Beritaterheboh.com - Brigjen Pol Siswandi merasa kecewa dengan DPD PKS Kota Cirebon. Dia merasa langkahnya untuk maju di Pilwalkot Cirebo...
Beritaterheboh.com - Brigjen Pol Siswandi merasa kecewa dengan DPD PKS Kota Cirebon. Dia merasa langkahnya untuk maju di Pilwalkot Cirebon 2018 dijegal PKS.
Petinggi polri yeng pernah menjabat di BNN itu berencana akan melayangkan gugatan untuk PKS.
"Langkah konkretnya saya serahkan kepada tim advokasi kami. Tentunya kita akan gugat," ucapnya saat ditemui di kantor DPD PAN Kota Cirebon di Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu (13/1/2018).
Siswandi mengatakan untuk menggugat melalui partai, perlu berkoordinasi dengan DPW dan DPP. Namun, dirinya mengaku hanya memiliki waktu yang singkat, yakni tiga hari. Selain gugatan melalui partai, ia juga berencana akan mengambil upaya hukum.
"Harus ada surat kuasa dulu dari partai, waktunya hanya tiga hari. Tim advokasi kami juga akan mengambil langkah hukum, kita bisa arahkan ke PTUN. Kan bisa panjang," katanya.
Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS di detik-detik akhir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, timnya enggan memenuhi permintaan tersebut. Mahar yang dimaksud di sini adalah permintaan uang agar rekomendasi parpol keluar untuk seorang calon kepala daerah.
"Padahal rekomendasi dari PAN dan Gerindra itu tanpa mahar. Saat itu (jelang penutupan), pembicaraannya mengarah ke mahar terus. Hingga menyebut nominal maharnya, bahkan terus naik hingga lima kali lipat," kata Siswandi saat ditemui di Sekretariat DPD PAN Kota Cirebon di Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu (13/1/2018).
Petinggi polri yang sempat menjabat di BNN itu enggan menyebut nominal mahar yang diminta PKS. Pasalnya, sambung dia, yang langsung dimintai mahar oleh pihak PKS adalah timnya.
"Waktu itu saya lagi di kereta menuju Kota Cirebon. Tim saya yang ke kantor PKS. Tim tahu soal angka, intinya sampai miliaran," ucapnya.
Tawar menawar soal mahar politik menurutnya tidak sejalan dengan Koalisi Umat, koalisi yang dibentuk oleh partai-partai Islam. "Saya sudah minta agar persoalan mahar ini tidak ada di koalisi ini," katanya.
Siswandi mengatakan permintaan mahar itu muncul sekitar pukul 20.30 WIB jelang penutupan pendaftaran. Ia menuding hal tersebut hanyalah siasat PKS untuk menjagalnya.
"Ada oknum dari PKS yang minta mahar saat itu. Katanya rekomendasinya masih di Jakarta, untuk bisa dijemput harus bayar mahar. Padahal itu sudah mau penutupan, mana bisa diantar ke Cirebon dengan waktu yang mepet," ucap Siswandi.
Kendati tak mendapatkan rekomendasi, Siswan-Euis tetap mendaftar ke KPU Kota Cirebon, diantar PAN dan Gerindra. Pasangan tersebut ditolak karena tak memenuhi persyaratan, yakni syarat minimal jumlah dukungan dari kursi yang ada di DPRD. Pasalnya, PKS memilih menarik dukungan untuk Siswandi-Euis.
Sebelumnya, Siswandi menuturkan PKS enggan mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis di Pilwalkot Cirebon 2018, padahal sudah ada komitmen koalisi dengan Gerindra dan PAN. Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS di detik-detik akhir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, timnya enggan memberikan mahar politik.
Siswandi awalnya diusung oleh 'Koalisi Umat' yang digawangi Gerindra, PAN, dan PKS. 'Koalisi Umat' di Kota Cirebon pecah, karena, kata Siswandi, permintaan mahar ini.
Di tempat yang sama, Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani juga mengaku kecewa atas sikap PKS. Partai sedang melakukan pemeriksaan terhadap kejadian tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso tak ada di kantornya saat detikcom mencoba menemui Karso di sekretariat DPD PKS Kota Cirebon yang berada di Jalan Kalitanjung. Saat dihubungi melalui telepon seluler, nomor Karso pun tak aktif. (detik.com)
