Beritaterheboh.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta warga yang mengurus e-KTP untuk lebih tertib saat dia menyambangi loka...
Beritaterheboh.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta warga yang mengurus e-KTP untuk lebih tertib saat dia menyambangi lokasi pembuatan KTP elektronik di Gedung Serba Guna di Jalan Wiliam Iskandar, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (4/12/2018).
Sebelum Edy masuk ke ruangan pengambilan KTP, aksi dorong-dorongan sempat terjadi sehingga membuat beberapa orang pingsan.
"Lakukan tertib semuanya, kalau ini tertib ini menjadi cepat. Sudah tiga orang pingsan di dalam, itu pun dipertahankan terus. Ini untung saya lewat situ tadi, kalau tidak sudah berapa banyak yang pingsan," ucapnya.
Dia lalu memberikan nasihat dengan mengambil analogi budaya bebek dalam mengantre.
"Bebek aja bisa antre masa kita tidak bisa antre," katanya singkat. Sebelumnya, Edy sempat enggan untuk diwawancarai. "Nanti kalian pasti bully-bully kalian ini, ditanyai A dijawabnya nanti B pasti kalian, mau tanya apa?" tanyanya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menggelar program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) 2018 pada 3 -6 Desember.
Dalam program ini, pemerintah menekannya agar masyarakat lebih sadar akan perlunya identitas, lantaran sampai saat masih banyak yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Program ini juga digelar dalam rangka menyambut Pemilu Presiden dan Legislatif pada April 2019 mendatang karena seluruh warga wajib memiliki e-KTP agar dapat memberikan suaranya melalui pendataan melalui identitas.
Edy mengatakan bahwa warga tidak salah jika belum memiliki identitas atau mengaku sulit mengurus.
Pemprov, lanjut dia, akan melakukan penataan pada jajaran yang berada di bawah naungannya.
"Jadi kenapa seperti ini, jadi karena gubenurnya (dulu) kurang bener. Nanti akan ditata supaya benar ini, gubenur dan perangkatnya, sehingga rakyat tidak seperti ini," tambahnya.
Edy mengungkapkan, urgensi kartu identitas untuk keperluan lainnya.
"Ini mungkin hanya di Sumut atau di Indonesia seperti ini, padahal rakyat berhak mendapatkan identitas dan untuk segalanya, seperti BPJS, berangkat ke luar negeri, sekolah lanjutan, bahkan untuk pilpres dan pileg juga membutuhkan KTP ini," ujarnya.
Menurut Edy, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh Sumut akan melakukan kegiatan ini selama dua minggu sekali hingga seluruh warga mendapatkan kartu identitas.
"Saya sudah minta bisa setiap dua minggu sekali dibikin begini ini. Tolong wartawan ini juga mensosialisasikan masyarakat ini agar tertib dan menjadikan Sumut bermartabat," ucapnya.
Sementara itu, dia menyadari bahwa warga di lima kabupaten di Nias tidak bisa menyambangi gedung serba guna ini karena lokasinya jauh.
Oleh karena itu, lanjut Edy, Pemprov akan memberangkatkan tim untuk melakukan pendataan pada seluruh Nias.
"Akan kami berangkatkan tim ke Nias nanti," ungkapnya.
sumber: kompas.com
