Beritaterheboh.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Polri segera memeriksa pengusaha yang juga tokoh pa...
HM diduga menjadi salah satu penyandang dana kerusuhan 22 Mei di Jakarta.
"Dari informasi yang diperoleh IPW, sedikitnya ada tiga orang yang diduga menjadi penyandang dana kerusuhan 22 Mei.
Dari ketiga orang ini, polisi sepertinya sudah mendapatkan dua alat bukti tentang keterlibatan pengusaha dan tokoh partai HM.
Untuk itu, Polri perlu bekerja cepat memeriksa HM agar para penyandang dana lainnya dalam kerusuhan 22 Mei bisa terungkap terang benderang dan segera diamankan," kata Neta kepada Warta Kota, Kamis (30/5/2019).
Dari penelusuran IPW, aliran dana kerusuhan 22 Mei sebenarnya sudah terang benderang.
HM memberikan dana sebesar Rp 150 juta kepada Brigjen K.
Dana ini lalu diberikan Brigjen K kepada HK alias Iwan eks Kopassus, salah satu dari enam tersangka perencana pembunuhan 4 pejabat nasional yang sudah dibekuk Polri sebelumnya.
"Setelah mendapat dana Rp 150 juta, HK mendapat perintah untuk membunuh sejumlah pejabat pemerintah di saat kerusuhan 22 Mei meledak di Jakarta.
Selain itu, TJ juga tersangka lainnya yang sudah ditangkap mendapat dana Rp 55 juta yang dananya dari HM.
Tugasnya membunuh sejumlah pejabat dan tokoh pelaksana quick count.
Keduanya adalah disertir TNI yang sudah beberapa kali terlibat kejahatan di ibu kota Jakarta," papar Neta.
Dari data yang diperolehnya, kata Neta, hingga saat ini baru HM yang diketahui sebagai penyandang dana untuk rencana pembunuhan pejabat dalam aksi kerusuhan 22 Mei.
Dan jajaran kepolisian sudah memiliki dua alat bukti mengenai keterlibatan HM.
Sementara dua lainnya yang diduga sebagai penyandang dana untuk melakukan kerusuhan 21 dan 22 Mei di sepanjang Jalan Wahid Hasyim dan di Slipi, Jakarta Barat, masih didalami jajaran kepolisian.
"Mereka diduga mendatangkan massa perusuh dari Surabaya dengan menggunakan pesawat dan memberikan penginapan di sejumlah hotel di Jalan Wahid Hasyim.
Sebagian pelaku kerusuhan dari Surabaya ini berhasil ditangkap aparat Polda Metro Jaya.
Selain itu massa perusuh juga mereka datangkan dari Tangerang, Tangerang Selatan, dan sekitar Tanah Abang," papar Neta.
Karenanya, kata Neta, IPW berharap Polri bekerja cepat untuk memburu para penyandang dana kerusuhan 22 Mei itu agar otak kerusuhan bisa diciduk.
"Untuk mengungkap jaringan kerusuhan 22 Mei ini, Polri sepertinya perlu memeriksa sejumlah saksi, terutama para tokoh yang sempat hadir dalam aksi demo di depan Bawaslu, seperti putri mantan Presiden Soeharto, Titiek Soeharto.
Polri perlu bekerja cepat membongkar jaringan perusuh 22 Mei ini agar gerakan mereka bisa dipagar betis dan tidak memiliki peluang lagi dalam melakukan kerusuhan baru pasca pengumuman hasil sidang di Mahkamah Konstitusi maupun saat pelantikan presiden hasil Pilpres 2019," kata Neta.
Mantan Pangkostrad Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen dan mantan Danjen Kopassus Mayjen (purn) Soenarko adalah dua purnawirawan petinggi militer yang tersangkut kasus hukum dan keduanya sudah ditahan di Rutan Guntur Jakarta.
Keduanya adalah pendukung calon presiden Prabowo Subianto.
Gerindra, partai pengusung Prabowo Subianto, mengakui banyak mendapat dukungan dari purnawirawan TNI, yang saat ini diakomodir dalam PPIR, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional, Andre Rosiade, mengatakan bahwa organisasi sayap Gerindra itu saat ini sudah memiliki ribuan anggota di seluruh Indonesia.
"Manfaat dukungan dari bapak-bapak purnawirawan itu tentu mereka punya kemampuan, kapasitas, pengalaman waktu menjabat, tentu punya masukan yang bagus untuk perkembangan BPN dan partai.
Juga mereka punya jaringan, network. Intinya, banyaklah manfaat beliau-beliau semua," ungkap Andre seperti dilansir bbc news indonesia.
Ketua Umum PPIR, Musa Bangun, mengatakan alasan mereka mendukung Prabowo adalah karena mereka pernah bertugas bersama Prabowo yang adalah mantan Pangkostrad dan Kopasus, sehingga mengetahui bagaimana karakter calon presiden itu.
Namun terkait purnawirawan pendukung Prabowo yang tersangkut kasus hukum, Musa menyerahkan ke penegak hukum.
Kita serahkan saja ke proses hukum karena kita sudah sama dengan warga negara sipil, tak ada yang beda. Kalau memang melanggar hukum, silakan. Tapi tegakkanlah hukum secara adil," kata Musa.
108 Jenderal Purnawirawan Dukung Prabowo Sandi
Sebelumnya sebanyak 108 Purnawirawan TNI/Polri pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden ( Pilpres) 2019.
Juru bicara Front Kedaulatan Rakyat, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, pihaknya menyaksikan berbagai kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu yang dinilai terstruktur, sistematis dan masif.
"Ternyata kami melihat, menyaksikan dan merasakan bahwa pemilu ini dilakukan dengan kecurangan-kecurangan sejak dimulai saat perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penghitungan suara," ujar Tyasno saat menggelar konferensi pers di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).
"Kecurangan ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif.
Oleh karena itu maka kalau ini dilanjutkan tanpa menghilangkan kecurangan tersebut, yang terpilih adalah pemimpin yang suka curang, yang itu akan berakibat fatal pada kejayaan bangsa Indonesia," ucapnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga mengatakan pihaknya mendukung aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam menyikapi hasil pilpres.
Bahkan, menurut Tyasno, para purnawirawan TNI/Polri itu juga akan ikut berdemonstrasi di KPU saat pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara.
"Sekarang rakyat sedang bergerak untuk melaksanakan perjuangannya mengembalikan kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu kami sebagai purnawirawan TNI/Polri, tentu kami membantu dan bersama-sama dengan rakyat yang bergerak, untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat tersebut," kata Tyasno.
Selain Tyasno, hadir pula dalam acara tersebut purnawirawan TNI/Polri yang menjadi anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, antara lain mantan Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdjiatno, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo.
Ada juga Direktur Eksekutif BPN Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dan mantan petinggi Polri Komjen Pol (Purn) Sofjan Jacoeb.
Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul IPW Ungkap Inisial HM Penyandang Dana Aksi Kerusuhan 22 Mei dan Minta Titiek Soeharto Diperiksa,
seru pokokna😁https://t.co/C7ZoYiizJC— makLambeTurah#AsalBukanPrabowo (@makLambeTurah) May 30, 2019
HM siapa sih??https://t.co/hKetBFpRg5— makLambeTurah#AsalBukanPrabowo (@makLambeTurah) May 31, 2019
