Beritaterheboh.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan revitalisasi trotoar di Jalan Cikini dan Jalan Kramat. Tot...
Beritaterheboh.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan revitalisasi trotoar di Jalan Cikini dan Jalan Kramat. Total trotoar yang akan direvitalisasi sepanjang 10 kilometer dan memakan biaya Rp 75 miliar.
"Anggaran ya Rp 75 miliar," kata Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugraha saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/6/2019).
Hari mengatakan revitalisasi trotoar tersebut akan dimulai bulan ini. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun pembuatan transit plaza di Stasiun Cikini dan ruang publik baru di Tugu Proklamasi.
"Mau dimulai bulan ini," sebut Hari.
Video rencana revitalisasi ini diunggah di akun Youtube Dinas Bina Marga DKI. Dari video tersebut, dijelaskan bahwa fokus penataan yaitu Cikini Coffee Shop, SMP Negeri 1 Jakarta, Stasiun Cikini, Taman Proklamator, Halte PMI, dan Taman Kramat Raya.
Trotoar akan dilengkapi dengan ubin pemandu tuna netra, signage, bollard, bangku, wayfinding hingga spot kolaborasi seni. Pemprov DKI akan membuat akses baru menuju Stasiun Cikini yang disertai integrasi dengan halte baru untuk bus pengumpan TransJakarta.
Di Jl Kramat Raya, bakal ada taman dan area khusus untuk UMKM. Trotoar pun akan dibagi menjadi jalur lambat dan jalur cepat.
kalo jaman Ahok yg begini ini yang dari kontribusi tambahan reklamasi jadi gak pake APBD😁— makLambeTurah#AsalBukanPrabowo (@makLambeTurah) June 16, 2019
APA KHABAR KONTRIBUSI TAMBAHAN REKLAMASI? #Gabener15Persen pic.twitter.com/OAcdwKiFAr— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Sekarang sedang ramai2 soal IMB yg diberikan Anies kepada pengembang pulau reklamasi setelah sebelumnya menyegel bangunan2 tersebut. Tapi dibalik semua ramai2 tersebut perhatian publik seolah dialihkan dari isu utamanya. #Gabener15Persen pic.twitter.com/vFG5ErxcDS— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Memang pinter Anies ini mengalihkan isu utama menjadi ribut2 urusan lain yg kurang relevan sehingga isu utamanya, yaitu tentang besaran kontribusi tambahan 15% yg diperjuangkan Ahok jadi terlupakan dari benak publik. #Gabener15Persen— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Mengapa Dana Kontribusi Tambahan Reklamasi yg diperjuangkan Ahok itu merupakan isu utama? Sebab nilainya luar biasa besar, 179 Triliun!!— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Ribut2 soal bangunan disegel lalu diberi IMB itu cuma upil.. #Gabener15Persen pic.twitter.com/h98LC6fZmJ
Dan banyak yg belum tahu bahwa salah satu penyebab kejatuhan Ahok adalah karena dia ngotot memperjuangkan kontribusi tambahan 15 persen untuk kepentingan warga DKI. #Gabener15Persen pic.twitter.com/2OHUzpaIpX— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Ada dua pihak yg ngotot memperjuangkan agar kontribusi tambahan 15 persen diturunkan, yaitu Pengembang dan oknum anggota DPRD.— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Jangan kaget, wakil rakyat kita itu belum tentu mewakili rakyat. Banyak yg khianat dan lebih memilih mewakili konglomerat. #Gabener15Persen
Berhubung Ahok ngotot bertahan di angka 15% maka yg dilakukan pengusaha adalah pura2 setuju di depan pemerintah, namun di belakang itu main mata dengan oknum2 anggota DPRD. #Gabener15Persen pic.twitter.com/PKugzVnTac— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Indikasi kearah itu mulai tercium ketika ketua Balegda M Taufik mengusulkan penurunan kontribusi tambahan jadi 5 persen saja.— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Usulan M Taufik dijawab Ahok dengan tegas, "Gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi!" #Gabener15Persen pic.twitter.com/TzQM0roQsI
Dan bau amis itu benar2 terbongkar ketika Sanusi adik M Taufik ditangkap KPK karena menerima suap dari pengembang. #Gabener15Persen pic.twitter.com/byk0P2rUuX— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Dan seperti sinetron ketebak, suap kepada Sanusi ditujukan agar Dana Kontribusi Tambahan 15% dikurangi. Inilah mengapa DPRD DKI terkesan tidak berpihak pada rakyat. Ya karena oknum2nya memang berpihak pada pengembang. #Gabener15Persen pic.twitter.com/P8eZOly4RQ— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Kasus suap terhadap anggota DPRD DKI itu bukti bahwa pengembang hanya pura2 setuju di hadapan Ahok terhadap kontribusi tambahan tetapi dibalik itu cari cara untuk menurunkan bahkan bila perlu menghapusnya.— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Jauh lebih murah menyuap anggota DPRD drpd bayar 179 T.#Gabener15Persen
Angka 179 triliun bukan angka yg kecil, sangat besar bahkan cukup besar utk menjatuhkan seorang Ahok yg keras kepala itu.— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Banyak yg bilang Ahok jatuh krn pelecehan agama. Omong kosong! Itu cuma cara utk menjatuhkan Ahok. Ahok dijatuhkan krn tidak bisa dibeli! #Gabener15Persen
Selanjutkan kita semua tahu apa yg terjadi. Ahok justru di stempel dgn sebutan "Gubernur Pengembang", sebuah tuduhan pemutarbalikan fakta mengingat yg menerima suap dari pengembang adalah Sanusi kader Gerindra, adik M Taufik. #Gabener15Persen— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Dan setelah Ahok kalah serta 'dibinasakan' maka tak ada lagi yg perlu ditutup-tutupi siapa sesungguhnya yg menjadi 'Gubernur Pengembang' #Gabener15Persen pic.twitter.com/4bLQstR49q— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Semua sudah terjadi, namun ada 2 pertanyaan mendasar yg tersisa:— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
1. Apa khabar dana kontribusi tambahan? Masih 15%, turun atau bahkan dihapus sama sekali?
2. Jika turun atau dihapus, berdasarkan pengalaman kasus Sanusi kemarin maka berapa duit yg dibagi2? #Gabener15Persen pic.twitter.com/sGmEHLMpKA
Kepada masyarakat kami himbau untuk tetap kritis dan tak terdistraksi oleh pengalihan isu. Isu utamanya tetap dana kontribusi tambahan sebesar 15%. Bukan IMB atau penyegelan!— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Ahok jatuh karena masalah ini, Sanusi dipenjara juga karena masalah ini. #Gabener15Persen
Sekian kultwit kami. Semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. #Gabener15Persen— #99 (@PartaiSocmed) June 15, 2019
Kesalahan pak Ahok adalah keras kepala,— Pihor kedanor (@tonosyafruddin) June 15, 2019
tidak mau kompromi dengan para begundal
Siapapun itu...
