Beritaterheboh.com - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyebut politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ...
Beritaterheboh.com - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyebut politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana membeberkan informasi yang sesat terkait anggaran.
Pantauan TribunJakarta.com William Aditya Sarana beberapa hari ini memang menjadi sorotan publik, pasalnya pria 23 tahun itu gencar mengkritik anggaran tak masuk akal di Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Taufiqurrahman juga menemukan keanehan dan keganjilan dari tindakan William Aditya tersebut.
Hal itu dipaparkan Taufiqurrahman saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa, pada Rabu (6/11/2019) malam.
Mulanya William Aditya Sarana menyinggung soal transparansi Pemprov DKI dalam penyusunan anggaran.
Anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu menekankan pentingnya rencana anggaran diunggah ke website resmi milik Pemprov DKI.
Alasannya, kata William Aditya Sarana agar masyarakat DKI Jakarta mengetahui ke mana uang mereka.
"Agar masyarakat DKI Jakarta yang punya uangnya tahu penggunaan uangnya untuk apa?," kata William Aditya Sarana dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Mata Najwa, pada Kamis (7/11/2019).
Taufiqurrahman kemudian meluruskan pernyataan William Aditya Sarana soal draf KUA-PPAS untuk APBD 2020 yang diterima bulan Juli.
Ia mengatakan William Aditya Sarana padahal baru dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada bulan Agustus.
"Pertama saya ngelurusin dulu, Bung William tadi bilang sudah terima data KUA-PPAS bulan Juli. Anda lupa, Anda dilantik jadi anggota DPRD 26 Agustus, jadi bulan Juli Anda belum jadi anggota DPRD," tegas Taufiqurrahman.
Taufiqurrahman juga mempermasalahkan soal William Aditya Sarana yang kekeh KUA-PPAS harus diunggah ke website.
Ia menganggap hal tersebut tidak terlalu penting.
"Kedua, masalah upload RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA-PPAS menurut saya, kalau dibilang penting enggak penting ya menurut saya juga sama. Menurut saya wajib atau tidak wajib," tutur Taufiqurrahman.
"Karena sebenarnya yang perlu diketahui oleh publik adalah RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah final. Itulah nanti yang akan dibahas bersama dengan DPRD DKI."
Taufiqurrahman menpertanyakan ucapan William Aditya yang menyebut warga Jakarta berhak menyisir anggaran DKI Jakarta.
Menurutnya, hanya anggota dewan yang berhak menyisir anggaran karena memiliki hak budgeting.
"Saya bilang itu pernyataan yang sia-sia, karena warga Jakarta tidak bisa menyisir anggaran itu. Karena mereka tidak punya hak budgeting, yang punya hak budgeting itu anggota DPRD DKI dan ada forum rapat resminya untuk bagi anggota DKI menyisir anggaran itu," urai Taufiqurrahman.
"Ada rapat komisi-komisi, ada rapat banggar disitulah disisir anggaran, dikritisi sampai komponen kesatuan yang paling kecil itu bisa, hanya anggota DPR melakukan itu. Tapi publik tidak bisa ngapa-ngapain,"
"Tidak bisa, mau ngapain coba publik, emang publik punya hak budgeting?," imbuh dia.
Ia meminta William Aditya Sarana untuk tidak membuat masyarakat bingung dengan memberikan informasi soal anggaran yang menyesatkan.
"William jangan bikin publik bingung dengan misleading informasi yang Anda sampaikan," kata Taufiqurrahman.
Taufiqurrahman lantas menemukan keganjilan dari pengakuan William Aditya Sarana.
Sebelumnya William Aditya Sarana mengaku menemukan anggaran tak masuk akal di KUA-PPAS 2020 melalui website resmi Pemprof DKI Jakarta.
Taufiqurrahman mengungkapkan Kepala Bappedam Sri Mahendra, padahal menegaskan tak pernah mengunggah KUA-PPAS 2020 di website tersebut.
"Saya mau tambahkan, Anda tadi bilang Anda capture data itu dari website ya," kata Taufiqurrahman seraya menunjuk ke arah William Aditya Sarana.
"Saya baca berita di tanggal 30 Oktober 2019, itu pernyataan resmi dari kepala Bappeda, Sri Mahendra,"
"Dia menyebutkan tak pernah mengunggah data KUA-PPS," imbuhnya.
"Ada rapat komisi-komisi, ada rapat banggar disitulah disisir anggaran, dikritisi sampai komponen kesatuan yang paling kecil itu bisa, hanya anggota DPR melakukan itu. Tapi publik tidak bisa ngapa-ngapain,"
"Tidak bisa, mau ngapain coba publik, emang publik punya hak budgeting?," imbuh dia.
Ia meminta William Aditya Sarana untuk tidak membuat masyarakat bingung dengan memberikan informasi soal anggaran yang menyesatkan.
"William jangan bikin publik bingung dengan misleading informasi yang Anda sampaikan," kata Taufiqurrahman.
Taufiqurrahman lantas menemukan keganjilan dari pengakuan William Aditya Sarana.
Sebelumnya William Aditya Sarana mengaku menemukan anggaran tak masuk akal di KUA-PPAS 2020 melalui website resmi Pemprof DKI Jakarta.
Taufiqurrahman mengungkapkan Kepala Bappedam Sri Mahendra, padahal menegaskan tak pernah mengunggah KUA-PPAS 2020 di website tersebut.
"Saya mau tambahkan, Anda tadi bilang Anda capture data itu dari website ya," kata Taufiqurrahman seraya menunjuk ke arah William Aditya Sarana.
"Saya baca berita di tanggal 30 Oktober 2019, itu pernyataan resmi dari kepala Bappeda, Sri Mahendra,"
"Dia menyebutkan tak pernah mengunggah data KUA-PPS," imbuhnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Sebut William PSI Beberkan Informasi Sesat Soal Anggaran, Taufiqurrahman Temui Keanehan: Saya Curiga,
