Beritaterheboh.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik sikap capres Prabowo Subianto yang tidak memperc...
Beritaterheboh.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik sikap capres Prabowo Subianto yang tidak mempercayai hasil hitung cepat (quick count) dari lembaga survei. Prabowo disebut tidak konsisten dengan sikapnya saat Pilgub DKI Jakarta lalu.
"Untuk kesekian kalinya Prabowo tidak konsekuen dan tidak konsisten," kata anggota Divisi Penugasan Khusus TKN Nusyirwan Soejono kepada wartawan, Jumat (19/4/2019).
"Pada Pilgub DKI Jakarta 2017, saat Anies-Sandi berhadapan dengan Ahok-Djarot, Prabowo menyatakan kemenangan Anies-Sandi berdasarkan hasil quick count yang juga ditayangkan seluruh media, dengan lembaga survei yang sama seperti saat ini untuk Pilpres 2019," imbuhnya.
Nusyirwan yang juga politikus PDIP itu merasa aneh dengan sikap Prabowo yang mengkritik lembaga survei hanya karena capres nomor urut 02 itu berada dalam posisi yang kalah.
"Keanehan besar, tidak konsekuen, tidak konsisten apabila saat ini tidak mempercayai hasil quick count hanya karena dalam posisi kalah," ujar Nusyirwan.
Sebelumnya, capres Prabowo Subianto mengkritik lembaga survei. Prabowo menyebut lembaga survei sudah mengeluarkan informasi bohong.
"Percaya nggak lembaga survei abal-abal? Hai tukang bohong, tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika, kalian tukang bohong, kau bisa bohongi penguin di Antartika," kata Prabowo dalam syukuran klaim kemenangan di depan kediamannya di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).
Respon PDIP Perjuangan
PDI Perjuangan menampilkan perhitungan internal partai kepada publik sebagai bentuk transparansi penghitungan suara pemilu. Hal tersebut untuk menantang Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga buka-bukaan metode hitung cepat yang diklaim memenangkan paslon 02.
Sampai siang ini, data yang masuk 7,75 persen atau 59.503 dari 809.306 TPS. Data tersebut menunjukkan 63 persen untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf dan 37 persen untuk Prabowo-Sandi. Atau sekitar 10 juta pemilih.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku siap sistemnya diaudit. Sampai menantang kubu Prabowo menunjukkan data yang mereka miliki.
"Ini siap diaduit bahkan KPU kalau mau membandingkan antara data kami dengan Gerindra, BPN, kami juga siap untuk dicek sistemnya," kata Hasto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).
Hasto mengatakan ada ironi dari sikap partai politik pendukung Prabowo-Sandi terkait hitung cepat Pemilu 2019. Sebab, partai-partai mendukung Prabowo-Sandi menerima hasil hitung cepat terkait partai. Namun di sisi lain, koalisi menolak hasil hitung cepat Pilpres yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf.
"Kita melihat situasi sekarang partai politik pendukung Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk partai politiknya. Sehingga sangat ironi ketika parpol quick count diterima kemudian untuk quick count pilpres tidak diterima," ujar Hasto.
Hasto juga menyinggung saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Prabowo yang mengusung Anies-Sandi, menerima hasil hitung cepat ketika itu.
Berbeda dengan sikapnya sekarang. Prabowo, kata Hasto, tidak cuma menolak hitung cepat. Melainkan, sampai tiga kali deklarasi kemenangan dengan angka yang berbeda.
"Pak Prabowo di DKI yang memenangkan pak Anies-Sandi juga menggunakan hitung cepat sebagai instrumen hitung cepat yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya dari aspek metodelogi," kata Hasto.
Kendati demikian, Hasto tidak ingin sesumbar pihaknya telah menang Pilpres ini. Dalam hitung cepat telah menang dengan angka 54 persen. Seperti yang telah diminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Ibu Megawati mengingatkan kami kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang oleh KPU," tandasnya.(detik.com/merdeka.com)
