Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/8/2017). KPK melakukan pemeriksaan lanju...
Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/8/2017). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Yudi Widiana terkait proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). TRIBUNNEWS/HERUDIN
Beritaterheboh.com - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana. Jaksa meyakini legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKSI) itu menerima suap Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng terkait proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Widiana berupa pidana penjara selama sepuluh tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata JPU KPK Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2).
JPU juga mengajukan tuntutan hukuman berupa denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut pencabutan hak politik Yudi Widiana selama lima tahun setelah menjalani pidana penjara.
"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Yudi Widiana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," sebut JPU.
JPU dalam pertimbangannya juga menguraikan hal-hal yang memberatkan tuntutan hukuman untuk Yudi. Antara lain karena sebagai anggota DPR tidak mendukung pemberantasan korupsi, mencederai masyarakat dengan menyalahgunakan kewenangan, serta tidak berterus terang.
Namun, JPU juga punya pertimbangan untuk meringankan tuntutan hukuman. Antara lain karena Yudi belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama di persidangan.
Pada perkara ini, jaksa meyakini Yudi terbukti secara sah menerima uang suap Rp 11 miliar dari Aseng. JPU menjerat Yudi degan Pasal 12 huruf b UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan melanggar pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHPidana.(rdw/JPC)/JPNN.com)
Terdakwa Kasus Suap Gunakan Istilah Imam Al Azhar untuk Kementerian PUPR
Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia menyatakan ada istilah tertentu yang digunakan sesama anggota Komisi V DPR dalam berkomunikasi.
Hal itu diungkapkan Yudi yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Dua istilah yang sering terlontar ialah imam Al Azhar memaksudkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta istilah Kuningan dan Rasuna Said untuk memaksudkan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).
"Istilah itu memang sering beredar di Komisi V DPR," ucap Yudi.
Diduga, istilah imam Al Azhar digunakan karena kantor Kementerian PUPR berada dekat Masjid Al Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Diketahui, istilah-istilah tersebut terungkap saat jaksa menanyakan alasan Yudi yang sering menggunakan istilah-istilah tertentu saat komunikasi dengan orang dekatnya, Muhammad Kurniawan. Hal itu juga diketahui dari bukti sadapan telepon yang dimiliki oleh KPK.
Yudi Widiana dalam kasus ini didakwa menerima suap lebih dari Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.
Suap tersebut terkait dengan usulan proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Yudi Widiana didakwa bersama-sama dengan Muhammad Kurniawan Eka Nugraha menerima hadiah uang total Rp 6,5 miliar dan 214.300 Dolar Amerika Serikat dan 140.000 Dolar Amerika Serikat dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kong Seng alias Seng.
Uang itu diterima Yudi Widiana Adia karena telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara sebagai usulan program aspirasi selaku anggota Komisi V.
Proyek tersebut adalah Pelebaran Jalan Kobisonta-Banggoi, Pelebaran Jalan Bula-Banggoi, Pelebaran Jalan-Bula-Waru-Bandara serta Pembangunan Jalan Pasahari-Kobisonta.(Tribunnews.com)
