Beritaterheboh.com - Isu Partai Gerindra meminta 3 pos menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin rupanya bukan isapan jempol. Waketu...
Beritaterheboh.com - Isu Partai Gerindra meminta 3 pos menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin rupanya bukan isapan jempol. Waketum Gerindra Arief Poyuono mengakui hal tersebut.
"Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet," ungkap Poyuono kepada wartawan, Jumat (4/10/2018).
Ada tiga nama yang kabarnya disodorkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II, yaitu Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Sandiaga Uno, yang segera kembali ke partai berlambang kepala burung Garuda itu. Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
"Sandiaga, Fadli, dan Edhy Prabowo mereka semua tokoh Gerindra yang kompeten dan cerdas kok untuk bisa membantu pemerintahan Pak Joko Widodo, yang ke depan punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi kalau melihat situasi global dan prediksi bank dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya akan tumbuh di bawah 5 persen," tuturnya.
Baca juga: Isu Elite Gerindra Masuk Kabinet, Fadli, Edhy Prabowo atau Sandiaga?
"Dan tentu saja mereka bertiga akan bisa membantu pemerintahan Joko Widodo nantinya," lanjut Poyuono.
Meski begitu, Poyuono menyebut Gerindra menyadari Jokowi harus membicarakan terlebih dahulu dengan partai-partai koalisi pendukungnya. Hanya saja, Gerindra merasa bargaining 3 menteri wajar dilakukan mengingat posisinya sebagai 3 besar pemenang pemilu.
"Wajar kita minta 3 posisi karena Gerindra kan partai tiga besar di parlemen. Tapi sekali lagi semua itu saya rasa Pak Joko Widodo juga harus membicarakan dengan Parpol yang mengusungnya, tidak hanya dengan PDI Perjuangan ya, karena share holder-nya Joko Widodo-Ma'ruf Amin di luar PDI Perjuangan, kalau digabung jauh lebih besar," sebut Poyuono.
Dia lalu berbicara soal loyalitas partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Poyuono mengingatkan soal kabinet Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di periode keduanya, yang juga ada masalah dengan partai koalisinya.
"Belajar dari periode kedua SBY, parpol yang berkoalisi di pemerintahan hanya akan loyal di tahun pertama saja, tidak akan sampai 5 tahun. Apalagi jika Joko Widodo gagal menghindar dari terpaan krisis ekonomi dan banyak buat program yang tidak pro-rakyat pasti ditinggal mereka, apalagi biasanya mereka sudah siap siap untuk Pemilu 2024," ucap dia.
Untuk itu, Poyuono menyarankan agar Jokowi mengisi pos-pos menteri dengan tokoh-tokoh profesional. Periode kedua Jokowi disebutnya akan menjadi tantangan kepemimpinan eks Gubernur DKI itu.
"Saran saya sebagai kawan kepada Joko Widodo dalam menyusun kabinet harus benar-benar diisi oleh tokoh tokoh yang profesional, kapabel dan bisa kerja di bidangnya. Jangan hanya didasarkan pada yang disodorkan parpol," kata Poyuono.
"Sebab periode kedua kepemimpinan Joko Widodo adalah sebagai penilaian bagi Joko Widodo oleh masyarakat apakah dia akan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia sebagai Presiden yang berhasil atau ditulis dengan arang batok sebagai Presiden gagal," sambungnya.
Baca juga: Isu Gerindra Minta 3 Menteri, PPP: Koalisi Saja Belum Tahu Dapat Apa
Seperti diketahui, Gerindra diisukan masuk barisan partai pendukung Jokowi. Isu itu kian santer setelah Gerindra mengajukan konsep-konsep pemerintahan ke Jokowi.
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, jika konsep-konsep yang diajukan Prabowo Subianto diterima oleh Jokowi, partainya siap memperkuat pemerintahan. Namun, jika tidak, Gerindra akan tetap berada di luar.
"Kalau diterima, ya, kita masuk, kalau belum bisa diterima ya kemungkinan kita memperkuat pemerintahan dari luar," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (4/10).
Konsep ini belum pernah diumbar oleh Gerindra. Namun Dasco pernah berbicara tiga konsep yang diajukan ke Jokowi, yaitu konsep soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi.
asal yg dipilih punya kemampuan sih, kl menurut mak tdk masalah.https://t.co/ZWTTI7cZic— makLambeTurah#Tolak RKUHP (@makLambeTurah) October 4, 2019
