Beritaterheboh.com - Megah dan kokohnya gedung-gedung di ibu kota DKI Jakarta mampu mengalihkan semua perhatian orang yang melihatnya. Ap...
Beritaterheboh.com - Megah dan kokohnya gedung-gedung di ibu kota DKI Jakarta mampu mengalihkan semua perhatian orang yang melihatnya. Apalagi kilau sinar lampu pada malam hari di ibu kota begitu indah dan sayang untuk tidak diabadikan.
DKI Jakarta juga dinobatkan sebagai kota metropolitan dan sebagai pusat bisnis di terdepan di Indonesia. Tidak jarang, banyak masyarakat Indonesia yang mengadu nasib di ibu kota.
Kota yang kerap dibilang segala sesuatu bisa menjadi keuntungan pun memang benar adanya. Salah satu contohnya adalah mengenai fasilitas toilet umum, sering terlihat fasilitas itu terdapat seorang penjaga yang meminta uang dengan dalil modal kebersihan fasilitas.
Begitu juga dengan pemanfaatan air bersih yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, kini sebagian masyarakat DKI Jakarta masih ada yang kesulitan air bersih.
Baca juga: Sedihnya Anies Orang Miskin di Jakarta Harus Beli Air Rp 600.000/Bulan
Bahkan, untuk menikmati air bersih harus membelinya. Sungguh ironis bukan? di tengah perputaran ekonomi yang begitu pesat di ibu kota, namun sebagian warganya masih kesulitan air bersih.
Asal tahu saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata tumbuh di level 5%, kontribusi terbesar dari Pulau Jawa yakni 59,11% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya kontribusi Pulau Jawa tentu tidak terlepas dari peranan DKI Jakarta sebagai pusat binsis.
Sebagian warga khususnya di pinggiran Jakarta mau tidak mau harus membeli air bersih karena lokasi tempat tinggalnya tidak terfasilitasi infrastruktur air bersih. Bahkan, penggunaan mesin pompa listrik alias jet pump-pun untuk daerah pinggiran sering tidak berguna karena kualitas airnya.
Beberapa waktu lalu, detikFinance menyambangi wilayah Muara Baru Kampung Kembang Lestari, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Wilayah yang berbatasan dengan Pulau Seribu ini, merupakan wilayah padat penduduk. Bahkan terlihat jelas hampir seluruh rumah warga membeli air bersih. Pasalnya terlihat jelas di depan rumah warga selalu ada tumpukan dirigen air.
Pengakuan beberapa warga setempat, seperti Yanti nama yang disamarkan menyebut bahwa dirinya tinggal di Muara Baru sudah 12 tahun dan dari awal tinggal sudah membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari.
Dia mengaku, rumah yang ditempatinya tidak memiliki sumber air tanah dengan kualitas baik. Yanti dan tetangganya pun harus rela membeli air dengan harga sekitar Rp 4.000 per pikul. Satu pikul tergdapat dua dirigen.
"Saya sudah 12 tahun tinggal di sini, dari dulu memang sudah beli air," pengakuannya kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Sementara itu Tono nama yang disamarkan. Merupakan salah satu warga Muara Baru yang menggantungkan hidupnya sebagai tukang air dorong. Bahkan ada juga tukang penampung air begitu warga menyebutnya yang menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar.
Sehingga, rantai bisnis air bersih ini pun seperti sudah terbentuk di wilayah tersebut. Karena, ada konsumen, penjual, dan pemilik besar.
Ujung-ujungnya memang harus ada campur tangan pemerintah, terutama untuk infrastruktur air bersih yang langsung tersambung ke rumah warga khususnya di daerah sulit air bersih. Meski membutuhkan investasi yang tidak sedikit, setidaknya pemerintah harus cepat turun tangan mengatasi hal tersebut.
Lalu bagaimana sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PD PAM Jaya menanggapi fenomena tersebut? simak diberita selanjutnya.
Ternyata Ini Penyebab Warga Miskin Jakarta Sulit Dapat Air Bersih
Perusahaan Daerah (PD) PAM Jaya buka-bukaan penyebab sebagian warga DKI Jakarta belum terakses air bersih. Bahkan, untuk mendapatkan air bersih harus rela mengeluarkan uang hingga ratusan ribu setiap bulannya.
Manajer Humas PAM Jaya Linda Nurhandayani mengatakan banyak penyebab yang membuat sebagian warga DKI sulit mendapatkan air bersih.
"Beberapa penyebab masyarakat belum tersambung air perpipaan, belum adanya jaringan perpipaan di wilayah tempat tinggal," kata Linda kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Penyebab lainnya adalah banyak masyarakat DKI yang lebih memilih menggunakan air tanah pun menjadi salah satu penyebabnya.
Selanjutnya, kata Linda, banyak warga DKI yang ternyata bertempat tinggal di lokasi yang ilegal. Sehingga, pihak PAM Jaya tidak bisa menyalurkan air bersih ke sana.
"Masyarakatnya berada di area illegal settlement. PAM Jaya tidak bisa masuk ke area illegal settlement," jelas dia.
Linda mengungkapkan, cakupan layanan PAM Jaya hingga saat ini sudah mencapai 60%. Ditargetkan pada 2023, cakupan layanannya menjadi 80%, dan pada 2030 seluruh warga DKI Jakarta sudah terlayani air dari PAM Jaya.
Adapun, jumlah pelanggan PAM Jaya hingga saat ini berjumlah 863.165. Guna meningkatkan cakupan layanan, Linda mengajak seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk menjadi pelanggannya.
Adapun, cara yang harus dilakukan masyarakat untuk menjadi pelanggan PAM Jaya cukup mendaftar melalui call center 021-29979999 untuk Aetra dan Palyja, serta 021-86909999 untuk pelanggan PAM Jaya.
"Atau bisa datang langsung ke kantor-kantor pelayanan Palyja/Aetra yang terdekat untuk mengisi formulir pendaftaran," kata Linda.
Selanjutnya, Linda mengatakan, masyarakat harus memenuhi persyaratan seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) terakhir.
"Petugas layanan akan melakukan survei ke lokasi," ungkap dia.
Pak Anies! Air Bersih untuk Warga Jakarta Kian Genting
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap harus segera menyelesaikan permasalahan akses air bersih bagi seluruh warga ibu kota.
Salah satu yang bisa segera dilakukan DKI 1 ini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur pipa air. Khususnya di wilayah yang belum terjamah infrastruktur.
"Sesegera mungkin karena yang sekarang sudah tidak cukup. Sudah (urgent)," kata Direktur Amrta Institute Nila Ardhianie kepada detikFiance, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Memang butuh investasi yang besar untuk menghubungkan infrastruktur pipa air ke seluruh rumah warga DKI. Namun, kata Nila, angka itu akan semakin besar jika hal itu terus ditunda-tunda.
"Karena yang belum memiliki cukup banyak dan selama 20 tahun terakhir tidak ada pembangunan infrastruktur air besar di DKI, maka kebutuhan investasi cukup tinggi," jelas dia.
Seperti contoh di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Hampir semua warganya mengeluarkan uang demi mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, instalasi pengelolaan air di Jakarta perlu ditingkatkan segera mungkin.
Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai menjadi tanggun jawab dasar pemerintah khususnya Provinsi DKI Jakarta.
Sebab, ibu kota yang menjadi pusat bisnis ini seharusnya tidak lagi memiliki permasalahan seperti ini.
"Ini harus jadi perhatian pemerintah khususnya Pemda DKI. Permasalahan air bersih ini penting sekali," kata Piter.
Piter mengatakan, air bersih untuk masyarakat kelas bawah di DKI menjadi barang yang mewah. Sebab, untuk mendapatkanya harus megeluarkan uang hingga ratusan ribu.
"Air bersih bagi mereka menjadi barang mewah. Pemda DKI seharusnya sejak dulu memprioritaskan permasalahan air bersih, sama dengan permasalahan gas," jelas dia.
Oleh karena itu, kata Piter, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa meminta perusahaan daerah dalam hal ini PD PAM Jaya mengoptimalkan sumber air seperti waduk.
"Pemerintah daerah saya kira bisa mengoptimalkan perusahaan daerah dengan memanfaatkan semua potensi air bersih yangg ada. Harusnya ada terobosan, misal memanfaatkan air waduk yang terdekat," kata dia.
"Infrastruktur itu kewajiban pemerintah khususnya dalam hal ini pemda. Pemda harusnya memperbaiki infrastruktur kebutuhan dasar air bersih," tambah dia.(detik.com)
