Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 hari ini,...
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 hari ini, Senin (22/4/2024) pukul 09.00 WIB.
Sebagai catatan, terdapat dua perkara yang akan dibacakan putusannya, yaitu Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan pemohon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan pemohon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Sementara yang menjadi pihak terkait adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan sebagai pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Salah satu hasilnya adalah perolehan hasil pilpres 2024 di mana Prabowo-Gibran unggul dengan raihan 92.214.691 suara.
Namun MK berpendapat bahwa permohonan tim hukum dari paslon 01 dan 03 tidak dapat membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) seperti yang dituduhkan. Dan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disebut problematik dan cacat hukum menurut Hakim MK bahwa keputusan MK 90 adalah sah sejak ditetapkan dan KPU sehingga pencalonan Gibran Rakabuming Sah secara hukum.
Majelis Hakim MK menilai penetapan pencalonan Gibran oleh KPU meskipun melanggar PKPU, tetap sah.
MK menilai keputusan DKPP terkait pelanggaran etis KPU, tidak membatalkan keabsahan penetapan Gibran. MK juga menilai dalil pemohon bahwa ada nepotisme Presiden terkait pencalonan Gibran, juga tidak beralasan.
Sidang PHPU ini telah digelar sejak 27 Maret 2024 hingga 5 April 2024. Sidang diawali dengan pembacaan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Pranowo, mendengar keterangan ahli dan saksi dari ketiga pasangan capres-cawapres, dan berakhir dengan keterangan empat menteri anggota Kabinet Indonesia Maju perihal kebijakan bantuan sosial.***
