Beritaterheboh.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mencatat sejumlah poin penting selama tiga tahun pemerintahan Pre...
Beritaterheboh.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mencatat sejumlah poin penting selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK. Ia berpendapat sudah banyak hal yang dikerjakan, sekalipun masih ada beberapa pekerjaan rumah akibat warisan sistem di masa lampau.
"Saya berpikir positif, banyak yang sudah dikerjakan, memang tidak langsung dirasakan tetapi menurut saya ini luar biasa," ujar Syafii Maarif di Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Selasa 17 Oktober 2017.
Persoalan yang dihadapi oleh negara saat ini, kata Syafii Maarif, adalah ketimpangan sosial. Ia tidak menampik pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1%, akan tetapi dampaknya belum dirasakan sampai ke akar rumput.
Ia berpendapat, hal ini merupakan masalah panjang, bukan baru. Sejak awal merdeka, strategi pembangunan nasional hanya sedikit yang mengacu pada Pancasila terutama sila kelima.
"Jokowi sudah sadar itu, tetapi tidak mudah keluar dari situ, warisan masa lampau luar biasa. Pasar sangat liberal dan keadilan menjadi tidak penting bagi pasar," kata dia.
Syafii Maarif menuturkan sebagai perangkat lunak, Pancasila sangat baik. Akan tetapi adanya pecah kongsi antara Pancasila dan perilaku politik menyebabkan tidak berjalan semestinya.
Revolusi Mental Baru Lapisan Atas
Syafii Maarif juga menilai revolusi mental yang salah satu sasarannya adalah reformasi birokrasi, baru terjadi di lapisan atas dan belum sampai ke level bawah."Lihat saja kelakuan birokrat dan politik uang yang sudah sangat masif," ucap Syafii.
Meskipun demikian, ia melihat ada titik terang dari beberapa bupati dan wali kota yang melakukan terobosan atas kehendak sendiri, seperti kepala daerah Banyuwangi, Batang, Surabaya, Bandung, dan sebagainya.
"Itu bisa memberi harapan dan virus pencerahan itu bisa ditularkan ke seluruh Indonesia," tutur dia.
Syafii menyebutkan, salah satu cara menularkan lewat pertemuan yang digagas oleh menteri dalam negeri yang mengundang bupati atau wali kota tersebut untuk berbagi dengan Kepala daerah lainnya.(liputan6.com)
