Beritaterheboh.com - BADAN Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI dinilai terlalu banyak bermain sulap di proyek-proyek menyangk...
Beritaterheboh.com - BADAN Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI dinilai terlalu banyak bermain sulap di proyek-proyek menyangkut sekolah.
Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, menilai ada 3 lelang proyek menyangkut sekolah dimana BPPBJ DKI.
2 lelang proyek sudah selesai, dan 1 proyek lainnya sedang proses sulap.
Pertama, kata Tom, lelang Rehab berat 119 sekolah yang dimenangkan PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI) pada tahun 2017 patut diduga hasil sulap.
Seharusnya PT MKI tak menang apabila BPPBJ tak bermain sulap dengan menggagalkan perusahaan yang memiliki harga penawaran lebih rendah dari PT MKI.
"Waktu lelang rehab berat sekolah itu PT MKI kasih harga penawaran Rp 180 milliar, tapi ada PT Amarta Karya yang menawar lebih rendah, yakni Rp 172 milliar," ujar Tom.
Tapi, kata Tom, BPPBJ DKI mendadak menggugurkan PT Amarta Karya dalam tahap evaluasi administrasi. Alasannya PT Amarta Karya memalsukan dokumen.
PT Amarta Karya kemudian tak diusulkan sebagai pemenang, dan hanya PT MKI saja yang diusulkan, lalu menang.
"Apa bukan sulap itu namanya. Angka Rp 172 milliar itu masih normal penawarannya. Tak perlu dicek kewajaran harganya karena belum 80 persen dibawah nilai pagu kontrak. Harusnya PT Amarta Karya yang menang kalau tak digugurkan," kata Tom.
Kedua, kata Tom, gagalnya lelang mebel sekolah baru-baru ini juga diduga hasil sulap.
Seharusnya BPPBJ DKI dapat menetapkan pemenang lelang di proyek lelang mebel sekolah itu.
Dan ketiga, kata Tom, lelang proyek Rehab total sekolah tahun 2018 kini sedang proses sulap.
Indikasinya BPPBJ DKI memundurkan jadwal penetapan pemenang lelang Rehab total sekolah tahun 2018 dari yang seharusnya.
Semestinya pemenang lelang ditetapkan pada 25 Mei 2018, tetapi mendadak diundur jadi tanggal 7 Juni 2018.
Tom yakin BPPBJ DKI sedang bermain sulap karena pemunduran jadwal terjadi usai PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI) dianggap bermasalah dalam lelang Rehab total sekolah 2018.
Masalah terjadi setelah Dinas Pendidikan DKI mengeluarkan surat penolakan apabila BPPBJ DKI mengusulkan PT MKI sebagai pemenang lelang Rehab total sekolah 2018.
Surat penolakan itu didasarkan laporan para PPK yang menyatakan hasil kerja PT MKI di proyek sebelumnya tak baik, dan dikeluarkan pada 21 Mei 2018, atau 4 hari sebelum jadwal penetapan pemenang yang seharusnya.
Proyek sebelumnya yang dianggap tak dikerjakan dengan baik adalah proyek Rehab berat sekolah 2017.
Usai pembayaran baru diketahui banyak pekerjaan PT MKI tak sesuai dengan dokumen kontrak di proyek Rehab berat sekolah 2017.
"Lihat saja nanti PT MKI pasti diusulkan jadi pemenang di paket 2 atau paket 3 proyek Rehab total sekolah 2018. Sudah banyak yang baca kok arahnya BPPBJ DKI mau kemana di proyek ini," kata Tom.
Menurut Tom, gaya-gaya BPPBJ DKI bermain sulap harus dihentikan.
"Yang seperti ini benar-benar bikin kacau Jakarta," kata Tom yang juga anggota presidium relawan Anies-Sandi saat Pilgub DKI 2017 lalu.
Menurut Tom, Anies harus merombak BPPBJ DKI agar gaya sulap itu lenyap.
"Kepala BPPBJ DKI harus dicopot karena gagal mengawasi anak buahnya yang main sulap. Lalu ketua Pokja Tertentunya itu harus dibuang dari BPPBJ DKI karena aksi sulap di proyek sekolah terjadi di pokja tertentu," ujar Tom.
"Pejabat-pejabat seperti ini punya potensi merusak kinerja Anies-Sandi. Lelang gagal dengan cara misterius, dan memenangkan pihak yang tak layak itu akan berpengaruh ke serapan anggaran," lanjut Tom.
Kerusakan yang diperlihatkan pun kini sudah jelas.
Akibat memenangkan PT MKI di proyek Rehab berat sekolah 2017, hasil pekerjaan proyek banyak tak sesuai dengan anggaran di dokumen kontrak.
Belum lagi Polda Metro Jaya kini ikut menyelidiki hasil pekerjaan di proyek Rehab berat sekolah 2017.
Sedangkan gagalnya lelang mebel membuat pengadaan mebel baru untuk sekolah tertunda.
Bahkan diperkirakan tak akan tersedia sampai tahun ajaran baru.
Kemudian mundurnya jadwal penetapan pemenang lelang Rehah total sekolah 2018 juga dipastikan bakal memundurkan jadwal kerja kontraktor.
Akhirnya proyek itu juga terancam terlambat rampung. Sebab kontraktor hanya punya waktu 6 bulan membangun, padahal mesti didahului merobohkan bangunan lama sekolah yang makan waktu.
"Lihat, rugi kan Jakarta. Anies-Sandi kan jadi rugi gara-gara sulap-sulap begini. Saran saya ke Pak Anies-Sandi, buang saja pejabat model begini," ujar Tom.
"Kalau Anies tidak bertindak tegas, tidak tertutup kemungkinan Anies akan tersandung dengan kasus PT MKI. Apalagi saat ini jadi sorotan penegak hukum. Pokja tertentu BPPBJ DKI berani melawan aturan alias main sulap, dan mengabaikan kebijakan Gubernur tentu ada yang back up. Anies mesti waspada ini. Anies-Sandi bisa digerogoti kalau yang seperti ini didiamkan," kata Tom.
Ketua Pokja Tertentu BPPBJ DKI, Firman, belum dapat dimintai tanggapannya soal disebut bermain sulap di beberapa lelang proyek menyangkut sekolah.
Sulap di Lelang Mebel
Sementara itu, soal trik sulap BPPBJ DKI yang terjadi di proyek lelang mebel sekolah, memiliki penjelasan seperti ini sampai disebut sulap.
Ketika itu BPPBJ DKI mendadak menggagalkan lelang dengan cara yang dinilai banyak pihak amat janggal.
Padahal lelang mebel sekolah senilai Rp 87 milliar di Pemprov DKI semestinya tak perlu diulang apabila BPPBJ DKI tak main sulap.
Berdasarkan sumber dan data yang didapat Warta Kota, lelang ulang tak diperlukan apabila BPPBJ DKI tak melakukan sederet aksi janggal itu.
Kejanggalan tindakan BPPBJ DKI dijelaskan Dalam dokumen berjudul 'Kronologis gagal lelang pengadaan meja dan kursi siswa untuk sekolah di Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018'.
Dokumen itu dibuat Dinas Pendidikan DKI dan terlihat terdapat perbedaan pendapat antara BPPBJ DKI dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Disdik DKI.
Di poin ke-10 dalam dokumen tersebut, disebut terdapat 6 perusahaan mengirimkan dokumen penawaran dalam lelang.
Ke-6 perusahaan itu adalah PT Annex Unique Indonesia, PT Karya Mentari Seraya, PT Elite Permai Metal Works, PT Tjakrindo Mas, PT Panca Harapan, dan PT Araputra Fortuna Perkasa.
Masih dalam dokumen itu, Pokja tertentu BPPBJ DKI menyebut seluruh peserta memenuhi syarat di evaluasi tahap administrasi dan koreksi harga.
Tapi pada saat evaluasi teknis, dokumen tersebut memperlihatkan bukti Pokja BPPBJ menilai tidak ada satu pun penawaran peserta yang memenuhi persyaratan.
Bahkan Pokja BPPBJ menghilangkan 1 persyaratan terkait sertifikasi FSC.
FSC merupakan sertikat produk mutu kayu yang menjelaskan kayu yang dipakai adalah produk dari hutan produksi dan ramah lingkungan.
Pokja BPPBJ justru menghilangkan syarat FSC dengan alasan hanya ada 1 perusahaan yang memiliki FSC.
Dan Pokja menganggap FSC hanya harus dimiliki apabila industri kayu indonesia mengekspor kayu ke luar negeri.
Sehingga Pokja menganggap sertifikat FSC tak dibutuhkan dalam lelang mebel sekolah di Jakarta.
Pokja BPPBJ akhirnya menulis pelelangan langsung gagal apabila tak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran sesuai Pasal 83 ayat 1 huruf d Perpres 54 tahun 2010.
Tapi sebenarnya pejabat pembuat komitmen (PPK) Disdik DKI berbeda pendapat dengan pokja BPPBJ.
Disdik DKI berpendapat sebenarnya ada 1 peserta yang memasukkan penawaran lalu lulus administrasi dan teknis.
Peserta itu adalah PT Araputra Fortuna Perkasa (PT Araputra), tetapi kemudian digagalkan dengan alasan kualifikasi.
Ada 2 Alasan Pokja BPPBJ menggagalkan PT Araputra yang diterangkan dalam dokumen buatan Disdik DKI itu.
Pertama, Ijin usaha industri (IUI) yang disampaikan kualifikasinya industri kecil. Padahal yang dipersyaratkan adalah kualifikasi non-kecil.
Kedua, PT Araputra tidak menyampaikan berita acara serah terima (BAST). BAST adalah bukti PT Araputra pernah melakukan pekerjaan serupa dengan pihak lain sampai tuntas.
Dalam dokumen itu, Disdik DKI memberi catatan bahwa pokja BPPBJ hanya memberikan berita acara hasil pelelangan tanpa dilampirkan upload dokumen lelang.
Akibatnya PPK Disdik DKI tak dapat mengklarifikasi ulang hasil evaluasi Pokja BPPBJ DKI.
Dalam dokumen itu, Disdik DKI beranggapan pokja BPPBJ salah menerapkan aturan terkait IUI yang mengacu peraturan kementerian perindustrian RI nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri.
Aturan itu tak perlu diterapkan karena seharusnya yang diacu adalah UU tentang UKM, bukan IUI yang diatur dalam peraturan menteri tersebut.
Hal itu sesuai ketentuan di pasal 1 poin 34 Perpres 54 tahun 2010 yang berbunyi 'usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah'.
Dalam Pasal 6 UU no 20/2008 tentang UKM disebut usaha menengah memiliki kekayaan bersih miniman Rp 500 juta Atau omset lebih dari 2,5 M setahun.
Sumber Warta Kota menyebut PT Araputra asetnya Rp 700 juta, dan omsetnya Rp 93 milliar dalam setahun.
Artinya PT Araputra masuk kualifikasi non kecil sesuai UU no 20/2008.
Terkait gagalnya PT Araputra dengan alasan tak menyerahkan BAST, Disdik DKI berpandangan PT Araputra memiliki dokumen lain berupa Forwarder's Cargo Receipt (FCR).
Dokumen FCR memiliki kekuatan sama dengan BAST yang disebut Pokja BPPBJ tak dapat dipenuhi PT Araputra.
Sehingga seharusnya PT Araputra layak jadi pemenang di lelang mebel sekolah.
Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, mengatakan lelang mebel gagal di tangan Pokja Tertentu BPPBJ DKI yang diketuai Firman..
"Lihat saja sudah banyak nih bukti-bukti terjadinya dugaan Pokja tertentu main sulap. Yang begini harusnya dicopot oleh Pak Anies. Rombak semua itu BPPBJ DKI," kata Tom.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Pak Anies! BPPBJ DKI Main Sulap di 3 Proyek Sekolah Bikin Kacau Jakarta,
