Beritaterheboh.com- Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merespons soal polemik sistem anggaran digital milik Pemprov DKI Jakarta yang dinilai G...
"Kita PATUT BERSYUKUR, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia," kata Syarif melalui Twitter-nya, @LaodeMSyarif, seperti dilihat detikcom, Sabtu (2/11/2019).
Syarif mengatakan sistem anggaran digital atau e-budgeting merupakan salah satu alat pencegahan korupsi. Dia mempersilakan Anies meningkatkan kualitas sistem e-budgeting Pemprov DKI, tapi jangan menghapusnya.
"Jika @DKIJakarta dan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e-budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali ke cara manual. @KPK_RI," tulis Syarif.
Diberitakan sebelumnya, Anies menilai masalah penganggaran Pemprov DKI sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.
"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual, pengecekan manual, maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10).
Anies menyebut saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital, tapi tidak smart alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.
"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh, diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, dia akan melakukan verifikasi," ucap Anies.(detik.com)
