Beritaterheboh.com - Ratusan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjukrasa di depan Kantor DPRD Sumut, Kamis (20/...
Beritaterheboh.com - Ratusan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjukrasa di depan Kantor DPRD Sumut, Kamis (20/9/2018) berujung ricuh.
Bahkan seorang dari demonstran sampai terluka dan berlumuran d**ah menahan rasa sakit di bagian wajahnya diduga terkena hantaman benda keras.
Wajahnya tampak bo**ok, sambil memegangi wajahnya mahasiswa tersebut mengaku hanya berdiri dan tidak ikut berdemo, namun tiba-tiba dipukul aparat polisi.
Dia mengaku anak terntara dan hanya berdiri di depan kantor DPRD tapi kenapa masih dipukul oleh aparat.
"Ayahku aparat, ayahku tentara, kenapa Polisi ikut mukul," teriaknya.
Seorang teman disebelahnya menimpali kalau aksi yang mereka lakukan sebenarnya berlangsung damai. Namun situasi kemudian tidak terkendali hingga menjadi ricuh.
"Demi Allah aku berdiri, megang pagar pun aku tidak. Kenapa aku dipukul," katanya lagi.
Sementara seorang polisi yang berpakaian anti huru hara yang berdiri di depannya berusaha mencairkan situasi. Dia menyuruh awak media yang merekam mahasiswa terluka itu untuk minggir.
Sebelumnya unjuk rasa mahasiswa di Medan berlangsung ricuh, mereka memberi rapor merah kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Alasannya mereka berdemo karena Jokowi dianggap gagal dalam melaksanakan amanah yang telah dimandatkan oleh Rakyat Indonesia.
"Pemerintah harus segera menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kemudian mendesak pemerintah untuk menyelesaikan segala konflik agraria yang ada di Indonesia," kata Ketua HMI Cabang Medan, Angga Saputra, di DPRD Sumut, Kamis (20/9/2018)
"Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mengehentikan segala bentuk impor khususnya dalam hal pangan, yang dianggap berlebihan dan dapat merugikan masyarakat kalangan bawah serta para petani lokal," sambungnya.
Sementara itu Kumpulan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Asahan (Aman) berunjuk rasa menolak kampanye tagar Ganti Presiden 2019.
Ketua Aliansi Mahasiswa Asahan (Aman) Cinta NKRI Adlin Pandjaitan menegaskan pihaknya menolak deklarasi Tagar 2019 Ganti Presiden yang marak terjadi akhir-akhir ini yang meniritnua membuat suasana politik liar negeri semakin kacau.
"Kita menolak dengan tegas acara yang bermuatan politik namun mengadu domba dengan dan menularkan rasa kebencian ke masyarakat," Kamis (20/9/2018).
Menurutnya semua pihak mesti menghindari tindakan yang akan menyebabkan terjadinya gesekan antar kedua belah pihak dan perpecahan ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Asahan.
"Menurut kami gerakan #2019GantiPresiden ini bermasalah karena Presiden adalah struktur kelembagaan tertinggi dan merupakan simbol negara," katanya.
Sehingga,kata Adlin pihak yang ingin mengganti Presiden yaitu pihak yang ingin merubah sistem pemerintahan, dan tindakan tersebut menurutnya sarat dengan aksi makar.
#2019GantiPresiden,kata Adlin merupakan gerakan yang ingin merubah negara dan berimplikasi menggangu stabilitas nasional.
"Kejadian di daerah lain menjadi pembelajaran tersendiri bagi kami masyarakat Asahan yang memiliki tatanan adat dan budaya sertakerukunan yang harmonis," katanya.
Memurut Adlin, aliansi yang tergabung dari dua organisasi mahasiswa itu, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia itu menyatakan menolak kegiatan Deklarasi #2019gantipresiden yang inkonstitusional demi kondusifitas Kamtibmas di kabupaten Asahan.
"Menolak Segala Bentuk Isu Agama untuk Kepentingan Politik yang dapat memicu Perpercahan di masyarakat Kabupaten Asahan, menolak segala bentuk upaya terselubung untuk merubah sistem negara yang dapat menghancurkan NKRI," katanya.
Sementara itu Sekretaris Aman, Suhairi Nahdar pandjaitan menyetakan pihaknya juga menolak secara tegas segala bentuk provokasi SARA, penyebaran berita bohong ( hoaks) dan ujaran kebencian.
"Kami juga mendesak aparat untu tidak menerbitkan/mengeluarkan izin Deklarasi #2019 Ganti Presiden karena sarat akan pesan Provokatif yang menciptakan Konflik horizontal di tengah masyarakat," katanya.
Aman, kata Suhairi bertanggung jawab membangun sinergis positif konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat agar berdemokrasi secara sehat, beretika, dan bermoral untuk menjaga serta melindungi keutuhan NKRI.
Di lain pihak, Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi menyatakan bahwa dirinya selaku unsur Forkopimda Kab. Asahan, dan khususnya selaku Kepala Kepolisian Polres Asahan berjanji mengambil langkah-langkah dan kegiatan guna menjaga ketertiban di Asahan.
"Kami juga mengantisipasi dan menjaga timbulnya ujaran kebencian serta provokasi dan perpecahan antar masyarakat dan antar agama, khususnya di Kabupaten Asahan," ungkapnya.
Apabila ada oknum yang mengganggu kamtibmas, kata Yemi, maka pihaknya akan memberikan sanksi hukum dan ditindak tegas.
sumber: tribunnews.com via beraninews.com
