Beritaterheboh.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai tidak dapat menjadi Presiden, Wakil Pr...
Beritaterheboh.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai tidak dapat menjadi Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia atau menteri sekalipun.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menegaskan, hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, sebelum dia ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Tidak. Waktu itu Mahfud MD sebagai pakar hukum mengatakan tak bisa jadi Presiden karena alasan hukum," tegas Ujang saat berbincang dengan rri.co.id, Selasa (20/10/2020).
Sebelumnya, dalam tayangan Aiman Kompas TV yang dipublikasikan Youtube, tahun 2018 silam, Mahfud MD sempat menegaskan bahwa Ahok tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, karena dia sempat dihukum dua tahun penjara, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih. Ahok juga ditegaskannya tidak dapat dijadikan sebagai menteri.
Lebih lanjut menurut Ujang yang juga pengamat politik ini, bukan tidak mungkin Indonesia bakalan hancur jika dipimpin oleh Ahok.
"Seandainya Ahok jadi presiden Indonesia ya akan semakin hancur. Ahok banyak masalahnya. Dan banyak tuduhan korupsinya. Ahok juga tak diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia," tukasnya.
Perlu diketahui, dalam sebuah unggahan Youtube berjudul "Kalau Ahok Jadi Presiden, Apa yang Dilakukan" milik seniman Butet Kertaradjasa, Ahok menyatakan bahwa semua orang pasti punya salah. Namun jika dirinya menjadi Presiden RI, maka anak koruptor sekalipun dapat masuk ke jajaran birokrasi, asalkan sudah menyatakan komitmen untuk jujur dalam bekerja.
Namun apabila ada pejabat yang berani melakukan korupsi, maka penegakan hukum yang keras harus dilakukan.
Selain itu, jika ada pejabat atau tokoh yang tersandung kejahatan di masa lalu, maka ditegaskannya proses hukum tetap harus dijalankan.
Namun jika diperlukan, maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikumandangkan hakim, seorang Presiden dapat melakukan rekonsiliasi, atau pemutihan.
"Langsung dilakukan pemutihan dosa-dosa lama. Supaya dari rezim ke rezim ini tidak dijadikan ATM. Anak pejabat yang korupsi pun belum tentu korup, belum tentu dia tidak punya hati melayani rakyat, belum tentu dia tidak punya hati menolong yang miskin dan yang butuh pertolongan," ujar Ahok.
Bukan hanya itu, Ahok juga sempat berbicara tentang kenaikan gaji dan tunjangan serta subsidi bagi aparat TNI. Utamanya yang punya jasa dalam membela bangsa di peperangan.
Meski demikian, dipertegas soal dirinya masih punya peluang atau tidak menjadi seorang presiden, Ahok pun berseloroh.
"Saya masih bisa jadi presiden, presiden direktur," selorohnya.
Yang jelas menurut Ahok, ada narasi yang hilang di negara ini tentang asal-usul dirinya.
"Tiba-tiba seolah-olah saya bukan orang Indonesia asli, ada narasi yang hilang. Kalau kita bicara keyakinan, kita susah mengatakan siapa yang paling benar. Tapi kalau anda katakan beriman, ya saya lihat dari perbuatan kamu dong. Perbuatan kamu menunjukkan iman kamu enggak? Jadi enggak usah suruh saya tunjukkan iman saya, saya akan tunjukkan melalui perbuatan saya. Anda akan tahu iman saya seperti apa," demikian Ahok.(rri.co.id)
