Beritaterheboh.com - Pihak swasta dikabarkan bakal menangani puluhan ribu pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Provinsi ...
Beritaterheboh.com - Pihak swasta dikabarkan bakal menangani puluhan ribu pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana ini terungkap setelah diskusi pihak perusahaan swasta tersebut dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
PHL itu termasuk pengelolaan pasukan oranye, biru, dan lainnya.
Jika niat Pemprov DKI Jakarta itu benar, nanti 93 ribu PHL itu akan menjadi pegawai alih daya alias outsourcing di lingkungan Pemprov DKI.
Namun, rencana tersebut mendapat tanggapan dari mantan staf khusus mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Melalui akun Twitter @thedufresne, netizen bernama Ismail Al Anshori tersebut menunjukkan seluk beluk pengelolaan pasukan oranye oleh swasta.
"Kembali ke jaman kegelapan..." kicau akun @thedufresne, pada Selasa (21/11/2017).
Terkait kicauan tersebut, seorang netizen dengan akun @qronoz bercuit seperti ini:
"Kalo demi profesionalitas pengelolaan gw setuju sih, asal jangan jadi turun aja gaji PPSU (Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum) karena jadi outsourcing gini," kicau akun @qronoz.
Ismail Al Anshori pun menanggapi.
"Jika diberikan ke pihak ketiga, maka bisa dipastikan tidak efisien. Biaya akan membengkak minimal 21%. 10% overhead+profit, 10% PPN," kicau akun @thedufresne.
Ada pula netizen yang menanyakan, "Kalo pas jaman terang siapa yang kelola mas?"
Akun @thedufresne berkicau, "Swakelola."
Netizen lain menanggapi, "Intinya kan memang tenderkan ke sana tenderkan ke siniiii..."
Akun @thedufresne pun menjawab, "Mark up harga, potong gaji, & pegawai fiktif. Wesbiyasa."
Seorang netizen dengan akun @BianHaura membeberkan 'kepahitan' tenaga kerja OB di zaman mantan Gubernur Fauzi Bowo alias Foke.
"Zaman Foke gw kenal penyalur tenaga kerja OB ke seluruh Kantor Walikota Jakarta. Beneran sadis potongan gaji mereka. Tunggu aja waktunya Mereka bakalan teriak lagi," kicau @BianHaura.
Postingan itu ditanggapi dengan akun @owri8.
"Tim PPSU sudah ada yang menanyakan soal transparansi potongan gaji mereka. Malah disuruh ttd untuk permohonan maaf & tidak kritis di atas selembar kertas dengan meterai," cuit akun @owri8.
Kemudian, postingan itu ditanggapi lagi doleh akun @BianHaura.
"Nah dulu modusnya seperti ini, mereka tanda tangan menerima gaji full 1.5jt atau 1.6jt tapi yg mereka dapat hanya 700-800rban/bulan. Di Tanya potongan untuk apa mereka gak tau," kicau akun @BianHaura.
Berikut komentar netizen lain terkait pengalihan pengelolaan pasukan oranye tersebut:
@rizalarjuna68: Membubarkan yg sdh berjakan sgt baik.. niatnya cm menghilangkan semua jejak kebaikan Ahok..
@milinyit: Ibunya temen gue PPSU, dia bilang pokoknya kalau gaji 600ribu per bulan, cair 3 bln sekali kayak zaman sebelum jkw ahok, dia mau berenti aja. Emang kelurahan ga mampu ya kelola PPSU paling 10-20 orang? Sampe mesti outsource ke swasta. Ck. #JKT58
@tessa_funny: Padahal salah satu kontrak politiknya dengan buruh adalah menghapus outsourcing #tepokjidat
Dikelola outsourcing
PT ISS Indonesia berpotensi menjadi mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ISS dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah berdiskusi agar ISS Indonesia menangani 93.000 pekerja harian lepas (PHL) yang ada di lingkungan Pemprov DKI.
PHL itu termasuk pengelolaan pasukan oranye, biru, dan lainnya. Jika niat Pemprov DKI Jakarta itu benar, maka nanti 93.000 PHL itu akan menjadi pegawai ISS dan bekerja di lingkungan Pemprov DKI sebagai pekerja outsourcing.
Elisa Lumbartoruan, Direktur Utama ISS Indonesia mengungakapkan, kemarin ISS diundang bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Dalam pertemuan yang dilakukan itu ISS dan Pemprov DKI Jakarta baru membicarakan level saling berbagi informasi.
"Belum ada bentuk kerjasama yang definitif, kebersihan dan lingkungan adalah salah satu yang kami diskusikan," ungkap dia kepada KONTAN, Selasa (21/11/2017).
Dalam pertemuan itu, Elisa mengatakan bahwa diskusi itu banyak membicarakan soal masalah ketenagakerjaan terutama untuk pekerja PHL itu. Pemprov DKI saat ini mempekerjakan tenaga kerja harian lepas sebanyak 93.000 orang.
"Salah satu pengalaman ISS yang kami diskusikan adalah pengelolaan SDM dari tenaga kerja informal ke tenaga kerja formal," ujar dia.
Asal tahu saja, ISS saat ini mempekerjakan lebih dari 60.000 tenaga kerja formal, dan lebih dari setengahnya ada di Jabodetabek.
Kata Elisa, jika nanti ISS akhirnya mendapatkan proyek ini, maka pekerja yang ada sekarang tidak akan diganti.
"Selama ini yang kami lakukan di ISS umumnya kami menyerap SDM yang sebelumnya sudah berkerja di area yang kami kelola, namun akan dilakukan pelatihan dan memperkenalkan cara kerja baru," imbuh Elisa.(tribunnews.com)