Beritaterheboh.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohammad Guntur Romli, mengomentari sikap DPRD DKI Jakarta yang menola...
Beritaterheboh.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohammad Guntur Romli, mengomentari sikap DPRD DKI Jakarta yang menolak usulan uang transportasi pendamping Musrenbang.
Dilansir dari akun Twitternya pada Jumat (7/9/2018), Guntur Romli memberikan pendapatnya dengan mengunggah link artikel portal berita online berjudul 'DPRD DKI Tolak Usulan Duit Ongkos Peserta Rembuk RW Usulan Anies.'
Guntur Romli memuji langkah DPRD DKI Jakarta itu. Ia bersyukur usulan Anies Baswedan ditolak terkait uang transportasi pendamping Musrenbang.
Baca juga:
Pemprov DKI Ngotot Minta Duit Pendamping RW, DPRD Juga Ngotot Tetap Menolak
Ia mempertanyakan pendamping-pendamping RW dalam Musrenbang yang dimaksud Anies. Menurut dia, uang tersebut lebih baik diberikan ke RW, tanpa harus ke pendampingnya.
Guntur mengkritik Anies yang kerap membuat tim di luar struktur, seperti tim gubernur dan tim Monas.
Begini cuitan lengkap Guntur Romli:
"DPRD DKI Tolak Usulan Duit Ongkos Peserta Rembuk RW Usulan Anies
http://detik.id/66HWdw alhamdulillah, pemborosan @aniesbaswedan ditolak,
pendamping2 RW itu jg siapa? knp gak dikasi ke RWnya, kok demen banget bikin tim2 di luar struktur, tim Gub, Tim Monas dll," tulisnya.
Melansir Kompas.com, DPRD DKI Jakarta menolak usulan perekrutan pendamping rembuk RW dan Musrembang beserta uang transpornya.
"Terkait anggaran pendampingan musrenbang di RW, kelurahan, kecamatan, dan walikota, Komisi A berpandangan tidak bisa disetujui," kata Sekretaris Komisi A Syarief.
Menurut Syarief, saat diajukan di rapat bersama Komisi A, Pemprov DKI Jakarta tak bisa meyakinkan soal kegunaan uang transportasi itu.
Komisi A tak mendapat penjelasan soal hasil dari pengadaan uang transpor bagi pendamping.
Syarief menyarankan pimpinan DPRD agar tak meloloskan anggaran itu.
"Komisi A merekomendasikan tidak disetujui. Poin 21 untuk anggaran pendampingan, pergubnya sudah turun untuk pendamping musrenbang," ujar Syarief.
Dalam pembahasan bersama Komisi A, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI sebagai penanggung jawab anggaran untuk pendamping meminta tambahan Rp 282 juta sehingga rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 menjadi Rp 30,5 miliar.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak setuju kebijakan Gubernur Anies merekrut dan memberikan uang transpor untuk pendamping rapat RW dan musyawarah perencanaan pembangunan.
Gembong mengatakan, kebijakan itu hanya menghamburkan anggaran.
"Kami objektif ya, selama mempercepat pembangunan untuk masyarakat, kita tidak ada soal. Tapi, kalau penghamburan yang notabene tidak jelas, kami boleh bertanya juga," tegas Gembong.
Gembong menuturkan, tidak diperlukan pendamping karena proses musrenbang sudah dipermudah lewat sistem online.
Bappeda telah menyediakan standar pengisian secara online. Dia juga mempertanyakan kompetensi pendamping yang akan ditunjuk Pemprov DKI Jakarta.
Gembong menyatakan, akan lebih efektif jika Pemprov DKI melatih para ketua RW.
"Mending ke depan para ketua RW yang diberi pelatihan oleh Bappeda, bukan orang-orang baru. Karena yang tahu masalah itu RW," ucap Gembong.
"Kalau bicara kebutuhan warga, pasti RW yang lebih tahu. Kan kita tidak tahu nanti yang diangkat siapa. Jangan-jangan tim suksesnya Anies semua, boleh kita curiga," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Uang Transpor Rapat RW Ditolak, Guntur Romli Kritik Anies: Demen Banget Bikin Tim di Luar Struktur,
