Beritaterheboh.com - Seorang warga Surabaya, Yaidah, terpaksa harus mengurus akta kematian anaknya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)...
Beritaterheboh.com - Seorang warga Surabaya, Yaidah, terpaksa harus mengurus akta kematian anaknya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perempuan 51 tahun itu kecewa karena merasa dipersulit saat mengurus di Dispendukcapil.
"Iya, benar. Itu ngurusnya (Kemendagri). Itu ngurusnya tanggal 22 September. Sampainya (di Jakarta) tanggal 23, baru tanggal 24 saya pulang. Saya berangkat sendiri," ujar Yaidah kepada detikcom, Senin (26/10/2020).
Warga Perum Lembah Harapan, Lidah Wetan, Lakarsantri itu mengatakan awalnya ia mengurus akta kematian setelah anaknya yang kedua, Septian Nur Mu'aziz (23), meninggal pada Juli 2020. Ia kemudian berinisiasi mengurus ke kelurahan Lidah Wetan, Lakarsantri.
Sesampai di kelurahan, ia disuruh mengurus surat keterangan meninggal ke rumah sakit. Namun saat surat akan diserahkan, kelurahan di-lockdown sebab ada petugas di sana yang meninggal akibat COVID-19.
Meski begitu, Yaidah mengaku tanggal 25 Agustus, seluruh berkas persyaratan untuk pengajuan akta kematian telah diserahkan. Dari kelurahan, berkas tersebut kemudian dikirim ke Dispendukcapil.
"Berkas itu saya sampaikan. tanggal 25 agustus, berkas itu sudah di dispenduk sebenarnya, sudah terkirim ke Dispenduk, dikirim pihak kelurahan," tutur Yaidah.
Namun, sampai berhari-hari ditunggu, rupanya akta kematian itu tak kunjung datang. Bahkan ia mengaku sempat bolak-balik menanyakan ke pihak kelurahan. Adapun alasannya karena data untuk almarhum anaknya belum bisa diakses.
"Berhari-hari tak tunggu tak tengok ke kelurahan belum ada. Bolak balik belum bisa diakses. Lama-lama petugas kelurahan juga kasihan. saya dikasih nomor lah oleh petugas kelurahan nanti kalau sudah jadi dikabari biar gak riwa-riwi," tukas Yaidah.
Akhirnya, pada 21 September, Yaidah mendatangi Dispendukcapil Surabaya di Siola dengan membawa berkas yang diserahkan ke kelurahan. Tapi apa daya di sana ia juga menemui jawaban yang sama bahwa akta belum bisa diakses.
Tak hanya itu, Yaidah juga merasa diperlakukan kurang ramah oleh sejumlah petugas di Dispendukcapil Siola. Di sana ia merasa dipermainkan dengan disuruh kembali ke kelurahan.
"Belum apa-apa saya cuma nanya aja mau ngurus akta kematian langsung jawabnya nyolot. Kalau mengurus akta kematian itu sekarang gak ada tatap muka bu. ibu harus kembali ke kelurahan," kata Yaidah menirukan ucapan petugas.
"Mendengar itu mulai tersulut emosi saya. tak bilang gini. 'Eh kalau bisa diakses di kelurahan, gak mungkin saya sampai ke sini. Ini berkas dari kelurahan, berminggu-minggu di kelurahan lalu disuruh balik ke kelurahan, saya bilang gitu. Akhirnya saya disuruh naik ke lantai 3," ujarnya.
Di lantai 3, Yaidah justru disuruh oleh petugas yang memintanya untuk mengurus di lantai 1. Ia juga sama mendapat perlakuan yang kurang ramah.
Alhasil, Yaidah semakin emosi mendengar itu. Padahal ia sudah menunggu selama berjam-jam. Petugas itu kemudian menerangkan bahwa data kematian anaknya tak bisa diakses karena ada tanda petik atas di nama anaknya. Dan hal itu harus menunggu konsultasi dari Kemendagri terlebih dahulu.
"Dia bilang 'yo gak bisa, semua itu harus sesuai dengan data. Tanda petik itu harus nunggu dari Kemendagri pusat. lama dong? tanya saya. Yo lama wong yang dikirim bulan Juli aja baru jadi barusan, sambil ngeloyor masuk. bingung saya gak karu-karuan," tuturnya.
Merasa putus asa, Yaidah kemudian memutuskan untuk pergi ke Kemendagri di Jakarta. Ia kemudian pamit ke suaminya dan pergi dengan kereta seorang diri.
Setiba di kantor Dirjen Kemendagri Jakarta Selatan, Yaidah disambut seorang petugas. Diterangkanlah bahwa ia datang ingin mengurus akta kematian anaknya.
Mendengar alasan Yaidah itu, hampir petugas di sana kebingungan, karena seharusnya ia cukup mengurusnya di Dispendukcapil Surabaya saja.
"Kaget semua para penjaganya itu. Kok ngurusnya ke sini, ngurusnya ya di sana (Surabaya). Saya dengan polosnya jawab tanda petiknya nunggu dari Kemendagri pusat, gak bisa diakses. Terus ini gimana, saya sudah sampai sini," cerita Yaidah.
"Akhirnya saya disuruh masuk, disuruh menungu. Kemudian datanglah petugas. Alhamdulillah anak dari Krian, Sidoarjo, ngerti bahasa Jawa. saya jelaskan kronologinya seperti apa," imbuh Yaidah.
Mendengar cerita Yaidah, petugas Kemendagri itu kemudian menyebut bahwa warga Perum Lembah Harapan, Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya itu adalah korban oknum petugas di Dispendukcapil Surabaya.
Dari situ, petugas tersebut kemudian menelepon kepala seksi di Dispendukcapil di Surabaya dan menanyakan soal pengurusan akta kematian anak Yaidah.
"Petugas Kemendagri itu bilang 'oh ini oknum'. kaget saya mendengar itu. Dia langsung telepon kasi di Surabaya, namanya Herlambang. Ditelepon di depan saya, terus bilang 'pak ini ada warga bapak kok sampai ke sini hanya kerena ngurus kematian. ini orangnya ada di depan saya'," terang Yaidah.
"Dia bilang gini pak tolong dijadikan kasian ini ibu jauh-jauh. Kapan jadinya? Bisa-bisa, sekarang bisa jadi. Lho katanya menunggu dari Kemendagri Pusat," tambah Yaidah.
Mendengar hal itu, Yaidah mengaku kaget. Tak hanya itu, kekagetan Yaidah semakin bertambah sebab Kemendagri ternyata tidak mengeluarkan akta kematian. Sebab, akta tersebut hanya dikeluarkan oleh Dispendukcapil setempat.
"Akhirnya lebih kaget dan melongo, ternyata kemendagri itu tidak mengeluarkan akta dan sebagainya. Yang mengeluarkan itu wilayah masing-masing. Semakin mangkel atiku. Ya Allah, kok kurang ajare," tukas Yaidah.(detik.com)
