Beritaterheboh.com - Pemkot Serang menolak usulan izin penggunaan Alun-alun Barat untuk acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Jumat 1...
Beritaterheboh.com - Pemkot Serang menolak usulan izin penggunaan Alun-alun Barat untuk acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Jumat 10 Agustus 2018 nanti. Penolakan diberikan karena di waktu yang sama ada rangkaian pawai obor Asian Games.
"Bukan hanya pihak itu, semua yang akan menggunakan alun-alun tidak diberikan izin," kata PLT Kadis Kominfo Kota Serang Hari Pamungkas saat dikonfirmasi, Banten, Senin (6/8/2018).
Selain penolakan izin di alun-alun, Pemkot juga tidak memberikan izin bagi acara deklarasi #2019GantiPresiden di Stadion Maulana Yusuf. Di lokasi tersebut juga menurutnya masuk pada agenda rangkaian acara Asean Games.
Penolakan izin ini, diberikan kepada siapa pun yang akan menggunakan alun-alun dan stadion. Larangan penggunaan berlaku mulai dari tanggal 8 sampai 31 Agustus. Karena selain Asean Games, menurutnya ada agenda lain seperti HUT Kota Serang dan peringatan 17 Agustus.
"Semu pihak kita cancel sampai akhir bulan," tegasnya.
Penolan izin ini, lanjutnya tidak ada kaitannya dengan politik. Semua pihak diminta menghormati adanya agenda Asean Games dan HUT Kota Serang.
"Agenda acaranya sudah jelas jangan dikaitkan ke politik. Semua pihak mohon kebesaran hatinya untuk penggunaan alun-alun untuk digunakam Asian Games," katanya.
Baca juga: Gerindra Optimis Ahmad Dhani Siap Bertarung di Dapil Jatim 1
Pantauan detikcom hari ini, di Jl Veteran di depan alun-alun kota juga muncul penolakan agenda deklarasi #2019GantiPresiden. Spanduk tersebut mengatasnamakan warga Banten yang menolak deklarasi tersebut.
Di spanduk juga tertulis bahwa tagar #2019GantiPresiden dinilai memecah belah warga. Ada seruan bahwa rakyat diminta tidak diadu domba.
Ulama Di Banten Nilai Tagar Ganti Presiden Bernada Makar
Sejumlah Ulama Di Banten menilai Gerakan #2019Ganti Presiden sebagai upaya makar.
Mereka menyatakan gerakan tersebut bertentangan dengan posisi Joko Widodo yang masih menjabat sebagai Presiden terpilih dalam sistem demokrasi.
Koordinator Majelis Pesantren Salafi (MPS), KH Matin Syarqowi menjelaskan jika para ormas sayap partai di Banten tersebut mendeklarasikan capres pihaknya tidak menjadi sebuah persoalan. Hal itu dinilainya sebagai hak demokrasi.
"Deklarasi tagar 2019 ganti presiden nuansanya menciptakan Jokowi sebagai musuh bersama manakala muncul tagline Asal Bukan Jokowi, namun mereka belum berani menampilkan calon yang akan diusung," ujar kepada wartawan di kota Serang, Banten, Senin (31/7).
Sementara, KH. Elang Mangkubumi selaku ketua Majelis Bumi Alit Cikeusal menyatakan seharusnya mereka berani mengatakan deklarasi capres saja.
Menurutnya gerakan Ganti Presiden 2019 adalah teriakan kelompok yang memiliki pemikiran yang tidak rasional dan tidak konstitusional.
"Menjadi peroalan, jika berkumpul sambil menghujat pemerintah yang sah, dan mengajak orang lain untuk ikut-ikut memusuhi atau membenci pemerintah, maka aparat harus bertindak, karena kegiatan tersebut bernuansa sebagai sebuah upaya menggiring ke arah makar," kata Elang seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBanten.
