Beritaterheboh.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam rencana tes virus Corona yang akan dilakukan oleh Anggota ...
Beritaterheboh.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam rencana tes virus Corona yang akan dilakukan oleh Anggota DPR dan keluarganya pekan ini. YLBHI menilai wakil rakyat itu memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan.
"Ini semacam korupsi, memalukan banget karena menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri dan keluarga," tegas DIrektur YLBHI, Asfinawati saat dihubungi, Senin (23/3/2020).
Asfin mengatakan jatah untuk 2.000 Anggota Dewan dan keluarga itu harusnya diberikan kepada kelompok rentan. Dia juga menyinggung penolakan tes COVID-19 yang dialami oleh masyarakat.
"Benar (2.000-an) ini banyak banget, harusnya prioritas untuk kelompok rentan, lansia, ODP. Ini kan banyak orang ditolak-tolakin untuk tes," ungkapnya.
Asfin meminta Anggota DPR untuk supaya tidak mengambil jalan pintas. Dia menilai tes massal itu tidak mengutamakan kepentingan rakyat.
"Dana pribadi dan ngantri kayak biasa.. Bukan jalur tol begitu. Sangat memalukan. Ini mencerminkan sikap mereka selama ini yang mementingkan diri dan kelompok dalam menjalankan pekerjaan dewan dan bukan kepentingan rakyat yang mereka wakili (yang membuat mereka bisa duduk di kursi itu)," sebut Asfin.
Lebih lanjut, Asfin berharap DPR mengikuti jalur tes biasa. Dia juga meminta Anggota Dewan untuk bersikap empati kepada rakyat.
"Ya (minta dibatalkan). Antri seperti orang-orang lain artinya tidak datang dan diurusi berkelompok, urus sendiri-sendiri agar bisa merasakan yang dialami rakyat. Dengan begini baru mereka tahu kehidupan rakyat seperti apa,yang dialami dan bisa buat kebijakan yang tepat," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 2.000 anggota DPR RI dan keluarganya akan menjalani tes virus Corona. Tes itu direncanakan akan dilaksanakan pekan ini.
"Jumlah anggota Dewan 575. Kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/3).(detik.com)
