Beritaterheboh.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan mengungkapkan kebijakannya dalam mengurangi banjir di Ibu Kota. ...
Beritaterheboh.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan mengungkapkan kebijakannya dalam mengurangi banjir di Ibu Kota.
Ketika ditanya apakah akan melanjutkan program normalisasi untuk meminimalisasi banjir, Anies menyebut naturalisasi.
"Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).
Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies mengatakan enggan bicara soal solusi besar dulu. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus menangani warga yang kebanjiran.
Normalisasi sendiri merupakan program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang gencar dilakukan pada era kepemimpinan sebelumnya.
Seiring dengan banjir kiriman yang menimpa Jakarta bulan ini, Anies dan Sandiaga diingatkan kembali mengenai program itu.
Saat ditanya, Anies masih enggan mengungkapkan rencananya detail. Hanya saja, Anies tidak menggunakan istilah normalisasi, melainkan naturalisasi sebagai program mengurangi banjir.
Belum diketahui apakah konsep naturalisasi yang disampaikan Anies sama dengan normalisasi sungai.
Normalisasi "bersyarat"
Berbeda dengan Anies, Sandiaga tetap menggunakan istilah normalisasi sungai. Sandiaga membenarkan pemerintah akan tetap melanjutkan program itu.
Namun, normalisasi yang disampaikan Sandiaga terkesan bersyarat.
Dalam hal ini, tugas Pemprov DKI adalah membantu BBWSCC membebaskan lahan.
Pembebasan lahan diprioritaskan di tempat yang akan dinormalisasi BBWSCC. Hal itu membuat pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI menjadi lebih efektif.
Kini, kata Sandiaga, normalisasi dan pembebasan lahannya dikerjakan sesuai keinginan warga.
Sandiaga ingin menyesuaikan program itu dengan kesiapan warga. Jika warga sudah siap dipindah, maka Pemprov DKI baru akan melakukan pembebasan lahan.
"Ya, akan ada (normalisasi) di tempat tertentu tergantung antisipasi dan keinginan dari masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, ada beberapa warga yang sudah bersedia direlokasi, asalkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dengan rumah mereka sebelumnya.
"Tidak terlalu jauh dari ekosistem mereka sekarang yaitu pendidikan, sosial, ekonominya, mereka bisa mendukung program penataan yang dilakukan pemerintah," kata Sandiaga.
Ia juga akan mengajak warga yang dipindahkan untuk melihat rusun mereka terlebih dahulu, setidaknya melihat maket rusun yang akan mereka tempati.
Sandiaga ingin muncul proses touch and feel yang membuat warga bersedia direlokasi.
Normalisasi Sungai Ciliwung sudah dimulai pada kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Banjir besar 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi sungai tersebut.
Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga pintu air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.
Hingga 2017, titik yang baru dikerjakan adalah Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo.(kompas.com)
Solusi banjir ala Anies Baswedan
Solusi banjir ala Sandiaga Uno .
Ketika ditanya apakah akan melanjutkan program normalisasi untuk meminimalisasi banjir, Anies menyebut naturalisasi.
"Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).
Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies mengatakan enggan bicara soal solusi besar dulu. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus menangani warga yang kebanjiran.
Normalisasi sendiri merupakan program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang gencar dilakukan pada era kepemimpinan sebelumnya.
Seiring dengan banjir kiriman yang menimpa Jakarta bulan ini, Anies dan Sandiaga diingatkan kembali mengenai program itu.
Saat ditanya, Anies masih enggan mengungkapkan rencananya detail. Hanya saja, Anies tidak menggunakan istilah normalisasi, melainkan naturalisasi sebagai program mengurangi banjir.
Belum diketahui apakah konsep naturalisasi yang disampaikan Anies sama dengan normalisasi sungai.
Normalisasi "bersyarat"
Berbeda dengan Anies, Sandiaga tetap menggunakan istilah normalisasi sungai. Sandiaga membenarkan pemerintah akan tetap melanjutkan program itu.
Namun, normalisasi yang disampaikan Sandiaga terkesan bersyarat.
Dalam hal ini, tugas Pemprov DKI adalah membantu BBWSCC membebaskan lahan.
Pembebasan lahan diprioritaskan di tempat yang akan dinormalisasi BBWSCC. Hal itu membuat pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI menjadi lebih efektif.
Kini, kata Sandiaga, normalisasi dan pembebasan lahannya dikerjakan sesuai keinginan warga.
Sandiaga ingin menyesuaikan program itu dengan kesiapan warga. Jika warga sudah siap dipindah, maka Pemprov DKI baru akan melakukan pembebasan lahan.
"Ya, akan ada (normalisasi) di tempat tertentu tergantung antisipasi dan keinginan dari masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, ada beberapa warga yang sudah bersedia direlokasi, asalkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dengan rumah mereka sebelumnya.
"Tidak terlalu jauh dari ekosistem mereka sekarang yaitu pendidikan, sosial, ekonominya, mereka bisa mendukung program penataan yang dilakukan pemerintah," kata Sandiaga.
Ia juga akan mengajak warga yang dipindahkan untuk melihat rusun mereka terlebih dahulu, setidaknya melihat maket rusun yang akan mereka tempati.
Sandiaga ingin muncul proses touch and feel yang membuat warga bersedia direlokasi.
Normalisasi Sungai Ciliwung sudah dimulai pada kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Banjir besar 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi sungai tersebut.
Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga pintu air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.
Hingga 2017, titik yang baru dikerjakan adalah Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo.(kompas.com)
Solusi banjir ala Anies Baswedan
Solusi banjir ala Sandiaga Uno .
. .Yang penting beda..gusur jadi pemindahan, susun jadi lapis, Normalisasi jadi naturalisasi...wkwkwk..PhD ilmu putar putar kata...— Budiman Anwar (@budiman_anwar) 7 Februari 2018
. .Air yg dr Bogor Itukan air Bogor... Nahh pas masuk wilayah Jakarta..berarti dia air pendtg dong..Ya jdy hrs di Naturalisasi.. Biar jd air Jakarta.. setlh jd air Jakarta.. Br dikasih arahan mau digeser apa dimasukkan ke dlm tanah...hayoo.. Kalau msh ngeyel.. Br dipompa ke laut...— 🐷Jia♻Yu🐷 (@Chan_Ricka) 7 Februari 2018
. .Paling nanti dijawab— ayahwildan&azka (@azka_wildan) 7 Februari 2018
Saat ini kami, saya @aniesbaswedan dan pak @sandiuno sedang fokus mencari waktu yang tepat untuk mengajak dialog air agar kedepan mereka bisa kita #naturalisasi
. .keliyan yg bego dan dongo.— Radikalem (@RachmanAz555) 7 Februari 2018
sungai itu alam, alam itu sudah punya hukum sendiri, hukum alam.
Makanya naturalisasi sungai adalah jawaban yang tepat.
Yg susah adalah menjelaskan arti naturalisasi kepada cebong dongo...
. .Kayak pemaen bola dong pak.— VIDIE YALL (@VidieYall) 7 Februari 2018
Air dari Bogor kita natularisasi hingga jadi identitas air Jkt.
The Power of Words— Sarah Yes SARA NO (@andinusa3161) 7 Februari 2018
Kekuatan Kata - Kata
Maju terus pak Anies
Nyapres aja sekalian
Biar Vicky Prasetyo juga bisa jd menteri Kabinet Kata Kata