Beritaterheboh.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Un...
Beritaterheboh.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno meneruskan program pendahulunya yang terbukti bermanfaat bagi warga DKI Jakarta.
"Apapun, Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Pak Djarot (Syaiful Hidayat) itu punya nilai positif dalam bekerja dan hal positif yang dilakukan lanjutkan yang positif, enggak boleh jadi pemimpin yang punya dendam terhadap yang sudah lalu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Ia mengatakan, jangan sampai ada kesan Anies-Sandi menghapus program Ahok-Djarot yang bermanfaat bagi warga DKI.
Sebab, jika kesan itu muncul, maka akan berakibat buruk bagi Anies-Sandi ke depan.
Ia menilai, jika ada upaya penghapusan program Ahok-Djarot yang secara nyata membawa manfaat bagi masyarakat DKI, dikhawatirkan malah muncul ketegangan baru di antara pendukung masing-masing.
Jika hal itu yang terjadi, dikhawatirkan konflik yang berlangsung di pilkada DKI Jakarta tak kunjung selesai dan membuat suasana semakin gaduh.
"Nah yang tidak baik ya ditinggalkan, yang baik dilaksanakan. Saya kira dengan itu Jakarta punya harapan baru. Jadi tidak memunculkan ketegangan baru dan hal-hal yang simbolik dari masa lalu yang merupakan dinamika daripada ketegangan pilkada hentikanlah," lanjut politisi yang dipecat PKS itu.
Pelantikan Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilaksanakan di Istana Presiden, Jakarta, pada Senin (16/10/2017).
Untuk kelancaran acara itu, pejabat protokol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan survei di lokasi pelantikan, Selasa (10/10/2017) siang.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, protokol Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mengikuti konsep pelantikan yang diatur oleh protokol kepresidenan.
"Protokol DKI bilang akan ikut jadwal dan konsepnya Istana. Kecuali di luar Istana ya, kami enggak punya kewenangan," ujar Heru kepada Kompas.com, di Kompleks Istana Presiden, Selasa siang.(kompas.com)
