Beritaterheboh.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komaruddin Watubun menyangkal pernyataan Presiden ke-6 RI sekaligus ...
Beritaterheboh.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komaruddin Watubun menyangkal pernyataan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), soal adanya Oknum BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral di Pilkada 2018. Komaruddin menduga hal itu hanya trik SBY guna meraih simpati masyarakat demi kepentingan politiknya di Pilkada Serentak 2018.
"Politik melodramatik SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Sebab, rakyat sudah tahu 'politik agar dikasihani' model SBY tersebut. Bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden," tulis Komaruddin dalam siaran pers resmi yang diterima CNNIndonesia.com, pada Minggu (24/6).
Komaruddin juga mengungkit dugaan kejanggalan dalam Pemilu 2004 dan 2009 silam, yang diduga dilakukan oleh SBY dengan mengerahkan aparatur negara demi kepentingan politiknya.
Salah satu contohnya, Komaruddin menuduh SBY telah membujuk beberapa mantan komisioner KPU, seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, dengan iming-iming tertentu sebagai pengurus Partai Demokrat pada Pilpres 2004 dan 2009 lalu.
"Siapa yang di belakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipil kah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?," kata Komaruddin.
Melihat serangan demi serangan yang dilancarkan SBY terhadap Jokowi itu, Komaruddin menilai tindakan yang dilakukan oleh menantu dari Sarwo Edhi Wibowo itu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Ia menilai yang dilakukan SBY semata-mata hanya untuk menyelamatkan kepentingan kandidat yang diusung partainya, dan keluarganya semata.
"Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit. Lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," ujarnya.
Selain itu, Komaruddin berharap agar SBY tidak menyamakan masa periode pemerintahannya dengan periode Presiden Joko Widodo saat ini.
Menurutnya, SBY lebih baik menyatakan siap buka-bukaan atas tindakannya di Pilpres 2004 dan 2009 daripada menyalahkan Jokowi dan aparatur negara.
"Kalau kami menggunakan alat negara, kami sudah menang mutlak di pilkada sebelumnya. Kami taat pada aturan main, dan kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara," pungkasnya.
SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar BIN, TNI, dan Polri netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6) kemarin.(CNNIndonesia.com)
