Beritaterheboh.com - Parlemen Jakarta mengkritik manuver politik yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurut DPRD Jakarta, lantara...
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Menurut Edi, pelayanan masyarakat di kelurahan makin menurun. Ini ditunjukkan dengan kembali makin banyaknya pungli.
PKB pun ikut mengakui merosotnya kinerja pemerintahan Jakarta dalam melayani warganya. “Sangat bener, enggak usah tanya saya, tanya masyarakat. Sudah mengakui. Ini kembali ke zaman jahiliyah lagi. Dari segi pelayanan lho ya,” kata Hasbiallah Illyas, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Selasa (17/7).
Penurunan kinerja bukan hanya di level kelurahan dan lurahnya. Menurut Illyas, petugas PPSU atau pasukan oranye pun ikut merosot kinerjanya.
“Ini salah satu keberhasilan Gubernur Anies. Ya, karena Gubernur sibuk dengan dirinya sendiri,” terangnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI ini pun menyayangkan manuver politik Anies. Menurutnya, akibat kesibukannya itu, kepentingan warga jadi terpinggirkan.
“Sekarang sepi, enggak ada kinerjanya. Urusannya politik, tidak melayani, bukan sosok pemimpin yang melayani,” jelas Illyas.
Untuk menanggulangi masalah pungli, Ketua DPRD DKI Jakarta bahkan mengancam akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum di kelurahan yang melakukan pungli. Ancaman ini dilakukan lantaran Prasetio mendapatkan laporan dari warga yang menyebut oknum lurah melakukan pungli.
“Kalau perlu, lurah pukul 07.00 WIB dan 08.00 WIB sudah di kantor. Kalau sekarang, lurah sudah mulai jadi bos. Saya dengan Fraksi PDI Perjuangan sedang bekerja. Saya akan OTT,” ujar Prasetyo.
Untuk mengurus surat keterangan sertifikat tanah, Prasetyo menjelaskan, ada warga yang mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah. “Itu biasanya untuk PM1 (surat keterangan). Kalau mau buat surat pengantar kan, harus melalui lurah,” ujarnya.
Pencopotan Pejabat di DKI oleh Gubernur Anies Dinilai Tabrak Aturan
Bukan hanya pelayanan masyarakat, kebijakan Gubernur Anies yang mencopot pejabat di DKI menabrak banyak aturan. Menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), langkah ini melanggar PP No. 53/2010 tentang Pegawai Negeri Sipil.
Parlemen DKI Jakarta pun akan memanggil Gubernur Anies terkait masalah ini. Pemanggilan tersebut, kata Prasetyo, akan dilakukan jika Komisi ASN membutuhkan koordinasi dengan DPRD untuk membahas masalah tersebut.
Saat ini, kasus perombakan pejabat DKI ini sedang didalami oleh KASN. “Ya, memang kita selesaikan dalam proses. Kita minta keterangan, klarifikasi kedua belah pihak,” ujar Sumardi, Asisten Komisioner KASN.(detik.com/cnnindonesia.com0
