SBY Semakin Tersudut, Semakin Banyak yang Terbongkar! Antasari Azhar, KPK, Bank Century, Susno Duadji Diungkap Habis-habisan

Beritaterheboh.com -Yusril Ihza Mahendra menyebut kondisi negara di bawah pemerintahan Susilo Bambang Boediono (SBY)-Boediono makin tragi...

Beritaterheboh.com -Yusril Ihza Mahendra menyebut kondisi negara di bawah pemerintahan Susilo Bambang Boediono (SBY)-Boediono makin tragis. Negara seperti tidak hadir ketika terjadi ketidakadilan di mana-mana sehingga terjadi berbagai kekerasan yang dilakukan masyarakat.

Ketidakadilan ini berawal dari amburadulnya Pemilu 2009 yang dimenangi SBY-Boediono. Yusril lantas mengungkap kasus IT KPU yang diusut KPK saat dipimpim Antasari Azhar. Namun ujungnya, Antasari malah dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. 

Yusril juga mengungkap KPK menjadi mandul ketika Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah dijadikan tersangka saat sedang mengusut kasus bailout Bank Century. Komjen Susno Duadji juga senasib. Berikut tulisan yang dikirim mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra kepada Tribunnews.com.

Kalau kita membaca Pembukaan UUD 1945, kita akan menemukan kata-kata yang penuh makna, yakni negara yang kita bangun ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka itulah, kita membentuk pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan atas nama negara. 

Kini, Pemerintahan SBY-Boediono baru menjalankan kekuasaan pemerintahan negara melalui Pemilu yang buruk di tahun 2009, setahun saja, sejak dilantik 20 Oktober 2009. Sejak awal, Pemilu yang buruk dengan manipulasi daftar pemilih, IT KPU yang amburadul dan dugaan penggunaan dana bailout Bank Century untuk membiayai kampanye Pilpres SBY Boediono, sejak awal telah menyebabkan Pemerintah baru ini mengalami krisis kewibawaan. 

Memang, apa yang dikemukakan ini baru bersifat dugaan. Namun sikap defensif pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik pendukungnya terhadap semua permasalahan diatas, secara politik justru semakin memreteli kewiwabaan Pemerintah. 

Soal manipulasi data pemilih misalnya pernah menjadi angket di DPR yang lama. Namun DPR baru hasil Pemilu 2009 tidak meneruskan penyelidikannya, padahal menurut UU Angket, DPR baru berkewajiban meneruskan angket itu. 

Negosiasi politik antar partai dalam penyusunan KIB II, nampaknya telah menenggelamkan kewajiban DPR baru untuk meneruskan hak angket itu. Penyelidikan terhadap amburadulnya IT KPU yang diduga kuat memainkan peranan besar dalam manipulasi Pemilu dan Pilpres, telah menelan korban dengan dijebloskannya Antasari Azhar ke dalam penjara dengan tuduhan yang mencengangkan, yang hingga kini tetap misteri. 

Antasari tahu seluk beluk IT KPU dengan yang dibangun dengan biaya besar, termasuk tahu siapa rekanan yang memenangkan pengadaan peralatan IT itu. Dia baru saja berniat menyelidiki, belum apa-apa, tapi nasibnya keburu mengenaskan. Akhirnya rencana menyelidiki IT KPU kandas bersamaan dengan dijebloskannya Antasari ke dalam tahanan. 

Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah lain lagi ceritanya. Niat mereka untuk menelusuri bailout Century menjadi kandas dengan isu yang sengaja ditimpakan kepada mereka, penyuapan. Sampai sekarang status Bibit dan Chandra masih tersangka. Surat Penghentian Penyidikan terhadap mereka telah ditolak pengadilan. Kini kabarnya sedang diuapayakan Kasasi ke Mahkamah Agung. KPK menjadi lumpuh dengan kasus yang menimpa tiga pimpinannya. 

Sementara Susno Duadji yang mulai buka mulut hal-hal terkait dengan Century, dijebloskan ke dalam tahanan dengan tuduhan korupsi ketika menjadi Kapolda Jawa Barat. 

Sejak itu, tiga institusi penegak hukum, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan seolah menjadi berhadap-hadapan satu sama lain. Padahal, Presiden berkewajiban menjaga harmonisasi antara lembaga penegak hukum. 

Konflik terbuka tiga lembaga ini akan berakibat merosotnya kewibaan aparatur penegak hukum. Kalau kewibawaan aparatur penegak hukum rusak, maka krisis kewibawaan akan makin melebar. 

Rakyat tak percaya penegakan hukum dilakukan dengan niat yang tulus demi tegaknya hukum. Penegakan hukum hanyalah alat permainan untuk menutupi dan membela kepentingan. Negara akhirnya akan terjerumus kepada krisis kewibawaan yang kian dalam. 

Dalam suasana krisis seperti itu, pemerintah masih berupaya untuk membangun citra memberantas korupsi. Namun upaya ini tak berhasil memulihkan citra itu, kendatipun bagi SBY, citra adalah Panglima! 

Sejumlah kasus lama dibongkar-bongkar seperti kasus penyuapan sejumlah anggota DPR dalam pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Guberbur BI. Kasus Sisminbakum diangkat kembali, walau sejak awal awam pun tahu ada rekayasa dibalik semua itu. 

Namun, kalau menyinggung bailout Century, segala upaya dilakukan agar mega skandal ini tidak terkuak, karena akan menohok substansi legalitas Pemilu 2009 dengan komposisi anggota DPR seperti sekarang, dan Pilpres 2009 yang dimenangkan SBY-Boediono. 

IT KPU kini sudah hilang dari ingatan publik. Padahal, kalau ini terkuat, akan ketahuan juga bagaimana sesungguhnya rekayasa Pemilu 2009 dilakukan. 

Apa yang dikemukakan di atas hanya dipahami oleh masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Masyarakat kelas bawah, walaupun mendengar berita, mungkin kurang mampu mencerna dan kurang menaruh perhatian tentang hal-hal yang tidak secara langsung mengenai kehidupan mereka. 

Namun ketidakadilan tetap mereka rasakan, ketika pemerintah yang tengah mengalami krisis kewibawaan sibuk membela dan mempertahankan diri dengan membangun citra diri yang bagus dan aduhai, telah lalai mengantisipasi dan menyelesaikan hal-hal yang berpotensi menjadi konflik di kalangan masyarakat kelas bawah. 

Pemerintah SBY tetap saja tak kunjung mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terus terpinggirkan dalam kemiskinan yang makin dalam. Lapangan kerja dan lapangan berusaha begitu sulit dalam setahun terakhir ini, yang semakin mendorong meningkatnya kejahatan. 

Rasa aman rakyat hilang, seiring dengan merosotnya kewibawaan Pemerintah. Konflik antar kelompok dalam masyarakat terjadi di mana-mana dengan aneka latar belakang isyu, etnik, agama, premanisme dan terorisme.

Rakyat yang jengkel mulai menyerbu kantor polisi yang menjadi simbol negara dalam melindungi bangsanya. Namun apa yang terjadi, polisi justru melipatgandakan kewaspadaan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman teroris dan penjahat. Kalau aparat keamanan sibuk melindungi diri sendiri, bagaimana mungkin akan mampu melindungi rakyat? 

Ketika ketidakadilan makin meluas, negara seperti tidak hadir. Padahal negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketika wilayah negara diterobos oleh petugas negara lain, negara juga tidak menunjukkan ketegasan sikap. 

Negara seakan tak hadir melindungi tumpah darah Indonesia dan membiarkan harga dirinya terinjak-injak. Sungguh tragis nasib bangsa dan negara yang dipimpin Presiden SBY-Boediono ini.

Mantan Kabareskrim Susno Duadji Bongkar Kejinya Kriminalisasi Terhadap Antasari Azhar Oleh Era SBY

Mulai malam ini, detik ini, semua sopir, ajudan, dan pengawal yang selama ini nempel pada saya ditarik. Hebatkan polisi reformis. Dalam hal ini, saya siap menerima risiko apa pun untuk memperbaiki Polri. Nyawa sekali pun siap” — Komjen Pol. Susno Duadji

Kehadiran Komjen Susno Duadji (SD) sebagai saksi meringankan  Antasari Azhar dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada 7 Januari 2010 berbuntut panjang.

Dalam kesaksiannya, SD mengatakan bahwa sebagai Kabareskrim dirinya tak dilibatkan dalam tim yang menangani kasus Antasari.

Kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen ditangani oleh Wakabareskrim Irjen Hadiatmoko,  yang langsung langsung bertanggungjawab di bawah Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Padahal sebagai orang tertinggi dalam menangani kasus kriminal seperti pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen (NZ), SD mestinya mendapat laporan dan selanjutnya menindaklanjuti setiap proses yang membutuhkan ‘bimbingannya’.

Namun, kasus ini langsung dibawah kendali staf ahli Kapolri yang menjadi Wakilnya Susno yakni Irjen Hadiatmoko.

Kesaksian SD membuka sedikit benang merah apa yang telah disampaikan oleh Kombes Pol. Wiliardi Wizar (WW) pada 10 November 2009 silam.

Dalam kesaksian kasus Antasari Azhar, Kombes WW menyebut Kapolri BHD masuk dalam bagian rekayasa kriminalisasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

“Ini perintah pimpinan jenderal bintang II (Wakabareskrim Irjen Hadiatmoko),  ya kalau di atasnya (adalah) Kapolri lah….. Irjen Hadiatmoko meminta saya untuk mengikuti saja (mengaku dirinya sebagai pembunuh Nasruddin) agar bisa menaikkan berkas (Antasari) menjadi P21″ -Kombes Pol Wiliardi Wizar, kesaksian dalam persidangan-

Dalam persidangan 10 Nov 2009 silam, WW mengaku mengikuti saja apa yang diperintahkan  Wakabareskrim Polri karena dirinya dijamin oleh pimpinan Polri (Mabes Polri).

WW mengutip kembali isi pembicaraannya ketika Wakabareskrim mendatanginya ketika ia berada di tahanan Mabes Polri.
 

“Saya (Irjen Hadiatmoko) minta kamu ngomong saja. Kamu dijamin pimpinan, kamu tidak akan ditahan,” begitulah perkataan Hadiatmoko kepada WW untuk meyakinkan rekayasa pembunuhan NZ.

Kesaksian SD ( susno duaji) yang mengejutkan ini langsung direspon oleh pihak Mabes Polri. Pihak Mabes Polri berang dengan tindakan SD yang memberi kesaksian di pengadilan kasus Antasari tanpa sepengetahuan pimpinan a.k.a Kapolri BHD.

Akibat perbuatannya ini, SD terancam dipecat dari kepolisian. Itulah yang disampaikan Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang (EA) menanggapi perbuatan SD yang secara tidak langsung ‘menyerang’ Mabes Polri.

Tergantung nanti konteks pemeriksaaanya. Kemungkinan akan berdampak sanksi seperti didemosi, PDH (pemberhentian dengan hormat) atau PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) kenapa tidak, kalau proses menyatakan itu,” – Irjen Pol Edward Aritonang-

“Trm ksh, 30 mnt lagi saya bersaksi di PN Jaksel ttg Kasus Antasari apakah ada grand strategy atau tidak? Dan kenapa SD dikucilkan dlm pemeriksaan terkait pejabat KPK? Sedikit semi sedikit saya buka.” – Isi SMS SD kepada Neta S Pane, 30 menit sebelum tiba di PN Jaksel—

Demi Apa Susno Duadji Bertindak?

Kesaksian SD pada 7 Januari silam setidaknya telah membuktikan pernyataan Wiliardi Wizar bahwa Irjen Pol Hadiatmoko sangat intens menangani kasus pembunuhan Nasrudin tanpa banyak melibatkan SD sebagai Kabareskrim Polri.

Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko ini menjadi Ketua Tim Pengawas Penyidikan kasus pembunuhan NZ, sehingga ada celah terjadinya titipan kepentingan di dalamnya.

Dan bila dihubungkan dengan pernyaatan SD, maka keterangan Wili yang mengaku diarahkan penyidik dan pejabat polri untuk mengaitkan Antasari dalam kasus pembunuhan Nasrudin sangat mungkin benar adanya.

Bila ini benar, maka jelaslah kasus pembunuhan Nasrudin merupakan rekayasa tingkat tinggi yang melibatkan pejabat tinggi pula.

Tindakan memberi kesaksian yang dilakukan oleh pak SD ini patut diacungin jempol. Ia berani mengungkap hal-hal yang mungkin memperburuk citra kepolisian, yang kemudian mendapat perhatian luas agar kepolisian direformasi dengan sebenar-benar dan setuntas-tuntasnya.

Namun, ada satu batu sandungan SD bahwa ia dikabarkan tidak memberitahu (minta izin) kepada pimpinan Polri untuk tampil sebagai saksi kasus persidangan pembunuhan NZ.

Kehadiran SD lengkap dengan pakaian dinas kepolisian dengan 3 bintang di pundaknya tanpa sepengetahuan pimpinan tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Secara institusi, SD dianggap melanggar kode etik dan disiplin anggota Polri. Sanksinya pun sudah dijelaskan oleh Wakadiv Humas Polri, dari didemosi hingga pemecatan tidak hormat.

Lalu, kita tentu bertanya-tanya, untuk apa Susno Duadji menabrak kedisplinan hanya untuk tampil sebagai saksi yang meringankan Antasari? Bukankah tindakan ini menjadi kontra-produktif dengan kerja yang dilakukan oleh tim kepolisian (yang dipimpin Irjen Pol Hadiatmoko) yang berusaha menjerat pasal pembunuhan kepada Antasari Azhar?

Ada beberapa kemungkinan mengapa SD berani ‘tampil beda’. Datang tanpa pengetahuan Kapolri dan membeberkan pernyataan yang mendiskreditkan kerja tim kepolisian atas kasus pembunuhan NZ merupakan tanda-tanda SD kecewa dengan petinggi Polri, khususnya Kapolri BHD.

Dalam salah satu pesan singkatnya kepada Neta S Pane, tampak bahwa SD kecewa dengan institusi polri, khususnya Kapolri. SD merasa dikorbankan dalam beberapa kasus yang menimpa KPK pada khususnya.

Susno mendatangi rumah Kapolri tapi tidak diterima. Setelah dicopot, statusnya tidak jelas. Tidak punya ruangan di Mabes. Sebagai jenderal bintang tiga, wajar dia kecewa. -Neta S Pane, Presidium Indonesia Police Watch–

Karena sudah terlanjur dipecat dan di’kucil’kan sebagai jenderal berbintang 3, mungkin SD berpikir lebih baik ia menggunakan taktik ‘membongkar’ biang kerok secara perlahan.

Tujuannya adalah untuk bargaining position terhadap petinggi Polri, sekaligus berusaha mendapatkan hati dari masyarakat.

SMS yang dikirim tersebut jelas menunjukkan ‘ancaman’ kepada petinggi Polri. SD mungkin berpandangan bahwa petinggi Polri akan berpikir-pikir dahulu dua kali untuk setiap tindakan yang ‘menjatuhkan’ SD, karena SD memiliki kartu-kartu truf pimpinan/institusi Polri.

Kemungkinan yang lain adalah pengalihan perhatian publik terhadap kasus Bank Century. Namun, alasan ini kurang begitu beralasan.

Berbagai pernyataan SD justru lebih ingin membongkar ‘gangster’ di tubuh kepolisian. Maka, muncullah pernyataan susno “saya siap menerima risiko apa pun untuk memperbaiki Polri. Nyawa sekali pun siap”. 

Semoga dibalik misi ‘kurang senang’ SD terhadap pimpinan Polri (Kapolri BHD) adalah untuk memperbaiki Polri. Dan semoga kasus pembunuhan NZ menemukan titik terang.

sumber: tibunnews.com&nusantaranews.wordpress.com