Beritaterheboh.com - Pemprov Bali berhasil menekan laju penambahan kasus positif virus Corona (COVID-19) meski tidak menerapkan pembatasan...
Apresiasi pemerintah disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo usai ratas melalui siaran yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5/2020).
"Ada daerah yang tidak PSBB tetapi berhasil, tadi sudah dilihat bahwa Provinsi Bali salah satu di antara provinsi yang tidak menetapkan PSBB. Tetapi menunjukkan angka laju penambahan positif berkurang, pasien di rumah sakit banyak yang sembuh dan tidak ada penambahan angka kematian," sambung Doni.
Upaya Pemprov Bali yang memanfaatkan kearifan lokal inilah, jelas Doni, yang perlu diapresiasi. Doni mengatakan Pemprov Bali berhasil menekan laju penambahan kasus dengan memaksimalkan perangkat hingga tingkat desa adat.
"Dan tentu ini harus kita hargai walaupun Bali tidak memutuskan memilih PSBB, tapi Bali telah melakukan upaya secara maksimal dengan memanfaatkan kearifan lokal, menggerakkan desa adat, gotong royong berbasis adat, jadi ada gugus tugas tingkat desa adat," tutur Doni.
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Bali I Wayan Koster menjabarkan pola penanganan Corona di wilayahnya tanpa menerapkan kebijakan PSBB. Koster mengatakan sejak kasus Corona muncul di RI, Pemprov Bali langsung menerapkan tiga level penanganan.
"Kami langsung membuat suatu pola penanganan dalam bentuk kebijakan kemudian operasional kebijakan dan operasional di tingkat lapangan, jadi ada 3 level penanganan COVID-19 di Provinsi Bali," kata Koster dalam rapat terbatas evaluasi pelaksanaan penerapan PSBB, yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5).
Level Pertama
Penanganan level pertama yang dilakukan Pemprov Bali yakni menerbitkan kebijakan di tingkat Provinsi berupa surat edaran, imbauan dan instruksi yang lebih rinci untuk masyarakat.
Level Kedua
Kemudian level kedua, Pemprov Bali melakukan penanganan di tingkat Kabupaten yakni mengkoordinasi penanganan di Kabupaten dan Kota.
Level Ketiga
Level paling bawah, level tiga, yaitu Pemprov Bali menerapkan kebijakan di wilayah desa adat dengan membentuk satgas gotong royong yang melibatkan unsur-unsur desa, dinas, kelurahan, babinsa, dan bhabinkamtibmas dan elemen masyarakat.
"Jadi leading-nya di wilayah desa, desa adat itu sendiri karena memiliki satu kearifan lokal dengan hukum adatnya yang bisa meningkatkan lebih kuat masyarakatnya di wilayah desa adat masing-masing di Bali," ujarnya.
Koster menerangkan, di Bali ada 1.493 desa adat. Desa-desat ada itu yang menjadi andalan utama Pemprov Bali untuk mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, menurut Koster, desa adat di Bali memiliki hukum adat yang menjadi acuan masyarakat dalam penanganan wabah. Sehingga, secara ritual, warga desa adat sudah diwariskan tata cara penanganan apabila wilayahnya terdampak wabah.
"Kelebihan di desa adat adalah selain upaya biasa yang sifatnya terlihat, di desa adat juga ada suatu keyakinan dengan ritual agama yang dinamakan dalam bentuk niskala, suatu ritual adat keagamaan yang jadi keyakinan di Bali. Ketika ada wabah seperti ini memang ada warisan dari para leluhur yang bisa dijadikan satu pedoman untuk melaksanakan itu secara ritual. Ini menjadi warisan yang sangat penting karena para leluhur kami mengajarkan dari dulu bahwa kalau ada wabah ada cara sendiri penanganan secara ritual," jelasnya.
Menyiapkan Fasilitas Kesehatan
Dalam penangan Corona ini, Pemprov Bali juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang kualitasnya memadai. Koster mengatakan, Pemprov Bali sudah memiliki 13 rumah sakit rujukan khusus Corona dengan 392 tempat tidur lengkap dengan ruang isolasi. Koster menambahkan, peralatan untuk tenaga medis juga terbilang lengkap mulai dari APD hingga ventilator.
"Kemudian kami tingkatkan kualitas layanan menyiapkan lab uji swab berbasis PCR di Rumah Sakit Sanghlah, Rumah Sakit Universitas Udayana, dan FKIK Universitas Warmadewa. Dulu sulit uji swab karena harus ke Jakarta atau Surabaya, waktunya lama. Maka dengan ada 3 lab ini bisa dilakukan uji cepat, dalam jumlah banyak paling lama 24 jam hasilnya keluar," kata Koster.
Pemprov Bali juga menyiapkan hotel dan transportasi untuk petugas medis yang menangani Corona. Termasuk melakukan pemetaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan ABK asal Bali yang bekerja di luar negeri.
Pemetaan dilakukan karena berdasarkan data, pasien Positif di Bali didominasi oleh adanya PMI dan ABK yang kembali dari luar negeri. Tercatat ada 15.004 warga Bali yang bekerja di luar negeri sebagai PMI dan ABK.
"Itu yang pulang setelah kami cek lapangan ini yang banyak positif menularkan warganya dan lingkungan luas apalagi rumah tangga. Oleh itu kami lakukan upaya pengendalian PMI dan ABK ini. Semua kami karantina dengan rapid test dulu, sekarang sudah diswab, jadi PMI ABK kami karantina semuanya. Yang negatif itu dikarantina oleh kabupaten kota di hotel atau fasilitas daerah. PMI ABK positif, kalau positifnya sehat kami karantina di faskes yang baik ditanggung penuh provinsi. Kalau positif dengan gejala langsung ditangani intensif sehingga pembagian tugas jelas," imbuh Koster.
"Yang positif itu dikarantina provinsi, yang negatif kabupaten kota selama 2 minggu dan saat ini kami perketat lagi. Bari bisa dipulangkan ke rumah kalau sudah uji swab dua kali hasil negatif. Kami melakukan rapid test dengan ketat di bandara internasional, Pelabuhan Benoa dan Gilimanuk," lanjut dia.
Selain itu, pengawasan terhadap PMI dan ABK yang sudah di Bali juga diperketat dengan pemetaan melalui digital. Koster menjelaskan, Pemprov Bali sudah melakukan rapid test terhadap PMI dan ABK untuk memastikan mana warganya yang terindikasi Corona dan tidak.
"Kami lakukan rapid test di seluruh Bali mulai dari kemarin, target selesai Jumat ini sehingga PMI ABK di semua wilayah desa adat ini memiliki kepastian mana yang positif mana yang negatif," kata Koster.(detik.com)
