Beritaterheboh.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2003-2005 Hasanuddin membeberkan isu ho...
Beritaterheboh.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2003-2005 Hasanuddin membeberkan isu hoax yang selama ini menyerang capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Dia kemudian bicara soal konsultan asal Yahudi.
"Kita bisa mengatakan bahwa hoax itu dosa jariyah, jadi bukan hanya ada amal jariyah, tetapi ada juga dosa jariyah. Dosa yang meskipun orangnya sudah meninggal, dia masih mendapat investasi dosanya itu. Ini yang terjadi sebenarnya adalah penerapan konspirasi teori dalam proxy war. Jadi kubu Prabowo, entah siapa konsultannya di situ, mungkin orang Yahudi, karena teori konspirasi produk Yahudi, sering digunakan intelijen Israel," ujar Hasanuddin di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).
Dia menyebutkan, pola konspirasi yang disebut bisa ditelaah dengan mudah. Salah satunya yakni, kata Hasanuddin yakni memposisikan capres 02 Prabowo Subianto seolah tokoh Islam.
"Kenapa harus seperti itu, karena mayoritas masyarakat Indonesia Muslim. Karena itu, dimulai dengan mengencangkan isu khilafah, mengikuti pembubaran HTI. Jadi memicu amarah ex HTI itu, kemudian membangun persepsi bahwa pemerintahan Jokowi itu anti Islam. Seolah-olah muncul pahlawan yang namanya Prabowo ini, bahwa seolah-olah tokoh Islam besar, menolong mereka itu. Apa targetnya isu ini? Targetnya mengambil parpol Islam. Itu target politiknya. Berhasil mengambil PKS dan PAN dengan isu itu," sambungnya.
"Jadi memunculkan dirinya sebagai tokoh Islam, muncul ijtihad pertama, kemudian ternyata Habib Rizieq juga berbohong besar dalam kasus itu. Targetnya sebenarnya mengambil PKS, PAN, dan PBB. Tapi Yusril kan profesor, tidak semudah itu digelapin teori-teori kayak begitu," kata Hasanuddin.
Dia melanjutkan, setelah mendapat dukungan dari partai Islam, muncul lagi isu PKI. Penuturan Hasanuddin, isu PKI ada 3 aspek. Pertama untuk mengencangkan pemerintahan Jokowi anti-Islam hingga NU.
"Setelah parpol Islam diambil, dimasifkan isu hoax kedua. Hoax PKI dibesarkan kembali. Isu PKI ini ada 3 aspek, pertama mengencangkan isu pemerintahan Jokowi anti Islam. Kedua, mencoba mengacak-acak basis NU, karena NU korban terbesar dalam sejarah anti PKI dulu itu. Dan yang ketiga, menutupi latar belakang orang tuanya Prabowo," sebutnya.
Kemudian dia juga bicara soal hoax Ratna Sarumpet. Hoax Ratna disebutnya untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi seolah-olah anti demokrasi.
"Apa targetnya? Membuat seolah-olah Pak Jokowi anti demokrasi, mengedepankan kekerasan. Padahal sebenarnya yang mau ditutupi karakteristik Prabowo dengan isu itu. Ya memang justru dia lah yang mempunyai karakter otoritarian ini. Menutupi isu kekerasan yang sering dituduhkan pada Prabowo. Tapi itu gagal," jelas Hasanuddin.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Imam Aziz menambahkan, Indonesia memiliki kearifan dan kecerdasan untuk menangkal hoax. Salah satu contoh yang dijabarkan yakni hoax yang terjadi pada Pemilu 2014.
Ketika itu, kata Imam, hoax isu PKI ke Jokowi sangat gencar. Tapi, capres 01 itu tetap bisa menang pada pemilu 5 tahun lalu.
"Pada (Pemilu) 2014 hoax itu sudah luar biasa, meskipun masih manual. Tapi nyatanya apa, menang kan. Yang difitnah menang. Itu isunya sama dengan sekarang. Tapi yang gencar waktu itu isu PKI. Toh masyarakat sudah cerdas. Jadi percuma bawa konsultan luar negeri untuk melawan orang Indonesia," kata Imam.
Di sisa kampanye ini, Imam mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi berita bohong. Dia juga berharap tidak ada lagi penghadangan yang menimpa cawapres 01 Ma'ruf Amin.
"Kita berharap bahwa kasus-kasus seperti Kiai Ma'ruf yang mau ziarah di makam leluhurnya justru dihadang. Itu kan gimana ya, saya kira tidak ada adab di situ. Demokrasi ke depan, adalah demokrasi yang beradab. Kalau kita berbeda boleh, perbedaan itu natural, alamiah. Biasa-biasa saja, mestinya kita menghadapi perbedaan itu. Jangan perbedaan menjadikan kita kehilangan peradaban dalam berdemokrasi," tuturnya. (detik.com)
