Beritaterheboh.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesdan menandatangani Kebijakan Um...
Beritaterheboh.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesdan menandatangani Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020. Namun, menurutnya Anies belum tentu tahu secara detail seluruh anggaran yang diusulkan.
Itu dikatakan Saefullah menanggapi sejumlah kritik terkait usulan anggaran yang dipermasalahkan seperti renovasi rumah dinas gubernur dan kenaikan usulan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Saefullah menegaskan Pemprov DKI memiliki banyak program dan kegiatan sehingga tidak mungkin Anies mencermati anggaran secara mendetail.
"[Tetap] ditandatangani Gubernur dong," kata Saefullah di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).
"Kegiatan kita itu jumlahnya ribuan per tahun. Satuan anggarannya mencapai puluhan ribu. Kan orang enggak bisa tahu satu per satu besaran anggaran itu," lanjutnya.
Saefulloh menegaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lah yang melakukan pembahasan dan pengagajuan anggaran. Ia juga menegaskan rancangan anggaran itu masih sementara sehingga masih bisa dibahas dan berubah nantinya.
"Justru itu, naik turunnya dalam pembahasan, rasionalisasinya seperti apa. Besaran anggaran di situ kan bukan sesuatu yang mengikat karena masih dibahas," ujar Saefullah.
Sebelumnya terkait TGUPP, usulan anggaran naik dari Rp19 miliar menjadi Rp26 miliar. Ditanyakan soal kenaikan usulan anggaran itu, Anies sebelumnya mengatakan dirinya tidak akan mengubah anggaran TGUPP.
"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Saat dikonfirmasi lagi soal usul kenaikan anggaran untuk TGUPP itu, Anies menyatakan, "No, tidak. Tidak berubah. Pokoknya tetap, tidak berubah."
Kemudian terkait renovasi rumah dinas Gubernur DKI, pada usulan anggaran itu tertulis anggaran sebesar Rp2,4 miliar. Sejumlah pihak juga mengkritik usulan tersebut.(CNNIndonesia.com)
