Beritaterheboh.com - Sejak saya mulai menulis mengenai sosial politik tahun 2010, saya memahami betul bahwa perubahan di Indonesia hany...
Beritaterheboh.com - Sejak saya mulai menulis mengenai sosial politik tahun 2010, saya memahami betul bahwa perubahan di Indonesia hanyalah mungkin terjadi ketika bangsa ini dipimpin oleh orang yang lurus dan tulus. Tidak ada unsur kepentingan pribadi dan golongan yang lebih besar dibandingkan kepentingan umum dan negara.
Tanpa itu, Indonesia hanya kembali ke masa kelam 32 tahun Orde Baru dan 10 tahun orde pencitraan.
Mengubah sebuah budaya buruk seperti KKN dan juga budaya pungli hanya akan mungkin terjadi saat hadirnya sorang pemimpin yang memberikan teladan. Seperti apa yang menjadi prinsip pendidikan terkenal yang disemboyankan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo. Prinsip yang memiliki makna ketika saya di depan harus menjadi teladan bagi orang yang dipimpin.
Dalam sebuah situasi krisis, dimana negara atau suatu daerah sangat rusak birokrasi pelayanannya, maka seorang pemimpin yang tegas dan menjadi teladan sangat dibutuhkan. Setelah semua berhasil didisiplinkan dan budaya sudah mulai bagus, maka dalam prinsip Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin tidak lagi dominan di depan tetapi di tengah dan bersama-sama melakukan perubahan.
Sayangnya, Jakarta kehilangan momen tersebut. Setelah berhasil memiliki pemimpin yang Ing Ngraso Sung Tulodo dan sebenarnya akan segera masuk dalam kepemimpinan bersama yang menjadi teladan, kini harus menerima nasib sebaliknya. Jakarta kini memiliki pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan. Bayangkan saja dalam hal berpakaian pun tidak bisa menunjukkan ketaatan pada peraturan dan disiplin.
Ya, kita kini bisa melihat kedisiplinan dan etos kerja bersih, transparan, dan profesional (BTP) yang dibangun bertahun-tahun, runtuh hanya dalam hitungan hari. Tiada teladan dan tiada kedisiplinan. Integritas rendah dan bahkan mulai menjadi pemimpin yang ingkar janji.
Yang terbaru yang paling parah. Jika dalam kepemimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), negara tidak akan kalah dan tunduk dengan preman, maka saat ini dalam kepemimpinan Anies-Sandi, negara berkompromi bahkan minta masukan dari para preman. Sejak kapan negara berdiskusi dengan para preman dan menampung keinginan mereka??
Dalam menata keruwetan Ibukota Jakarta, Ahok tidak pernah berkompromi dengan para preman. Bahkan Ahok dengan sangat elegannya menentang dan mengalahkan para preman tersebut. Hal ini dilakukannya saat membongkar Kalijodo dan juga saat membasmi premanisme parkir liar. Ahok pada saat itu bahkan menyebut dirinya kepala preman berseragam.
Ya, Ahok merebut Kalijodo dan juga para Juru Parkir tersebut untuk dikelolanya secara resmi dan mensejahterakan. Berbanding terbalik dengan Anies-Sandi, dalam hal ini Sandiaga, yang malah meminta masukan dari para preman. Bahkan kepala preman disitu, Haji Lulung, pun ikut-ikutan memberikan masukan. Bukan berarti mereka tidak perlu didengar, tetapi seorang pemimpin harus tegas dan punya konsep tanpa kompromi.
Dalam konsep merubah premanisme dan kesemrawutan penatan Tanah Abang, mau tidak mau, suka tidak suka, negara memang harus tegas. Berkompromi dan memikirkan konsep tidak ada yang dirugikan tidak akan pernah berhasil menyelesaikan masalah. Apalagi negara seharusnya tidak boleh berkompromi terhadap premanisme.
Apa jadinya kalau Sandiaga menampung masukan para preman dan berharap mereka nyaman dan tidak merasa dirugikan?? Apa mau jadikan mereka jadi kepala lingkungan?? Bagaimana menentukannya?? Mau terjadi perang antara para preman untuk menetukan siapa yang kelola dan jaga sebuah wilayah di Jakarta??
Premanisme tidak untuk diajak diskusi dan dikompromikan, tetapi harus tegas diberantas. Karena premanisme memberikan suasana yang tidak baik dan kondusif di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sudah mulai terlihat di Tanah Abang. Mulai sudah ada intimidasi, pungli, dan bahkan copet. Apakah Sandiaga akan menyediakan sebuah Tanah Abang dimana mereka akan tidak dirugikan untuk melakukan aksi pencopetan dan intimidasi??
Jakarta yang dulu berusaha diubah oleh Jokowi-Ahok, kini mulai kembali lagi. Jangan harap perubahan yang lebih baik terjadi, karena saat ini keberpihakan sudah berubah. Kalau dulu premanisme tidak diajak diskusi dan diberantas, kini malah dirangkul dan dikompromikan. Lalu daerah apa yang bisa maju dengan premanisme?? Lihat saja contohnya Medan yang semakin semrawut dengan maraknya premanisme.
Apakah Tanah Abang akan berhasil ditata dengan melibatkan premanisme?? Mungkin saja bisa. Tetapi yang pasti, para preman senang, tetapi masyarakat yang tidak akan nyaman karena aksi kriminlitas akan tinggi.
Dan itu adalah dampak yang pasti saat negara kompromi dengan para preman.
Jadi, kalau Sandiaga begitu yakin Tanah Abang bisa ditata dengan baik melibatkan preman, itu semua hanyalah sebuah mimpi di siang bolong. Dasar pemimpi!
Salam Ahok Kepala Preman!
(indovoices.com)
