Beritaterheboh.com - Anggota DPRD DKI dari PDI-P yang juga mantaan staf Gubernur DKI Jakarta Ahok, Ima Mahdiah mempertanyakan sejumlah ang...
Ada sejumlah hal yang ditanyakan mantan staf Gubernur DKI Jakarta Ahok tersebut.
Ima menanyakan hal tersebut saat Rata Penajaman KUA-PPAS Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan.
Ima Mahdiah awalnya menyoroti soal penyedian makanan tambahan untuk anak sekolah di DKI Jakarta.
Menurut Ima, kini banyak anak sekolah di DKI Jakarta yang mengalami alergi laktosa.
Sehingga menurutnya penyedian susu tersebut harus kembali diperhatikan.
"Kemudian, mengenai kegiatan Penyediaan Makanan tambahan anak sekolah.
Karna di salah satu komponennya adalah susu,
sedangkan masukan dari konstituen saya yg kebetulan dokter, ada 60 persen lebih anak di DKI yang laktosa intoleransi.
Jgn sampai program ini jadi masalah nnt." tulis Ima di akun Twitter.
Dalam video yang diposting, Ima menjabarkan soal kelebihan anggaran untuk PAUD.Rapat Penajaman KUA-PPAS Komisi E dengan Dinas pendidikan pic.twitter.com/dis9MhDdS5— IMA MAHDIAH (@imadya) October 31, 2019
"Pak Kadis bilang kalau total yang dapat dari PAUD itu Rp 500 ribu per anak, tapi di sini anggarannya masih belum berubah," kata Ima.
Dalam KUA-PPAS yang sempat beredar, kata Ima, jumlah anak sekolah sebanyak 154.743.
"kalau dibagi dengan anggaran Rp 92 miliar, itu satu orang Rp 600 ribu, jadi masih kelebih Rp 92 miliar, sayang aja kalau itu jadi terbuang," kata Ima.
Selain itu Ima juga membahas soal penyedian makanan tambahan untuk anak sekolah.
Penyedian makanan tambahan dalam hal ini adalah susu.
Namun menurut Ima, 60 persen anak sekolah di DKI Jakarta mengalami alergi laktosa.
"ini saya penyedian makanan tambahan anak sekolah, kalau kemarin berupa susu ultar kalau saya lihat saya mau tau itu kompenen nya apa saja isinya, apakah hanya susu ? karena 60 persen anak di DKI Jakarta sedang alergi laktosa, jangan sampai kita kasih malah jadi nambah bikin mereka sakit," kata Ima.
Tak hanya sampai disitu saja, Ima juga menyinggu soal harga satu dokumen seharga Rp 54 miliar di anggaran Manajamen Kontruksi Rehab Total Gedung Sekolah.
"saya temukan di KUA-PPAS yang kemarin sempat keluar, ada manajemen konstruksi rehab total gedung sekolah, satu dokumen MK harganya Rp 54 miliar, yang saya pengen tau ini dokumennya seperti apa dan apakah satu dokumen seharga rp 54 miliar ?" tanya Ima.
Soal postingan Ima, Yunarto Wijaya pun memberikan pujian.
Yunarto Wijaya mengaku sudah menjadikan Ima sebagai idolanya semenjak berkerja di Balaikota DKI Jakarta.
"Ini idola saya dari jaman kerja di balai kota dan skrg di DPRD DKI, salah satu didikan langsung @basuki_btp
. Please follow & dorong dia tetap kritis tuips..." tulis akun Twitter Yunarto Wijaya.
Ini idola saya dari jaman kerja di balai kota dan skrg di DPRD DKI, salah satu didikan langsung @basuki_btp .. Please follow & dorong dia tetap kritis tuips... https://t.co/2iJIhhq6KW— Yunarto Wijaya (@yunartowijaya) October 31, 2019
Sebelumnya Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik.
Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.
Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuding sistem anggaran yang dibuat Gubernur DKI Jakarta sebelum menjadi biang kerok atas munculnya anggaran kontroversial seperi lem aibon hingga bolpoin.
Anies mengatakan kesalahan sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama.
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Melansir Kompas.com, sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.
Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahok
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahok (Kompas.com/Tribunnews.com/Youtube)
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.
“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.
Ia mengatakan, dirinya tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.
Ahok bahkan menyebut Anies terlalu pintar.
E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.
"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.
"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.
Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).
"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Temuan Mantan Staf Ahok di KUA-PPAS DKI, Satu Dokumen di Anggaran Rehab Gedung Sekolah Rp 54 Miliar,
