Beritaterheboh.com - Perseteruan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi terkait dana hibah semakin memanas. Pemkot Bekasi sempat ...
Beritaterheboh.com - Perseteruan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi terkait dana hibah semakin memanas. Pemkot Bekasi sempat menyetop truk sampah dari Jakarta lantaran DKI tak merealisasikan janji-janjinya.
Warga Kota Bekasi, khususnya yang terdampak sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menilai, masih ada 12 janji Pemprov DKI yang belum direalisasikan.
Pada saat yang sama, bantuan DKI untuk Pemkot Bekasi turun drastis. Dana bantuan kemitraan yang digelontorkan DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi tahun 2018 berkurang Rp116 miliar dibanding 2017.
Pada tahun 2017, Pemkot Bekasi mendapat dana kemitraan sebesar Rp 318 miliar. Namun pada 2018, dana kemitraan turun menjadi Rp 202 miliar. Tahun 2019 nanti, dana kemitraan DKI turun drastis menjadi Rp 141 miliar.
Tak hanya itu, Pemkot Bekasi juga sulit berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.
Kondisi ini memunculkan stigma di kalangan warga dan Pemkot Bekasi bahwa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih baik ketimbang Gubernur Anies Baswedan.
Hal itu diakui sendiri oleh Wali Kota Rahmat Effendi. Ia mengatakan, komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Basewedan tidak berjalan dengan baik terkait pengelolaan sampah di Bantargebang. Padahal, Jakarta sangat membutuhkan Kota Bekasi untuk permasalahan membuang sampah.
“Kita punya kerja sama, ada hak dan kewajiban itu saja kita bangun. Kalau bupati atau wali kota seperti saya dengan Kang Emil (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil) enak. Harusnya DKI juga seperti itu, walaupun bukan bagian dari adminstratif wali kota yang ada di wilayahnya,” kata Rahmat di Bekasi, Kamis (18/10/2018).
Menurut dia, Pemkot Bekasi kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan Pemprov DKI terkait surat perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPSP Bantargebang yang selama ini sudah terjalin. Rahmat menilai Pemprov DKI sulit diajak duduk bersama membahas kepentingan bersama untuk masyarakat.
“Saya mau sampaikan ke Gubernur DKI, pasti suatu saat gubernur itu butuh Kota Bekasi,” tambah Rahmat.
Pejabat yang akrab disapa Pepen itu menuturkan, sejak kepemimpinan Anies, DKI tidak lagi memberikan hibah untuk pengelolaan Bantargebang, namun hanya memberikan dana kompensasi aroma bau tumpukan sampah ke masyarakat.
Rahmad lantas membandingkan kepemimpinan Anies Baswedan dengan Ahok. Di masa kepemimpinan Ahok, DKI memberikan hibah kemitraan dalam bentuk pembangunan fisik untuk mempelancar jalur truk sampah, seperti pembangunan jembatan Jatiwaringin, flyover Rawa Panjang, dan Cipendawa. Pemberian dana hibah tersebut sebesar Rp200 miliar.
“Dulu Jatiasih macet, DKI masuk bantu. Jalan lebih lebar, akhirnya truk sampah DKI kita izinkan lewat sana. Begitu juga Jalan Cipendawa. Nah yang sekarang sedang dibangun flyover Rawa Panjang dan Cipendawa Narogong. Itu jadi pasti mobilitas truk sampah lebih leluasa dan tidak bikin macet,” ujar Rahmat Effendi.
Dia menilai kondisi sekarang justru terkesan mengalami kemunduran. Bahkan, DKI merasa tidak memiliki kewajiban seperti yang tertera dalam perjanjian kemitraan.
“Sampai saat ini saya belum dapat kabar. Sebenarnya itu enggak perlu dicolek karena itu sudah tersirat dalam perjanjian kerja sama,” imbuhnya.
“Kan enak misal pak wali ini hibahnya, bantaunnya mau dipakai di mana. Perlu diingat, dampak sampah tidak bisa dibayar pakai uang bau saja tapi banyak dampak lainnya, bisa pengembangan infrastruktur di wilayah TPST Bantargebang dan sekitarnya,” tandas Rahmat Effendi.
Hal senada dikatakan Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto. Tri membandingkan kepemimpinan Ahok dengan Anies Baswedan.
Tri menyebut koordinasi era Ahok lebih baik soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah Bantargebang.
(one/pojoksatu)
