataan yang secara terang-terangan menyebut Polisi memfitnah Alkhatat. Sebab penanganan terhadap Alkhatat berdasarkan bukti dan data, mengapa Fadli Zon menyebutnya adalah fitnah dan kriminalisasi?
Sebagai warga negara Indonesia yang menginginkan negeri ini aman damai tanpa isu-isu propaganda, saya sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh kader-kader Gerindra ini.
Saya paham sekali betapa sakitnya kalah dalam Pilpres 2014. Saya paham betapa malunya Prabowo dan kawan-kawan karena sempat sujud syukur namun kemudian batal menang. Tapi, negara kita ini terlalu berharga jika harus dirusak oleh provokasi-provokasi SARA. Jangan sampai hanya karena Prabowo berkali-kali gagal menang di Pilpres, kemudian membuat kalian gelap mata dan menanam bibit sentimen SARA yang di beberapa negara berhasil menciptakan kerusuhan.
Bagaimanapun, pada 2014 lalu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Gerindra dan PAN yang bermain dalam materi kampanye hitam tersebut. Sebab perlu bukti, perlu proses penyelidikan dan butuh waktu yang cukup panjang. Namun setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, rupanya kader-kader Gerindra secara terang-terangan memainkan isu PKI dan Islam.
19 April 2016, Fadli Zon memainkan isu tentang PKI. “Nanti kalau minta maaf (pada PKI) pasti akan digugat, saya termasuk yang akan menggugat,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan.
Padahal isu tentang Jokowi meminta maaf pada PKI itu adalah hoax di tahun 2015 dan sudah ditelusuri.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 30 Agustus 2015 sudah mengatakan bahwa identitas penyebar isu tersebut sudah diketahui. Pihak Istana juga sudah membantahnya secara resmi, bahwa sama sekali tidak ada rencana soal itu. Hoax!
Namun kembali, di April 2016 Fadli Zon kembali menggoreng isu bahwa seolah-olah Jokowi akan meminta maaf. Licik memang, dia tidak menyebut bahwa Jokowi akan meminta maaf, tapi berlagak ingin menggungat Presiden jika sampai meminta maaf pada PKI. Padahal apakah Presiden pernah berencana seperti itu? Tidak pernah.
Namun karena isu tersebut sudah menjadi gosip emak-emak yang digunakan untuk menakut-nakuti dan menebar propaganda, disebar secara terstruktur, sistematis dan massif, maka Presiden Jokowi sampai harus mengklarifikasi dan meluruskan.
“Tentang permintaan maaf kepada PKI tahun yang lalu sudah saya sampaikan, tetapi ada isu lagi, ada gosip lagi. Sehingga perlu saya sampaikan tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada,” ucap Jokowi, 27 Juni 2016.
Namun di tahun 2017 ini, isu PKI rupanya kembali mencuat. Kali ini dari wakil ketua Gerindra, Arief Puyono.
“Jadi wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih. Sebab sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu rakyat dengan jargon kerakyatan,” kata Arief saat menanggapi keputusan Presidential Threshold 20 persen.
Lalu sekarang, saat ada kesempatan untuk menggoreng isu tentang Rohingnya, Fadli Zon memanfaatkannya untuk memainkan isu Islam. Dua hari yang lalu, Fadli Zon menuliskan tweet: Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat #rohingya yang jadi korban pengusiran dan pembantaian. Apakah karena kebetulan mereka muslim?
Dalam analisis saya, pertanyaan “apakah karena kebetulan mereka muslim?” adalah pertanyaan dengan muatan kesimpulan, bahwa pemerintahan Jokowi adalah anti Islam atau minimal alergi dengan Islam. Sebab orang-orang waras dan normal, tidak akan menanyakan hal seperti itu. Selengkapnya sudah pernah saya bahas di https://seword.com/politik/analisis-soal-rohingya-kenapa-fadli-zon-mainkan-sentimen-sara/
Namun rupanya kader Gerindra ini belum puas memainkan isu SARA. Fadli Zon kembali mentweet:
Bolehkah kita berpendapat bahwa rezim ini tak suka Islam? atau Islamophobia? Ada ulama dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar, dipenjarakan.
Mungkin karena kebetulan sekarang kita sedang fokus pada isu Rohingnya, jadi dimanfaatkan untuk memainkan isu Islam.
Fadli Zon menyebut ada ulama dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar dan dipenjarakan. Siapakah ulama yang dimaksud? Alkhatat.
Alkhatat ditangkap pada Jumat 31 Maret 2017 terkait dugaan pemufakatan makar. Sekjen FUI ini ditangkap sebelum aksi 313 berlangsung. Namun kemudian Alkhatat dibebaskan pada 12 Juli 2017 karena Polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Alkhatat yang statusnya sudah naik menjadi tersangka.
Untuk diketahui, Alkhatat sempat menjadi ketua HTI, ormas anti Pancasila yang baru-baru ini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Namun kemudian Alkhatat mengundurkan diri dari HTI pada 2008 dan kemudian aktif di FUI.
Dalam pandangan saya, Alkhatat lebih cocok disebut aktivis atau politisi dibanding ulama. Mengingat orang ini sangat aktif dalam menanggapi isu-isu terkini. Tahun 2011, Alkhatat menebar wacana pembentukan “Dewan Revolusi Islam Indonesia.” Pembentukan ini dibentuk dengan tujuan untuk menyiapkan negara baru, jika kasus Bank Century berujung chaos.
Lalu jelang aksi 313, Alhkatat melakukan pergerakan dan beberapa kali pertemuan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, “beberapa kali ada pertemuan, intinya akan melengserkan pemerintah yang sah and menduduki DPR/MPR.”
Seruan menduduki DPR MPR sebenarnya sudah didengungkan oleh Rizieq dan kawan-kawannya pada aksi 411 dan 212. Namun karena Rizieq tersandung banyak kasus, mulai dari Firza Hot, sampurasun, penghinaan terhadap umat kristiani sampai penghinaan terhadap pendeta, maka yang menggantikan pimpinan demo adalah Alkhatat.
Saya pribadi menilai tulisan Fadli Zon adalah tuduhan yang sangat serius terhadap Polri. Mengatakan “ada ulama dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar, dipenjarakan,” adalah sebuah pernyataan yang secara terang-terangan menyebut Polisi memfitnah Alkhatat. Sebab penanganan terhadap Alkhatat berdasarkan bukti dan data, mengapa Fadli Zon menyebutnya adalah fitnah dan kriminalisasi?
Sebagai warga negara Indonesia yang menginginkan negeri ini aman damai tanpa isu-isu propaganda, saya sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh kader-kader Gerindra ini.
Saya paham sekali betapa sakitnya kalah dalam Pilpres 2014. Saya paham betapa malunya Prabowo dan kawan-kawan karena sempat sujud syukur namun kemudian batal menang. Tapi, negara kita ini terlalu berharga jika harus dirusak oleh provokasi-provokasi SARA. Jangan sampai hanya karena Prabowo berkali-kali gagal menang di Pilpres, kemudian membuat kalian gelap mata dan menanam bibit sentimen SARA yang di beberapa negara berhasil menciptakan kerusuhan.
Mari bangun negeri ini bersama-sama. Presiden Jokowi butuh kritik yang membangun, bukan kritik kumur-kumur dari puisi tanpa data. Tetapi jika Gerindra tetap ingin memainkan materi kampanye hitam pada 2014, saya jadi paham kenapa Allah berkali-kali menggagalkan Prabowo menjadi pemimpin di negeri ini.
Begitulah kura-kura.
(Alifurrahman, seword.com)
