Beritaterheboh.com - Di tengah ramainya polemik tingginya gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), beredar foto Presiden k...
Beritaterheboh.com - Di tengah ramainya polemik tingginya gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), beredar foto Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenakan kaos dengan hastag #JanganDiam.
Hastag #JanganDiam seolah-olah mewakili suara rakyat yang menolak gaji pejabat BPIP sebesar Rp100 juta per bulan. Bahkan, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri digaji Rp112 juta per bulan.
Entah disengaja atau hanya kebetulan, hastag #JanganDiam mendadak ramai ketika gaji pejabat BPIP dipersoalkan banyak pihak.
Peraturan Presiden (Perpres) 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei lalu.
Sementara SBY mengenakan kaos #JanganDiam ketika menonton laga final Piala Liga Champions antara Liverpool vs Real Madrid pada Minggu, 27 Mei 2018. Kaos #JangamDiam digunakan SBY hanya empat hari setelah Perpres 42/2018 diteken Jokowi.
SBY menggunakan kaos hitam lengan panjang bertuliskan hastag #JangamDiam di belakang. Sedangkan di depan bertuliskan “do something. Jika yang baik diam yang jahat menang.”
Bukan hanya SBY yang mengenakan kaos berhastag #JanganDiam. Istrinya, Ani Yudhoyono juga mengenakan kaos serupa. Bedanya cuma warna tulisan di depan kaos. Kaos SBY berwarna kuning, sedangkan Ani Yudhoyono warna putih.
Hingga kini SBY belum memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan dari hastag #JangamDiam. Namun, sejumlah netizen menduga jika hastag itu muncul lantaran SBY selalu disudutkan oleh Pemerintahan Jokowi. SBY selalu jadi kambing hitam atas kinerja buruk pemerintah saat ini.
“Hasil diklaim, disalah-salahin, dibilang “10 tahun ngapain aja”, dibilang banyak yang mangkrak, #JanganDiam,” cuit akun @kapri124.
Namun ada pula warganet yang mengaitkan hastag tersebut dengan polemik tingginya gaji BPIP hingga mencapai Rp100 juta per bulan.
“#JanganDiam Suarakan rasa keadilan untuk rakyat jelata yg masih hidup di bawah garis kemiskinan. Realita masih ada yg makan nasi hanya dg garam?
Jangan tutup mata dg gaji diatas 100 juta, puluhan juta? Ulurkan kasih jabat erat tangan2 kecil rakyat jelata,” cuit @bambangyudhisti, Senin (28/5).
Penjelasan Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan pimpinan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) tidak seluruhnya merupakan gaji.
Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.
"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018).
"Sisanya dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," tambah dia.
Namun, transportasi yang dimaksud tidak termasuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri. "Kan ada transport untuk kegiatan mereka tiap hari ke kantor. Namun, kalau mereka pergi ke luar kota itu ada sendiri," ujarnya. Selain itu, masih ada juga asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang masing-masing besarannya Rp 5 juta. Menurut Sri Mulyani, skema hak keuangan seperti ini sama saja dengan pimpinan kementerian dan lembaga lain.
pojoksatu.id/kompas.com