Beritaterheboh.com - Pemkot Serang menolak usulan izin penggunaan Alun-alun Barat untuk acara deklarasi #2019GantiPresiden. Inisiator #20...
Beritaterheboh.com - Pemkot Serang menolak usulan izin penggunaan Alun-alun Barat untuk acara deklarasi #2019GantiPresiden. Inisiator #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, mengaku akan tetap menyelenggarakan deklarasi itu di kawasan Serang.
"Yang pertama, tentu kita akan jalan terus, karena #2019GantiPresiden adalah gerakan rakyat," ujar Mardani saat dimintai tanggapan, Senin (6/8/2018).
Namun Mardani memahami penolakan itu didasari alasan rangkaian acara Asian Games 2018. Dia menyebut saat ini tengah berkoordinasi untuk mencari lokasi yang tak mengganggu acara tersebut.
"Yang kedua, menghargai Pemkot Serang karena tempat itu kan akan jadi pawai obor Asian Games. Kami akan segera mencari tempat lain yang tidak mengganggu hajatan nasional, tapi tetap #2019GantiPresiden jalan terus," sebut politikus PKS itu.
Mardani menuturkan deklarasi harus tetap berlangsung karena hal itu merupakan aspirasi masyarakat. Dia tak mau aspirasi masyarakat terhalangi.
"Karena hak asasi kita untuk punya kebebasan pendapat #2019GantiPresiden," kata Mardani.
Sementara itu, terkait spanduk warga Banten yang menolak agenda #2019GantiPresiden, dia juga tak ambil pusing. Mardani mengaku tidak baper alias terbawa perasaan.
"Itu hak warga ya. Justru itu menunjukkan ada partisipasi publik yang baik. Kami tidak baper," ucap dia.
Pemkot Serang menolak usulan izin penggunaan Alun-alun Barat untuk acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Jumat (10/8) mendatang. Penolakan diberikan karena di waktu yang sama ada rangkaian pawai obor Asian Games.
"Bukan hanya pihak itu, semua yang akan menggunakan alun-alun tidak diberikan izin," kata Plt Kadis Kominfo Kota Serang Hari Pamungkas.
Selain menolak izin di alun-alun, Pemkot tidak memberikan izin bagi acara deklarasi #2019GantiPresiden di Stadion Maulana Yusuf. Di lokasi tersebut juga, menurutnya, masuk pada agenda rangkaian acara Asian Games.
Kemudian di Jl Veteran di depan alun-alun kota, hari ini, juga muncul penolakan agenda deklarasi #2019GantiPresiden. Spanduk tersebut mengatasnamakan warga Banten yang menolak deklarasi tersebut.
Di spanduk juga tertulis bahwa tagar #2019GantiPresiden dinilai memecah belah warga. Ada seruan bahwa rakyat diminta tidak diadu domba.
Ditolak Pemkot, Deklarasi #2019GantiPresiden Geser ke Banten Lama
Panitia lokal Sudrajat Sahrudin menjelaskan deklarasi tetap dilakukan pada Jumat, 10 Agustus, pukul 13.00 WIB. Ia mengklaim estimasi relawan yang datang sebanyak 2.000-2.500 orang. Para presidium gerakan tagar ini juga datang bersama seniman Ahmad Dhani. Ia belum bisa mengatakan siapa tokoh nasional yang dipastikan datang.
"Berdasarkan hasil ijtimak kiai kami, deklarasi tetap kami lakukan," ujar Sudrajat kepada wartawan di Ponpes Al-Islam, Serang, Banten, Selasa (7/8/2018).
Pemilihan tempat di Banten Lama, menurutnya, memiliki sejarah terkait masa kesultanan. Izin, menurutnya, sudah disampaikan kepada pihak kepolisian, petugas desa, dan RW setempat.
"Itu tempat bersejarah dan karena kita taat hukum, ulama, dan pemerintah," ujarnya.
Ternyata daerah Banten Lama juga ditolak....
Keturunan Sultan: Deklarasi #2019GantiPresiden Sensasi Pecah Banten
Keluarga keturunan (dzuriyat) Sultan Maulana Yusuf keberatan tanahnya dipakai untuk acara Deklarasi #2019GantiPresiden. Mereka tidak ingin tanah leluhur mereka digunakan untuk kegiatan politik.
Deklarasi yang akan dilakukan di halaman parkir makam Sultan Maulana Yusuf akan dilakukan pada Jumat (10/8) nanti. Lokasi tersebut, dinilai milik semua umat Islam dan jadi lokasi berziarah serta tempat sakral.
"Ini makam waliyullah seorang Sultan Banten. Ulama yang notabenenya mempersatukan umat bukan untuk kegiatan politik 2019 ganti presiden," kata Tubagus Yusuf di kawasan Banten Lama, Kota Serang, Rabu (8/8/2018).
Ia meminta para panitia deklarasi menghormati tanah leluhur mereka. Deklarasi #2019GantiPresiden dinilai sebagai gerakan nafsu politik mencari kekuasan dan memecah belah bumi Banten. Keutuhan para keturunan sultan dengan nama depan Tubagus juga bisa terganggu.
"Sadar dan hormati yang mau deklarasi di tanah eyang kami, jangan paksakan nafsu politik dan kekuasaan, sensasi untuk memecah bumi Banten. Kami keturunan Maulana Yusuf tidak ingin diganggu keutuhan kami yang mengatasnamakan apa pun," katanya.
Para penyandang gelar Tubagus dari keturunan Sultan Maulana Yusuf ini menyampaikan 3 permintaan atas rencana deklarasi #2019GantiPresiden. Mereka melakukan aksi di depan makam sultan dan menolak deklarasi tersebut.
Berikut bunyi 3 tuntutan para keturunan sultan:
1. Kami keluarga besar dzuriyat menolak kegiatan deklarasi 2019 ganti presiden.
2. Kami tidak pernah memberikan izin untuk kegiatan deklarasi ganti presiden karena ini tempat religi.
3. Kami tidak ingin ada warga di luar Kasunyatan membuat gaduh di lingkungan makam Kasunyatan.
detik.com
