Beritaterheboh.com - Forum Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Angkatan 1973 (Fortuga) menyatakan mereka tidak bertanggung jawab ata...
Beritaterheboh.com - Forum Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Angkatan 1973 (Fortuga) menyatakan mereka tidak bertanggung jawab atas situs perangkat hitung suara "Jurdil 2019". Situs itu merupakan salah satu lembaga yang mengklaim kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 dengan perolehan 58,1 persen suara.
Diketahui aktivis Fortuga disebut sebagai penggagas situs tersebut.
"Fortuga secara organisasi tidak berpartisipasi dalam rancang bangun maupun pendistribusian perangkat tersebut. Fortuga tidak bertanggung jawab terhadap isi dan akibat yang ditimbulkannya," kata Ketua Fortuga, Budi Mulia, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (20/4).
Fortuga menyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan kandidat atau partai manapun.
Lihat juga: Membedah Lembaga Survei yang Menangkan Prabowo-Sandi
"Peran individu-individu Fortuga di masyarakat secara pribadi merupakan tanggung jawab masing-masing," lanjutnya.
Anggota Jurdil 2019, Rulianti menyatakan lembaganya tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019. Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019.
Hanya saja, kata Rulianti, lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil 2019 muncul di waktu yang cukup dekat dengan Pemilu 2019. Walhasil, mereka tidak sempat untuk membuat badan hukum resmi dengan nama Jurdil 2019 dan memakai 'bendera' bernama PT Prawedanet Aliansi Teknologi.
Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat lalu, Fortuga menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap pengadaan perangkat dan perhitungan yang menyatakan kemenangan Prabowo tersebut.
Kominfo blokir situs jurdil2019.org
Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan penapisan terhadap situs crowd-source real-count www.jurdil2019.org per 20 April 2019.
Kominfo dikabarkan telah meminta ke setiap penyelenggara jasa internet (PJI) untuk memasukkan jurdil2019.org ke daftar situs yang mengandung konten negatif dalam database Trust+
Ketika IndoTelko mencoba mengakses situs ini melalui operator XL terlihat memang telah dilakukan pemblokiran.
Dirjen Aptika Semmuel A Pangerapan ketika dikonfirmasi hal ini mengakui adanya pemblokiran situs jurdil2019.org sesuai permintaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Terkait pemilu kami hanya berani melakukan atas perintah instansi yang punya wewenang," kata Pria yang akrab disapa Semmy itu melalui pesan singkat ke IndoTelko, Sabtu (20/4) malam.
Ketika ditanya akankah ada pemblokiran terhadap platform sejenis jurdil2019.org, Semmy mengaku harus berkoordinasi dulu dengan Bawaslu. "Aku tanyakan ke Bawaslu ya, itu mereka (Platform lain) terdaftar sebagai orang pemantau pemilu," tutupnya.
Seperti diketahui, selain situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menampilkan hasil hitungan berbasis Formulir C1 (Real Count), beberapa platform crowd source juga menampilkan hasil hitungan dengan mengagregasi data C1 Plano dari relawannya.
Platform crowd source yang ada diantaranya KawalPemilu.org, Ayo Jaga TPS, KawalPilpres2019, dan Jurdil2019.org. (Baca: Crowd-source Pemilu)
Dalam keterangan situsnya, Jurdil 2019 menyatakan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas hasil Pilpres menggunakan aplikasi Jurdil 2019 yang merupakan sistem Real Count independen yang dapat memberikan secara cepat hasil perhitungan pemungutan suara yang jujur dan adil.
(CNNIndonesia.com/Turnbackhoax.id)
