Beritaterheboh.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Pemerintah Provinsi D...
Pasalnya, kata pria yang kerap disapa Kent itu, dirinya banyak mendapatkan laporan langsung dari warga terkait pembagian bansos yang dinilai tidak tepat sasaran dan banyak menyasar ke warga Jakarta yang dianggap mampu.
Diketahui, penerimaan Bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020, diterima sebanyak 1.194.633 Kepala Keluarga (KK).
Tapi pada kenyataannya di lapangan banyak warga yang tidak menerima bantuan tersebut.
"Banyak laporan kepada saya, bahwa pembagian bansos tidak tepat sasaran. Jadi jangan sampai pembagian bansos itu malah diberikan kepada warga Jakarta yang mampu dan merugikan warga yang tidak mampu, ya walaupun kami tahu semua warga Jakarta terkena dampak pandemi wabah Covid-19 ini. Tapi, kami bisa lihat dengan jelas, siapa yang lebih membutuhkan bansos tersebut," kata Kent dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2020).
Kent juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar terang benderang terkait pembagian bansos tersebut.
Apakah memang sudah mempunyai data warga yang berhak menerima bansos, atau hanya mengandalkan data tidak mampu yang sudah lama yang terdapat di Dinas Sosial, sehingga pembagian tidak tepat sasaran.
"Seharusnya berapa bulan sekali data warga yang tak mampu di Provinsi DKI Jakarta harus di-data ulang kembali, RT dan RW harus di fungsikan secara maksimal dalam pengumpulan data warga, karena memang saat ini banyak warga yang benar-benar tak mampu tidak mendapatkan bantuan. Jadi jangan lantas nanti orang mati kelaparan, dikira mati karena terpapar Covid-19," katanya.
Kent juga mengapresiasi dan menyampaikan atas kerja keras para Ketua RT, RW dan jajarannya dalam membagikan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Pak RT dan RW harus menggunakan mata dan hati dalam membagikan bansos ini, bagikan kepada yang benar-benar membutuhkan," tuturnya.
Lalu, sambung Kent, warga yang tidak mendapatkan Bansos tersebut berhak mengisi formulir permohonan bansos susulan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat, agar data tersebut bisa kembali diverifikasi oleh pihak kelurahan, dan akan diteruskan kepada Dinas Sosial.
"Itu jangan hanya retorika saja, tapi kenyataan di lapangan nihil. Kasihan kepada warga yang benar-benar terdampak akibat pandemi wabah Covid-19 ini. Seperti banyak pegawai yang di PHK, dirumahkan bahkan tidak di gaji. Jika memang warga kembali mengisi formulir hingga sampai ke Dinas Sosial (Dinsos) dan PD Pasar Jaya dengan melewati proses yang berbelit-belit, itu kapan mereka akan makan? Tolong lah jangan mempersulit keadaan," tegas Kent.
Menurut Kent, saat ini banyak warga yang terdampak langsung wabah Covid-19 seperti tidak mempunyai rumah akibat wabah tersebut.
Karena mereka sudah tidak sanggup menanggung beban akibat wabah Covid-19 ini, mulai dari makan sehari-hari hingga membayar biaya kontrakan.
"Di Jakarta Pusat banyak warga yang tidur dipinggir jalan, karena mereka sudah tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi jangan salahkan, jika mereka memilih pulang kampung atau mudik duluan, karena memang tidak mendapatkan perhatian disini, jadi mereka memilih pulang kampung. Karena hampir rata-rata semua warga di DKI Jakarta adalah warga pendatang. Gubernur Anies harus benar-benar memikirkan masalah ini," tuturnya.
Kent pun menilai, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal total dalam mendistribusikan bansos kepada warga Jakarta yang tak mampu.
Karena saat ini, pembagian bansos sangat carut marut. Jika hal itu terjadi maka banyak warga yang kelaparan dan dia khawatir bisa memicu meningkatnya angka kriminalitas di ibukota.
"Anies saya anggap gagal dalam mendistribusikan bansos ini karena saat ini hasil dari temuan saya di lapangan pembagian bansos sangat carut marut. dan jika tidak diselesaikan dengan baik maka saya khawatir aksi kriminalitas akan meningkat, karena banyak warga kelaparan ditambah lagi dengan pembebasan asimilasi napi di beberapa lapas," tuturnya.
Selain itu, Kent juga meminta kepada Gubernur Anies Baswedan agar kembali menegaskan, terkait dengan PSBB di Jakarta, keluar masuk bus di Jakarta.
Jadi harus benar-benar clear untuk penyekatan bus di setiap perbatasan ibukota agar bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Pak Anies harus kembali tegas terkait keluar masuk bus mudik ke Jakarta. Kalau bisa jika kedapatan bus membawa penumpang yang banyak, harus dibekukan trayeknya," pungkasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mulai mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako akibat virus Corona atau Covid-19 mulai sehari sebelum pelaksanaan PSBB atau Kamis 9 April 2020.
Bantuan sembako yang diberikan ke masyarakat berupa paket bahan pangan pokok yaitu beras 5 kg satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua buah, dan sabun mandi dua batang.
Ada beberapa kesalahan terkait dengan pendistribusian bansos yang terjadi di Jakarta, yaitu ada dua titik di wilayah Jakarta Utara, tepatnya Sunter dan Kelapa Gading menjadi target salah sasaran bantuan sosial Pemprov DKI saat Pandemi Covid-19.
Tercatat, beberapa data keluarga penerima adalah keluarga sejahtera, bukan dari golongan miskin atau rentan miskin.
Contohnya, Camat Kepala Gading, Harmawan mengungkap temuan terkait 22 orang dalam satu RW di RW 07 Kelapa Gading Barat yang menerima paket bantuan salah sasaran.
Kendati kali ini, ia mengaku tidak tahu berapa orang yang harus dapat bansos. Sebab, tugasnya tidak berkutat dengan data penerima.
Selain itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjutak juga terdata dalam penerimaan bansos sembako saat PSBB.
Jhonny tercatat sebagai warga yang tinggal di Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Anggota DPRD DKI Jakarta Kenneth: Pembagian Bansos Harus Tepat Sasaran!
