Beritaterheboh.com - Entah apa yang ada di pikiran rektor sebuah universitas tidak ternama di Jakarta, ataupun mungkin admin yang mengurus...
Melalui cuitan yang bernada provokatif, rektor yang juga merangkap sebagai dosen ini mengatakan bahwa hak interpelasi itu digunakan untuk menghajar Anies Sandi. Tidak berhenti sampai sana, ia pun mengatakan seolah-olah mengancam para anggota fraksi PDIP dan Nasdem akan berhadapan dengan jutaan massa pada aksi 212. Lucunya, seorang sekelas rektor masih percaya para demonstran jumlahnya jutaan. Kalau pentolan penjual kuetiauw ngomong begitu sih saya masih maklum ya.
Namun bayangkan seorang rektor tidak paham akan arti interpelasi. Ia mengatakan seolah-olah interpelasi adalah sebuah cara yang tidak baik. Saya cukup yakin, orang ini merupakan rektor yang begitu total terhadap Anies Baswedan. Zeng Wei Jian dan Musni Umar, dua sejoli yang membela Anies tanpa tahu logika.
Kita melihat Zeng Wei Jian yang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sekosong akal budi, membela Anies secara fanatik. Bayangkan saja, ketidakbecusan Anies dalam menata kota, malah membuat orang ini mengatakan bahwa Anies adalah gubernur terbaik yang pernah dimiliki Jakarta.
Ini adalah penistaan terhadap akal sehat dan logika manusia. Ingat, manusia diciptakan dengan budi, namun juga dengan akal. Di mana akal Zeng Wei Jian ketika ia mengatakan sang pembangkit moda transportasi becak, adalah gubernur terbaik? Apakah ada syarat “harus menjilat”, agar bisa dimasukkan ke TGUPP? Ataukah ada hal lain? Hahaha.
Setelah ada Zeng Wei JIan yang mendampingi Anies di dalam perwakilan kaum anti logika, sekarang ada Musni Umar yang mendampingi Anies dalam perwakilan kaum anti belajar. Mengapa saya katakan anti belajar? Jelas karena Musni Umar ini terlihat tidak memahami apa itu arti interpelasi. Maka saya tidak akan menggunakan kata panggilan “Pak Rektor”, “Prof”, atau sebagainya untuk orang ini. Saya akan menggunakan panggilan nama saja ya, Mar!
Sebelum kita membahas tentang pemikirannya, mari kita lihat profil Musni Umar. Simak selengkapnya…
Musni Umar, lahir di Kendari, 12 Juni 1953, Agama Islam, Suku Tolaki. Menyelesaikan Doktor dan Ph.D (Philosophy of Doctor) bidang Antrologi dan Sosiologi Univ. Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia. Master of Science (M.Si), bidang Sosiologi – Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia (UI), Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional (UNAS) (tidak diselesaikan), Sarjana muda dan Sarjana Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Islam Jakarta (UID), dan meraih sarjana muda dan sarjana di PTIQ Jakarta.
Tahun 1978 bersama Prof. Dr. Arief Rahman, Drs. AM Fatwa, Prof. Dr. Ismail Suny dan seluruh pimpinan Dewan Mahasiswa se Indonesia di tahan 9 bulan dan dicekal selama 17 tahun oleh Kopkamtib karena demonstrasi menolak pencalonan kembali Soeharto menjadi Presiden RI.
Sempat aktif dan menjadi Ketua Departemen Pendidikan dan Kaderisasi, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di masa Tjahjo Kumolo menjadi Sekjen KNPI (sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri RI) dan Didiet Haryadi, menjadi Ketua Umum DPP KNPI.
Selama aktif di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, banyak mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan tingkat nasional. Pada masa Harmoko menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, diakhir pemerintahan Presiden Soeharto, Fahmi Idris dan Fadel Muhammad, Ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta DPP Golkar mengajak saya bergabung di Dewan Pimpinan Pusat Golkar, kemudian dipercaya menjadi Sekretaris/anggota Tim Asistensi Koordinator Bidang Ekonomi.
Tanggal 31 Oktober 2016 dilantik menjadi Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, setelah dipilih secara demokratis dalam pemilihan rektor pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam rapat senat Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Sebelumnya (2014-2016) menjadi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta.
Pada tanggal 21 November 2016/21 Rabiul Awal 1438 H, dikukuhkan menjadi Guru Besar Sosiologi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Dia menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar Sosiologi dengan judul “Rakyat Kita“.
Begini Mar, saya sebagai lulusan teknik akan mengajari kamu mengenai ilmu politik ya. Coba kamu buka internet, cari tahu apa itu interpelasi. Jika tidak ada quota. Sini saya kuliahi. Interpelasi itu ada di undang-undang kok. Artinya hak tersebut diatur undang-undang.
Untuk interpelasi, rasanya saya setuju untuk ditunda. Berikan waktu Anies Sandi sampai tahun depan mengurus Jakarta. Jika tidak becus, interpelasi bisa dilakukan pada tahun 2020. Biarkan isu interpelasi ini menghangat. Namun jangan terlalu buru-buru untuk mencabut Anies melalui hak interpelasi. Mengerti maksud saya?
Eh, ada informasi menarik untuk para pembaca Seword. Di dalam website pribadinya, yakni https://musniumar.wordpress.com/, ia memaparkan siapa dirinya. Musni Umar, Sosiolog, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Anggota FKDM DKI Jakarta, E-mail: musni2005@yahoo.com, musniumar@gmail.com, +6281310710153
Semoga saja informasinya cukup buat para pembaca. Semoga Indonesia memiliki rektor-rektor yang lebih berkelas dan lebih mengetahui undang-undang. Jaga diri dari setiap statement yang tidak pernah kamu kuasai. Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut seorang bergelar akademisi, akan diingat-ingat untuk… Entah dihargai, atau malah dibully.
https://seword.com/author/hans-sebastian/
