Beritaterheboh.com - Teman saya punya Toko di Tanah Abang. Satu kios dia beli hampir Rp, 1 miliar rupiah. Apakah itu didapatnya deng...
Beritaterheboh.com - Teman saya punya Toko di Tanah Abang. Satu kios dia beli hampir Rp, 1 miliar rupiah. Apakah itu didapatnya dengan mudah ? Tidak!
Awalnya karena dia tidak punya pendidikan tinggi, hanya tamatan SMU, keluarganya juga miskin, dia memulai hidupnya sebagai tukang jahit konveksi. Dia dapat bayaran satu kodi hanya Rp 15.000 atau satu potong di bayar hanya Rp. 500. itu tahun 1990. Profesi itu ditekuninya dengan sabar. Setiap dapat upah bulanan dia *tabung* sebagian dan karena itu dia harus hidup sangat prihatin. Rumah ngontrak hanya satu kamar. Setelah dua tahun, dia dapat membeli mesin jahit dua unit. Dari mesin jahit itu dia memperkerjakan satu orang untuk membantunya. Kalau tadi dia sebagai buruh tapi sekarang dia sebagai penjual jasa. Dia menerima jasa jahitan dari pengusaha konveksi. Sampai lima tahun dia sudah punya mesin jahit 40 unit.
Kalau tadi dia hanya menjual jasa, maka selanjutnya dia menjadi pengusaha konveksi dengan menjual pakaian kodian ke toko yang ada di tanah Abang. Bahan tekstil dia dapat dari grosir di Tanah Abang dengan cara membayar mundur selama 3 bulan. Untuk sampai dapat *kepercayaan* seperti itu tidak mudah. Butuh waktu lama sampai dia percaya. Dari semua proses itu, obsesinya adalah dia ingin punya kios sendiri di Pasar Tanah Abang.
Setiap laba dia tabung dengan menekan selera. Sampai akhirnya dia bisa membeli kios di Tanah Qbang seharga Rp 1 miliar rupiah. Kini dia punya empat kios di tanah Abang dan juga konveksi dengan memperkerjakan 50 orang.
Kalau sampai dia punya kios di Tanah Abang dengan standar modern dan aman, serta formal maka itu tidak didapat dengan mudah. Lewat proses kerja keras dan hemat bertahun tahun. Dari itu dia berhak mendapatkan *keadilan* berupa tempat usaha yang formal dari pemerintah.
Begitulah seharusnya keadilan sosial itu ditegakan. Dia yang tadinya miskin tidak pernah terjangkau langsung tangan pemerintah. Tapi sistem memungkinkan dia mampu meraih keadilan itu.
Caranya?
Pemerintah hanya memberikan kanal dimana barang tersedia dan pasar tersedia. Selanjutnya tugas dia mendapatkannya untuk berkembang karena waktu.
Tentu tidak semua orang seperti dia mendapatkan keadilan , tapi itu bukan berarti pemerintah tidak adil bagi yang lain. Itu karena yang lainnya memang *tidak menginginkan keadilan bagi dirinya dengan cara berlelah*.
Mereka menginginkan Too good To be true, dengan *menyerobot tanah negara* untuk dagang kaki lima.
Dengan cara itu, maka justru merekalah yang *menciptakan* ketidak adilan itu. Mengapa ? karena orang lain berlelah dan berkorban dengan waktu lama untuk dapat akses dagang di Tanah Abang, sementara mereka dengan hanya membayar ala kadarnya dapat akses dengan merampas lahan negara. Dan anehnya cara cara ini didukung oleh kekuatan informal seperti preman, dan lambat laun laun dilegitimasi oleh pejabat tingkat kelurahan, dan kini gubernur melegitimasinya. Maka sistem pun runtuh. Negara jadi belantara.
Di China hampir tidak ada pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan apalagi jalan raya untuk berdagang. Walau penduduk China lebih dari 1 miliar orang namun *negara hadir* memastikan keadilan itu tegak. Pemda menyediakan kios dan peluang pasar dengan aturan yang memungkinkan terjadinya kosentrasi orang ke pasar tersebut. Tapi untuk mendapatkannya tidak dengan mudah. Setiap orang di paksa berkompetisi untuk bisa berhak atas fasilitas yang disediakan pemda, Artinya mereka harus kerja keras dan berproses dari kecil menjadi besar. Disinilah peran negara untuk memastikan pertumbuhan itu terjadi by natural atau bahasa romantisinya adalah sunatullah.
Salah satu teman pejabat China berkata kepada saya : “ Kalau sampai orang begitu mudahnya menguasai lahan negara seperti jalan raya untuk berdagang dengan alasan keadilan, maka sebetulnya mereka merampas keadilan bagi orang lain. Jalan itu dibiayai oleh pembayar pajak. Untuk bisa bayar pajak maka harus untung.
Untuk untung maka harus hemat. Bayangkan , bagaimana negara bisa punya muka kepada pembayar pajak bila ada orang tidak pernah bayar pajak, tidak mau kerja keras, lantas berhak atas jalan raya yang justru dibayar dari keringat orang yang bayar pajak. Kami komunis tapi tidak mengakui sama rata sama rasa. Itu masa lalu China. Kini "hina punya prinsip keadilan sosial bukan keadilan populis(!)".
Apa yang dilakukan Gubernur DKI atas penataan kawasan Tanah Abang, maka itu menunjukan dia tidak punya konsep negarawan untuk menyelesaikan akar masalah keadilan.
Dia sengaja *meracuni* mental orang jakarta jadi pemalas dan lemah berkompetisi dengan kebijakan populis, yang merugikan rasa keadilan bagi pengguna jalan yang dirampas oleh PKL. Padahal dia pegang anggaran diatas Rp. 70 triliun. Padahal untuk membangun pasar modern bagi PKL itu tidak sebesar anggaran biaya operasional dan staf pribadinya...Tapi memang pemimpin populis tidak butuh negarawan tapi gerombolan, termasuk gerombolan preman...
Sumber : DDB
