Beritaterheboh.com - Siapa yang Tanggung Bunga KPR Rumah DP 0 Rupiah? Pemprov Belum Punya Jawaban Dalam skema Fasilitas Likuidit...
Beritaterheboh.com -
Siapa yang Tanggung Bunga KPR Rumah DP 0 Rupiah? Pemprov Belum Punya Jawaban
Dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bunga KPR yang dibebankan kepada pembeli rumah hanya 5 persen. Skema ini digunakan dalam program rumah DP 0 rupiah.
Namun, siapa yang akan menanggung jika bunga yang diberi bank lebih dari 5 persen?
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan belum bisa memastikan Pemprov DKI akan menanggung bunga cicilan KPR itu.
"Pedomannya FLPP saja, yaitu 5 persen. Kalau (bunga) lewat 5 persen, saya enggak bilang akan subsidi, ya. Saya belum berani statement ada subsidi atau tidak kalau lebih dari 5 persen," ujar Agustino di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/3/2018).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati mengatakan, masalah bunga KPR masih digodok tim program tersebut. Nantinya akan diatur dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Kalau di FLPP betul (bunga KPR) 5 persen. Kalau di Jakarta seperti apa? Itu lagi digodok tim Pak Agustino," ujar Tuti.
Pemprov DKI Jakarta belum tentu memberikan subsidi bunga KPR rumah DP 0 rupiah. Selain itu, Tuti mengatakan, Pemprov DKI juga tidak memberi subsidi uang muka. Pemprov DKI Jakarta hanya menalangi uang muka tersebut yang akan dibayar kembali oleh pembeli melalui cicilan mereka.
"Jadi, bukan diberi cuma-cuma dan bukan hibah. Pemprov DKI menyediakan fasilitas agar para target DP 0 rupiah ini apabila skemanya di awal diperlukan DP, dia enggak cari sendiri, (tetapi) ditalangi," kata Tuti.(kompas.com)
Pemprov DKI Hanya Talangi Uang Muka Rumah DP Rp 0, Bukan Beri Subsidi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan subsidi untuk warga yang membeli rumah lewat program DP Rp 0. Uang muka rumah tersebut hanya ditalangi Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu.
"Jadi bukan diberi cuma-cuma dan juga bukan hibah. Pemprov DKI menyediakan fasilitas agar para target DP Rp 0 ini apabila skemanya di awal diperlukan DP, dia enggak cari sendiri, (tetapi) ditalangi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (14/3/2018).
Tuti mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menalangi uang muka dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pembayaran uang muka itu nanti masuk ke dalam skema cicilan pembeli rumah DP Rp 0.
Meski demikian, uang muka tidak harus selalu ditalangi Pemprov DKI Jakarta. Pihak bank juga bisa memberikan talangan DP itu.
Tuti mengatakan anggaran untuk talangan DP itu sebenarnya juga belum akan dianggarkan pada APBD-Perubahan DKI 2018. Sebab pembangunan rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa juga belum akan selesai dibangun tahun ini.
"Namun jika dibutuhkan kami akan alokasikan," kata Tuti.
Skema yang digunakan untuk merealisasikan program itu adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah. Pengembang bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut, di mana suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan. Suku bunganya 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.(kompas.com)
