Tidak Gentar dengan Ancaman Cina, Menteri Susi: Kita Tetap Gunakan Nama Laut Natuna Utara!

 

Beritaterheboh.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atau Menteri Susi mengatakan penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan bentuk kedaulatan Indonesia. Dengan pemberian nama itu, kata Susi, pemerintah telah menganggap bahwa Natuna penting bagi Indonesia.
"Kita akan tetap menggunakan nama itu. Itu adalah kebanggaan dan kemenangan kita," kata Susi saat meninjau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Kepulauan Riau, Senin, 7 Agustus 2017.

Penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara diprotes oleh Cina. Mereka menganggap, penggantian nama itu tidak masuk akal. Pasalnya, menurut Cina, hal tersebut tidak sesuai dengan upaya standardisasi penyebutan wilayah internasional.
Cina memang berupaya keras mempertahankan nama Laut Cina Selatan di berbagai wilayah perairan milik negara lain. Sebagai contoh, ketika Filipina mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Filipina Barat, Cina menggugat mereka ke Mahkamah Internasional.
Dulu, Susi berujar, terdapat anggapan bahwa Natuna adalah wilayah antah berantah. "Karena Natuna terlalu jauh dan terlalu kecil di peta Indonesia," ujarnya. Saat ini, kata Susi, seluruh pihak menganggap bahwa Natuna adalah salah satu titik penting kedaulatan Indonesia di laut.
"Kemenangan kita di Laut Natuna adalah penentu dari spirit kebangsaan, spirit persatuan, dan spirit pertahanan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Itu titik utama. Pulau terluar adalah bagian paling penting dari Indonesia," ujar Susi dengan nada yang tegas.
Susi mengatakan, sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain adalah laut. Dan itu, kata Susi, sangat luas. "Jadi kita tidak mungkin memagari laut. Ratusan KRI, ratusan Polair punya speed boat, dijajarin tidak bisa memagari laut," ujar Susi.
Yang bisa memagari laut, menurut Menteri Susi, adalah konsistensi pemerintah untuk menjaga laut. "Kalau kita tidak konsisten, hukum kita bisa dibeli, aparat kita bisa disuap. Izin diperjualbelikan, ya selesai. Semua orang punya uang bisa beli ini negara. Kita harus jaga bersama," katanya.(tempo.co)