Beritaterheboh.com - Penolakan terhadap deklarasi gerakan #2019GantiPresiden terus belanjut di sejumlah daerah. Yang terbaru, rencana dek...
Beritaterheboh.com - Penolakan terhadap deklarasi gerakan #2019GantiPresiden terus belanjut di sejumlah daerah. Yang terbaru, rencana deklarasi di Banyuwangi pun telah mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah, Banyuwangi, Rofik meminta pendukung calon tidak melakukan aksi provokatif yang akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Menurutnya, gerakan yang ada di pusat hendaknya tidak dibawa ke daerah
"Perbedaan pandangan tidak perlu dibesar-besarkan. Jika memang mau berpendapat silahkan, asal tidak melanggar hukum dan melakukan provokasi. Nanti akan timbul intrik dan gesekan di masyarakat dan itu juga akan berimbas dengan pembangunan suatu daerah," ujarnya kepada detikcom, Kamis (30/8).
Tak hanya di Banyuwangi, penolakan terhadap tagar yang digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tersebut juga sempat terjadi di Surabaya dan Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman sempat dihadang di bandara Pekanbaru, Riau. Sebelumnya, Neno juga pernah ditolak di bandara Batam.
Pada Sabtu malam, 28 Juli 2018, sejumlah warga menolak kedatangan Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam. Mereka membawa spanduk terkait rencana Neno datang ke Batam untuk menghadiri tablig akbar dan deklarasi #2019GantiPresiden.
Selain Neno, musisi Ahmad Dhani pun mengalami hal serupa di kampung halamannya sendiri, Surabaya, Jawa Timur. Dhani dikepung oleh massa anti #2019GantiPresiden.
"Saya sih biasa aja. Ini kan dinamika dalam politik. Pembelajaran demokrasi di Indonesia. Ada orang yang anggap pakai kaos #2019GantiPresiden nggak baik. Mereka harus belajar kalau itu disahkan oleh banwaslu. Mereka yang harus belajar. Mereka yang harus dipaksa belajar. Saya tidak akan tunduk pada siapapun," kata Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta Selatan, Senin (27/8).
7 Pria Bersebo Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di Aceh
ideo tujuh pria mengenakan sebo yang menyatakan menolak rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Banda Aceh viral di media sosial. Ketujuh pria yang belum diketahui identitasnya itu juga memberikan ancaman di akhir video.
Video berdurasi 35 detik itu mulai ramai dibahas netizen di Aceh sejak Kamis (30/8/2018) siang. Beberapa akun Instagram yang biasa mem-posting informasi tentang Aceh juga mengunggah video tersebut. Dari kolom komentar, para netizen menantang ketujuh pria tersebut tampil tanpa sebo.
Dalam video yang dilihat detikcom, tujuh pria bersebo tersebut berdiri rapi di sebuah lokasi. Satu pria yang mengenakan kemeja berbicara di depan kamera. Pada awal video, dia memperkenalkan kelompoknya, tapi namanya tidak jelas terdengar.
"Kami pasukan... (suara tidak jelas) Aceh menolak kedatangan Anda untuk mendeklarasikan ganti presiden tanggal 1 September 2018 di Banda Aceh. Jangan coba-coba mengganggu kedamaian orang Aceh," kata pria tersebut di awal video.
Pada kalimat selanjutnya, pria tersebut memberikan ancaman agar deklarasi #2019GantiPresiden tidak digelar. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia bercampur bahasa Aceh.
"Kalau Anda memaksa datang ke Aceh untuk mendeklarasikan ganti presiden 'kamo ureung Aceh hana' (kami orang Aceh tidak) menjamin keselamatan Anda di Nanggroe Aceh. Allahuakbar," katanya.
Seperti diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh akan menggelar deklarasi #2019GantiPresiden di Banda Aceh. Inisiator tagar #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera dan Sang Alang disebut akan hadir.
"Kita akan menggelar deklarasi. Alhamdulillah sedang kita lakukan persiapan. Untuk izin dalam proses di Polresta (Banda Aceh) dan Polda (Aceh), kemudian panggung sudah kita siapkan," kata ketua panitia deklarasi #2019GantiPresiden T Mustafa MY Tiba saat dimintai konfirmasi wartawan, Kamis (30/8/2018).
Deklarasi #2019GantiPresiden akan digelar di Stadion H Dimurtala, Lampineung, Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu, 1 September mendatang. Selain Mardani dan Sang Alang, deklarasi akan dihadiri anggota DPR RI Nasir Djamil dan anggota DPD Rafly Kande.
