Beritaterheboh.com - Video pidato Ahmad Dhani viral di media sosial. Dalam video tersebut, Dhani membahas tentang nasakom (nasionalis, ag...
Beritaterheboh.com - Video pidato Ahmad Dhani viral di media sosial. Dalam video tersebut, Dhani membahas tentang nasakom (nasionalis, agama, komunis) yang menurutnya didukung PKI dan Nahdlatul Ulama (NU).
Video tersebut diunggah di Twitter oleh akun @qitmr, Rabu (6/2/2019). Dalam video tersebut, Dhani juga menyinggung tentang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah.
"Dulu pendukung nasakom, banyak anak-anak NU, meskipun yang sudah di PBNU, teman-teman saya nggak paham itu bahwa dulu yang dukung nasakom bersama PKI dalam komunisnya PKI itu NU. Nah sekarang ini mereka sudah bergabung PDIP, NU dengan komunisnya nih. Jadi HTI itu tidak ada apa-apanya dengan nasakom. HTI tidak merubah ideologi Pancasila," kata Dhani seperti dalam video yang dilihat detikcom Kamis (7/2).
Menurut Dhani, PDIP sendiri tidak menganggap nasakom bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, politikus Gerindra itu juga meyakini Presiden Jokowi tidak menganggap nasakom bertentangan dengan Pancasila.
"Tapi ideologi PDIP itu beranggapan bahwa Pancasila.... Bahwa nasakom itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau kita tanya di debat, misalnya nanti kalau ada keberanian dari Sandiaga Uno, tanya kepada Jokowi, menurut Jokowi nasakom itu bertentangan nggak dengan Pancasila. Saya yakin Pak Jokowi dalam hatinya dia akan menjawab tidak bertentangan," ujar Dhani.
Menurut pengacara Dhani, Hendarsam Marantoko, apa yang dibahas Dhani dalam video tersebut bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan. Hendarsam menyebut Dhani hanya bercerita sejarah tentang nasakom.
"Nggak ada juga yang perlu dijadikan kontroversi karena apa yang diceritakan di sana itu kan adalah sejarah. Mas Dhani hanya menceritakan sejarah bahwa pada saat itu, di masa itu bahwa memang ada, Bung Karno itu menciptakan suatu apa namanya itu, bukan ideologi ya, untuk mempersatukan ketiga unsur terbesar di Indonesia ya kan yang membuat itu dengan istilah nasakom kan, nasionalis, agama, komunis pada saat itu. Bahwa nggak ada yang salah," kata Hendarsam saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (7/2).
Hendarsam menuturkan peristiwa yang diceritakan Dhani itu merupakan sejarah sebelum PKI dianggap sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Selain itu, dia menilai Dhani tidak menjelek-jelekkan organisasi ataupun individu.
"Bahwa pada saat itu kan komunis itu belum dijadikan sebagai organisasi terlarang kan. Baru setelah tahun '99 itu dijadikan organisasi terlarang. Tetapi pada saat itu sejarahnya seperti itu. Hanya menceritakan sejarah saja," tutur Hendarsam.
"Ya nggak perlu dikontroversikan, emang kita bercerita tentang sejarah kok, tidak menjelek-jelekkan suatu pihak kan. Sejarahnya memang nasakom itu ada. Nasionalismenya itu adalah orang-orang PNI, Marhaen, agamanya itu salah satunya orang-orang NU, komunis sisanya adalah PKI," imbuhnya.
Namun, saat ditanya lokasi dan kapan Dhani berpidato soal nasakom, Hendarsam tak bisa menjelaskan detail. Namun, seingat dia, pidato itu disampaikan Dhani saat berada di Garut, Jawa Barat.
"Kalau nggak salah itu di Garut apa ya. Tapi saya nggak tahu persis, kalau nggak salah, karena kemarin sempat selewatan bicara masalah konten-konten itu, masalah sejarah. Kalau nggak salah itu di Garut," jelasnya.
Penjelasan dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas menyayangkan pihak-pihak tertentu yang menarasikan NU mendukung Jargon Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) baru jika Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden.
Menurut Robikin, narasi tersebut ilusif dan bertentangan dengan sejarah yang ada.
"Di tahun politik ini ada saja yang menarasikan seolah-olah NU akan menjadi pendukung Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunisme) baru kalau Jokowi menang Pilpres. Ilusif dan ahistoris," kata Robikin kepada NU Online Kamis (7/2) malam melalui sambungan telepon.
Robikin menganggap, narasi yang keliru itu muncul atas dasar pada masa Presiden Sukarno, NU mendukung Nasakom. Padahal, sambungnya, ketika itu NU menjadi pihak terdepan yang menuntut agar Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan.
"Perlu dicatat, NU bukan pendukung PKI. Setelah pemberontakan G 30 S/PKI, NU bahkan berada di garda terdepan menuntut pembubaran PKI. Mengapa? Karena paham Islam ahlu sunnah wal jamaah dan visi kebangsaan yang dianut NU tak memberi ruang bagi tafsir PKI terhadap sila pertama Pancasila dan pemberontakan yang dilakukan PKI," ucapnya.
Baginya, sejarah telah mencatat bahwa dukungan NU terhadap Nasakom pada era demokrasi terpimpin kala itu selain atas pertimbangan keutuhan NKRI, justru sebagai bandul politik untuk membendung laju komunis yang kala itu pengaruhnya makin meluas.
"NU menempatkan diri menjadi benteng Islam dari kemungkinan ancaman komunis. Apalagi kala itu NU boleh dibilang sebagai satu-satunya kekuatan politik Islam usia pembubaran Masyumi karena terlibat PRRI/Permesta," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada larangannya bagi warga negara untuk turut meramaikan politik elektoral, baik Pemilihan Legislatif mail Pemilihan Presiden. Namun demikian, ia mengingatkan agar tidak menciderai hajatan demokrasi lima tahunan ini dengan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan fake news.
Selain itu, Robikin juga mengajak masyarakat supaya mengisi pesta demokrasi dengan berbuat kebaikan.
"Di tahun politik tidak ada larangan bagi warga negara untuk meramaikan politik elektoral, baik Pileg maupun Pilpres, tapi jangan ramaikan dengan hoaks, ujaran kebencian atau fake news. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombahlah dalam berbuat kebaikan, dengan cara yang baik," jelasnya.
Jangan Ramaikan Pilpres dengan Hoaks
Di tahun politik ini ada saja yang menarasikan seolah-olah NU akan menjadi pendukung Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunisme) baru kalau Jokowi menang Pilpres. Ilusif dan a-historis.
Narasi keliru yang disampaikan tersebut didasarkan karena NU di masa Bung Karno berkuasa pernah mendukung Nasakom.
Perlu dicatat, NU bukan pendukung PKI. Setelah pemberontakan G 30 S/PKI, NU bahkan berada di garda terdepan menuntut pembubaran PKI. Mengapa? Karena paham Islam ahlu sunnah wal jamaah dan visi kebangsaan yang dianut NU tak memberi ruang bagi tafsir PKI terhadap sila pertama Pancasila dan pemberontakan yang dilakukan PKI.
Sejarah mencatat, dukungan NU terhadap Nasakom pada era demokrasi terpimpin kala itu selain atas pertimbangan keutuhan NKRI, justru sebagai bandul politik untuk membendung laju komunis yang kala itu pengaruhnya makin meluas. NU menempatkan diri menjadi benteng Islam dari kemungkinan ancaman komunis. Apalagi kala itu NU boleh dibilang sebagai satu-satunya kekuatan politik Islam usia pembubaran Masyumi karena terlibat PRRI/Permesta.
Di tahun politik tidak ada larangan bagi warga negara untuk meramaikan politik elektoral, baik Pileg maupun Pilpres. Tapi jangan ramaikan dengan hoaks, ujaran kebencian atau fake news. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombahlah dalam berbuat kebaikan, dengan cara yang baik.(*)
Salam,
Robikin Emhas
. .Tanggapan Kyai @robikinemhas untuk @AHMADDHANIPRAST atas Statement yang mengatakan NU pendukung Nasakom. #JumatBerkah pic.twitter.com/ffEOgpi2OY— Amrudin Nejad (@amrudinnejad_) February 8, 2019
. .Bukan hanya sebatas kekuasaan, jauh lebih dari Nahdlatul Ulama mempunyai 2 Tanggungjawab besar;— Amrudin Nejad (@amrudinnejad_) February 8, 2019
1. Tanggungjawab Keagamaan
2. Tanggungjawab Kebangsaan
Simak yuk👇 #JumatBerkah
Cc; @qitmr @AhlulQohwah @adtaufiq @addiems pic.twitter.com/slTEJ2yVLq
(zak/fdn)Ngawur banget ni Ahmad Dhani.— IG: narkosun (@narkosun) February 7, 2019
PDIP dan NU dikait2kan dengan Nasakom. Ini sejarahnya gmn?
Pak @DivHumas_Polri sekalian video ini diusut.
🙄🙄🤔 pic.twitter.com/KxlCqgUeE1
