Beritaterheboh.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Bawaslu kembali menindaklanjuti pemeriksaan kasus dugaan mahar Rp 1 trili...
Beritaterheboh.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Bawaslu kembali menindaklanjuti pemeriksaan kasus dugaan mahar Rp 1 triliun yang mengalir dari Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN.
“Dengan adanya keputusan DKPP yang menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Komisioner Bawaslu karena menghentikan pemeriksaan dugaan mahar tersebut, kasus ini seharusnya dibuka kembali,” ujar Rian Ernest, juru bicara PSI melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/2).
Pernyataan Rian dilontarkan terkait dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 1 Februari yang menjatuhkan sanksi peringatan pada Ketua dan dua Komisioner Bawaslu RI karena tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu oleh Sandiaga Uno pada Agustus 2018 lalu.
“Adanya sanksi tersebut menunjukkan DKPP menganggap seharusnya pemeriksaan kasus tidak dihentikan,” ujar Rian.
“Menurut DKPP, ketiga teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Saat itu, Pak Andi Arief sudah setuju untuk mau diperiksa di Bandar Lampung atau melalui sambungan Whatsapp, tapi ditolak Bawaslu atas alasan administrasi. Ini kan mengada-ada. Bawaslu harusnya progresif, jangan mau kalah dengan lembaga pemilu lainnya,” lanjut Rian.
Rian menegaskan pemeriksaan ulang ini bisa dimulai dengan memeriksa langsung Andi Arief yang pada Agustus lalu mengeluarkan tweet bahwa ada aliran dana Rp 1 triliun dari Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN.
“Dulu Bawaslu berdalih tidak bisa menghubungi Andi yang berada di Lampung sehingga menyatakan tidak ada bukti cukup tentang dugaan uang mahar tersebut,” tegas Rian.
“Sekarang, Andi ada di Jakarta. Dia bisa dihubungi. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan meminta keterangan Andi. Kita bersama-sama sedang memerangi money politics. Publik harus tahu apakah memang ada aliran dana sangat besar untuk membeli dukungan PKS dan PAN. Bila benar, keabsahan Sandiaga menjadi cawapres harus digugat. Kalau tidak benar, perlu dipertanyakan mengapa Andi Arief menyebarkannya," pungkasnya.(Jitunews.com)
