Beritaterheboh.com - Salah satu aturan dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta adalah pemberlakuan ganjil-...
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Dalam pergub tersebut diatur terkait pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan motor dan mobil.
"Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 ayat 1 Pergub Nomor 51 Tahun 2020 seperti dikutip detikcom, Jumat (5/6/2020).
Pada Pasal 18 juga diatur kendaraan roda dua dan roda empat bernomor ganjil hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan roda dua dan roda empat bernomor genap hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal genap.
Ganjil-genap di masa transisi PSBB ini tak berlaku untuk angkutan ojek online (ojol). Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memberi penjelasan soal ganjil-genap yang menurutnya belum akan diberlakukan sepekan ke depan.
"Nah, saat ini seminggu ke depan, kami akan melakukan evaluasi terhadap situasi dan kondisi masyarakat lalu lintas Jakarta pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Jadi seminggu ke depan belum ada pemberlakuan ganjil-genap, apakah itu roda empat atau roda dua," kata Syafrin saat dihubungi detikcom, Sabtu (6/6/2020).
Syafrin mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait lalu lintas dan angkutan di DKI Jakarta selama masa transisi PSBB. Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi dasar untuk penetapan regulasi, termasuk aturan ganjil-genap.
"Tentu itu yang akan kami lakukan evaluasi. Perlu diingat bahwa transportasi itu adalah derived demand, artinya transportasi itu adalah permintaan turunan. Nah, oleh sebab itu, tentu kebijakan transportasi itu akan menyesuaikan dengan kebijakan orang masuk kerja. Dan di dalam pergub itu kan ada pengaturan terkait dengan jam kerja, ada pengaturan jam 7 dan jam 9," jelas Syafrin.
"Nah, ini yang akan kami coba kaji pada situasi lalu lintas masa transisi seminggu ke depan seperti apa, dan kemudian kami akan mengusulkan untuk penerapan ganjil-genap seperti apa. Belum tentu juga (ganjil-genap akan diterapkan). Kan dari hasil evaluasi itu akan menentukan apakah ganjil-genap diberlakukan atau tidak," imbuhnya.
Berikut ini ragam kritik dari DPRD DKI Jakarta terkait kebijakan tersebut:
Pimpinan DPRD DKI
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menilai kebijakan ganjil-genap di masa transisi PSBB over protektif. Misan menilai efek ekonomi akibat pandemi virus Corona sangat tinggi, sehingga kebijakan harus memperhatikan sektor ekonomi.
"Hemat saya, kebijakan ini over protektif. Kebijakan harus memperhatikan kondisi kekinian Jakarta, terutama masalah ekonomi," kata Misan kepada wartawan, Sabtu (6/6).
Menurut Misan, upaya Pemprov DKI memutus penyebaran COVID-19 membuahkan hasil dengan minimnya angka reproduksi virus tersebut. Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI itu mengatakan saat ini Pemprov DKI perlu memperhatikan sektor ekonomi dan tidak melakukan pembatasan transportasi.
"Transportasi adalah sarana yang sangat penting dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, karena fungsinya sebagai alat perpindahan orang dan barang. Oleh karenanya, kebijakan membatasi transportasi atau pergerakan orang kontraproduktif dengan upaya menyehatkan dompet daerah," ujarnya.
Fraksi PDIP DPRD DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP Ima Mahdiah menilai penerapan aturan ganjil-genap untuk mobil dan motor tidak tepat diterapkan saat masa transisi PSBB. Ima meminta ganjil-genap tak diterapkan sebelum kondisi kembali normal.
"Aturan ganjil-genap seharusnya ditiadakan dahulu sampai benar-benar keadaan sudah normal dan masyarakat hingga utilisasi moda transportasi umum bisa mencapai 100 persen," kata Ima kepada wartawan, Sabtu (6/6).
Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kebijakan ganjil-genap diterapkan untuk menekan jumlah orang yang beraktivitas di Ibu Kota. Gembong menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dari Pemprov DKI.
"Namun kebijakan itu harus dibarengi dengan pengawasan yang sangat ketat karena masa transisi ini menjadi kunci utama untuk menuju ke new normal. Kalau masa transisi ini gagal, new normal tidak akan bisa diberlakukan di DKI," ujar Gembong.
Menurut Gembong, aturan pembatasan jumlah orang di perkantoran hingga maksimal 50 persen kapasitas juga sejalan dengan pembatasan kapasitas transportasi umum. Gembong meminta masyarakat patuh pada semua aturan yang dibuat Pemprov DKI.
"Kalau semua pihak patuh, saya yakin nggak akan chaos. Tinggal soal pengawasan dari aparatur Pemprov yang perlu dipertegas, sehingga meminimalkan pelanggaran di lapangan," tuturnya.
Fraksi Golkar DPRD DKI
Fraksi Golkar di DPRD DKI juga angkat bicara soal peraturan penerapan sistem ganjil-genap bagi mobil dan sepeda motor selama masa transisi PSBB. F-Golkar belum memahami urgensi dari kebijakan tersebut.
"Apa urgensinya pemberlakuan ganjil-genap di masa PSBB lanjutan ini? Saya rasa tidak ada," ucap Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta Judistira Hermawan saat dihubungi, Sabtu (6/6).
Jika ada penerapan kapasitas angkutan umum tapi ada pembatasan kendaraan pribadi dengan ganjil-genap, akan muncul masalah. Akan ada kemungkinan besar terjadi penumpukan penumpang angkutan umum.
"Namun kalau ini menjadi kebijakan Pemprov, ya kami sarankan frekuensi transportasi umum ditambah, baik TransJakarta, MRT, dan LRT," ucap Judistira.
"Jangan sampai terjadi seperti yang sebelumnya, transportasi umum dikurangi, kemudian terjadi penumpukan penumpang di halte atau stasiun MRT," ujarnya.
Fraksi NasDem DPRD DKI
Fraksi NasDem meminta kebijakan ganjil-genap selama PSBB transisi untuk sepeda motor direvisi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, kebijakan ini dinilai menyulitkan warga yang bekerja di lapangan.
"NasDem memandang pembatasan ganjil-genap untuk sepeda motor perlu direvisi, karena pengguna sepeda motor banyak dari pekerja lapangan itu akan menyulitkan orang kecil," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino kepada wartawan, Sabtu (6/6).
NasDem menilai dampak kebijakan motor kena ganjil-genap adalah meningkatnya jumlah penumpang di sektor transportasi massal. Penumpukan ini dinilai bahaya untuk kesehatan warga.
Untuk kembali bergerak mengais rezeki, cukup fokus dalam protokol kesehatannya saja. Kekhawatiran kami, NasDem, akan terjadi penumpukan di transportasi massal. Dan itu berbahaya," ujar Wibi.(detik.com)
